SERANG – Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, memberikan penekanan tajam pada pentingnya profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengawal keberhasilan Koperasi Merah Putih di Provinsi Banten. Ia menegaskan bahwa pelatihan peningkatan SDM bagi para pendamping koperasi tidak boleh sekadar menjadi kegiatan seremonial belaka.
“Pelatihan ini harus menghasilkan SDM yang benar-benar profesional, visioner, dan berintegritas! Jangan cuma ikut pelatihan, tapi tidak ada dampak nyata bagi koperasi dan masyarakat,” tegas Wagub Dimyati saat membuka Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Pendamping Koperasi Desa Merah Putih yang digelar oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten di Gedung PKPRI Provinsi Banten, Kota Serang, Senin (3/11/2025). Pelatihan ini akan berlangsung selama lima hari, dari tanggal 3 hingga 7 November 2025.
Koperasi Modern Butuh Pendamping Andal
Dimyati menekankan bahwa seorang entrepreneur sejati harus memiliki perencanaan yang jelas, terukur, berorientasi pada keuntungan, dan memiliki administrasi yang baik. Ia juga mengingatkan bahwa kapital, aset, dan manajemen adalah tiga unsur penting dalam koperasi modern.
“Singapura bisa berkembang salah satunya karena pengelolaan aset secara produktif. Pendamping Koperasi Merah Putih harus kreatif saat menghadapi masalah, termasuk saat mengidentifikasi persoalan di lapangan. Harus intens mendampingi dan memastikan koperasi berjalan secara likuid, transparan, dan memberi manfaat bagi anggotanya,” jelasnya dengan nada bersemangat.
Koperasi Milik Masyarakat, Bukan Milik Segelintir Orang
Wagub Dimyati juga memberikan peringatan keras agar tidak ada koperasi yang menjadi milik kelompok tertentu, apalagi milik pribadi. Ia menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih didirikan untuk kepentingan masyarakat dan merupakan program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto.
“Jika ada monopoli, laporkan! Koperasi Desa Merah Putih adalah milik masyarakat. Program ini dibangun dari bawah oleh Presiden Prabowo agar masyarakat desa memiliki kekuatan ekonomi sendiri,” tegasnya dengan nada serius.
Gaji Harus Sebanding dengan Hasil Nyata!
Dimyati meminta para pendamping yang mengikuti pelatihan untuk menginventarisasi masalah di daerah masing-masing, termasuk bagaimana melakukan tata kelola keuangan secara akuntabel.
Baca Juga:
Menjelajah Coban Banyu Anjlok, Destinasi Eksotis Air Terjun di Bibir Pantai
“Pendamping digaji untuk memastikan koperasi sehat, memiliki usaha, dan memberi dampak. Harus ada output dan outcome. Tidak boleh ada gaji tanpa hasil!” tegasnya.
Kementerian Koperasi Apresiasi Langkah Pemprov Banten
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Literasi dan Penyuluhan pada Kementerian Koperasi, Milda Sari, memberikan apresiasi atas langkah Pemprov Banten dalam menggelar pelatihan bagi pendamping Koperasi Merah Putih.
Ia menilai kegiatan ini sangat penting dan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih sebagai program strategis nasional menuju kemandirian ekonomi.
“Pendamping merupakan ujung tombak keberhasilan program. Tidak hanya memastikan koperasi berdiri, tetapi beroperasi, menghasilkan usaha, dan berkembang menjadi pusat ekonomi desa,” ungkapnya.
Melek Digital dengan Aplikasi SIMKOPDES
Selama lima hari pelatihan, para peserta akan dikenalkan pada aplikasi digital SIMKOPDES (Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa dan Kelurahan).
Platform ini merupakan sistem resmi pendataan Koperasi Desa Merah Putih untuk menjamin tata kelola yang modern, transparan, dan berdaya saing. Selain itu, mereka juga akan diberikan pendalaman materi mengenai Talenta Perkoperasian Indonesia yang berbasis pada laman talentakoperasi.id.
Banten Siap Wujudkan Koperasi yang Berdaya Saing!
Baca Juga:
Pemprov Banten dan BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Pekerja Lewat Paritrana Award 2024
Dengan komitmen kuat dari pemerintah provinsi, dukungan dari pemerintah pusat, dan semangat para pendamping yang profesional, Banten siap mewujudkan koperasi yang berdaya saing dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
