PROLOGMEDIA – Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi penting dengan sejumlah organisasi kelompok masyarakat di Lounge Adhi Pradana, STIK-PTIK Lemdiklat Polri, pada hari Selasa (18/11). Acara ini menjadi momentum krusial dalam upaya mempercepat reformasi di tubuh kepolisian, dengan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat sipil.
Sesi audiensi dipimpin langsung oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., selaku Ketua Komite Percepatan Reformasi Polri. Dalam kesempatan tersebut, Prof. Jimly memberikan keterangan kepada awak media melalui sesi doorstop, menjelaskan tujuan dan harapan dari audiensi ini. Ia menekankan bahwa audiensi ini merupakan wujud nyata dari keterbukaan Polri dalam menyerap aspirasi masyarakat sipil, yang selama ini menjadi mitra strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
“Alhamdulillah, Komisi Percepatan Reformasi Polri hari ini sengaja memberikan kesempatan untuk mengundang pihak-pihak yang sebelumnya telah mengirim surat permohonan audiensi,” ujar Prof. Jimly.
Ia menambahkan bahwa kehadiran berbagai organisasi masyarakat, seperti NEFA, LSAM, Imparsial, dan beberapa organisasi lainnya, memberikan kontribusi yang sangat konstruktif bagi proses reformasi Polri.
Prof. Jimly menjelaskan bahwa organisasi-organisasi yang hadir dalam audiensi ini merupakan para aktivis dan tokoh yang selama ini aktif bergerak dalam isu-isu HAM dan kemanusiaan. Mereka memiliki pengalaman dan pemahaman yang mendalam tentang berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, serta potensi solusi yang dapat ditawarkan.
“Mereka adalah tokoh-tokoh dan aktivis pergerakan HAM serta kemanusiaan yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan bangsa dan negara, khususnya terkait percepatan reformasi Polri berdasarkan pengalaman mereka,” jelas Prof. Jimly.
Ia berharap, melalui audiensi ini, Polri dapat memperoleh masukan yang berharga dari para aktivis dan tokoh masyarakat sipil, sehingga reformasi yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Lebih lanjut, Prof. Jimly menyampaikan bahwa masukan yang diberikan oleh para peserta audiensi telah diterima dengan baik oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri. Namun, ia mengakui bahwa masukan-masukan tersebut masih perlu pendalaman lebih lanjut agar dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan yang komprehensif dan efektif.
“Kami mengapresiasi dan bahkan meminta agar dalam satu bulan ke depan masukan tertulis mereka diperdalam lagi. Kami berharap dapat lebih rinci, sekaligus menyertakan tawaran solusi, bukan hanya daftar masalah,” ungkap Prof. Jimly.
Ia menekankan bahwa Komisi Percepatan Reformasi Polri sangat terbuka terhadap berbagai masukan dan saran yang konstruktif dari masyarakat sipil.
Baca Juga:
Gubernur Banten Andra Soni Hadiri Pengukuhan Pengurus Nasional Karang Taruna 2025–2030
Selain itu, Prof. Jimly juga menambahkan bahwa Komisi memberikan ruang bagi setiap organisasi untuk menghimpun pandangan lebih luas dari lingkungan mereka masing-masing. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.
“Apa yang nantinya kami rumuskan sebagai policy reform atau kebijakan baru harus benar-benar sesuai aspirasi masyarakat,” tegas Prof. Jimly.
Ia berharap, melalui partisipasi aktif dari masyarakat sipil, reformasi Polri dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Audiensi ini diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam membangun sinergi positif antara Polri dan masyarakat sipil. Dengan terjalinnya sinergi yang kuat, proses percepatan reformasi Polri dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga Polri dapat menjadi institusi yang lebih profesional, modern, danHumanis.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang hadir menyampaikan apresiasi atas inisiatif Komisi Percepatan Reformasi Polri dalam melibatkan mereka dalam proses reformasi. Mereka berharap, melalui audiensi ini, suara masyarakat sipil dapat didengar dan dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan Polri.
“Kami sangat mengapresiasi kesempatan yang diberikan oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk menyampaikan aspirasi kami,” ujar salah seorang perwakilan organisasi masyarakat sipil. Ia menambahkan bahwa masyarakat sipil siap untuk terus memberikan dukungan dan kontribusi bagi reformasi Polri.
Audiensi ini juga menjadi ajang untuk bertukar informasi dan pengalaman antara Polri dan masyarakat sipil. Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, serta potensi solusi yang dapat ditawarkan, dibahas secara terbuka dan konstruktif.
Melalui audiensi ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih baik antara Polri dan masyarakat sipil, sehingga dapat terjalin kerjasama yang lebih erat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Reformasi Polri merupakan agenda penting yang membutuhkan dukungan dari semua pihak. Dengan partisipasi aktif dari masyarakat sipil, diharapkan reformasi Polri dapat berjalan sukses dan membawa manfaat yang besar bagi seluruh bangsa dan negara.
Audiensi antara Komisi Percepatan Reformasi Polri dan organisasi kelompok masyarakat ini menjadi bukti nyata komitmen Polri untuk menjadi institusi yang lebih terbuka, transparan, dan akuntabel. Polri menyadari bahwa reformasi tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.
Baca Juga:
Mahasiswa ITB Ukir Prestasi Dunia: Juara di Ajang NASA dengan Inovasi Simulasi Asteroid
Dengan terjalinnya sinergi yang kuat antara Polri dan masyarakat sipil, diharapkan Polri dapat menjadi institusi yang lebih profesional, modern, danHumanis, serta mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Reformasi Polri merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa dan negara.
