PROLOGMEDIA – Proyek makan pangan terbesar Indonesia dalam dua dekade terakhir—makan bergizi gratis (MBG)—terus menyebarkan kilau polemik di tengah upaya mewujudkan tujuannya. Kali ini, perdebatan meledak seputar satu pertanyaan yang tampak sederhana namun penuh konsekuensi: apakah proyek raksasa ini benar-benar membutuhkan ahli gizi di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), ataukah posisi itu bisa diisi oleh orang lain yang hanya melalui pelatihan singkat?
Semua mulai dari pernyataan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Cucun Ahmad Syamsurijal, yang sempat menyarankan bahwa bahkan lulusan sekolah menengah atas (SMA) pun cukup mampu menjadi pengawas gizi setelah menjalani pelatihan selama tiga bulan. Kata-katanya, yang terekam dalam video, langsung viral dan memicu kisruh di kalangan masyarakat, profesional kesehatan, dan lembaga terkait. Meskipun Cucun kemudian segera meminta maaf atas pernyataannya yang dianggap kurang mempertimbangkan, geni perdebatan sudah terjatuhkan dan menyebar seperti minyak panas tumpah di permukaan yang luas.
Di tengah kegaduhan itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mencoba memberikan pencerahan tentang konteks di balik masalah ini. Menurutnya, masalahnya sederhana namun pelik: Indonesia sedang menghadapi kekurangan parah ahli gizi yang cukup untuk mengawasi seluruh jaringan dapur MBG yang terus berkembang. Saat ini, proyek MBG memiliki ambisi besar: membangun 30 ribu dapur, menyajikan menu berbasis pangan lokal, dan memastikan setiap hidangan memenuhi standar gizi nasional. Namun, ekosistem tenaga ahli yang seharusnya menopang proyek sebesar ini ternyata belum siap.
Untuk mengatasi kekurangan itu, muncul ide kompromi yang juga segera mendapat kritik tajam: membuka pintu bagi sarjana nongizi—mulai dari lulusan kesehatan masyarakat hingga teknologi pangan—untuk menduduki posisi pengawas gizi. Rencana ini menyebutkan adanya pelatihan singkat dan penyesuaian untuk calon pengawas tersebut, namun surat edaran yang mengatur detailnya belum pernah diumumkan kepada publik. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat: apakah “belum diumumkan” berarti kebijakan itu masih dalam tahap pembahasan, belum ada sama sekali, atau hanya tersembunyi di laci kantor lembaga terkait?
Ahli gizi Tan Shot Yen adalah salah satu yang memberikan kritik paling tegas terhadap ide kompromi itu. Menurut dia, mengawasi gizi di proyek MBG bukanlah pekerjaan yang sesederhana menghitung kalori seperti menghitung kembalian di warung sembarangan. MBG tidak hanya menyajikan makanan secara massal, tapi juga harus memenuhi kebutuhan gizi yang beragam dari ribuan penerima manfaat—mulai dari siswa yang menderita obesitas hingga yang mengalami wasting (kurus parah), dari ibu hamil dan balita yang anemia hingga remaja yang kekurangan energi. Setiap kelompok memiliki kebutuhan protein, vitamin, mineral, dan zat gizi lain yang berbeda, yang membutuhkan pemetaan dan analisis yang cermat. “Tidak sesederhana itu,” tegas Tan Shot Yen, menambahkan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan tidak mungkin dipelajari hanya dalam waktu tiga bulan.
Baca Juga:
Tangsel Dikepung Sampah, Pemkot Semprot Cairan Antibau untuk Redakan Aroma
Benar sekali, menjadi ahli gizi bukanlah hal yang mudah. Profesional ini perlu melalui empat tahun pendidikan formal di perguruan tinggi, bahkan terkadang lebih lama jika mengambil program pascasarjana. Selama masa kuliah, mereka mempelajari segala hal mulai dari ilmu gizi dasar, fisiologi tubuh, metabolisme, hingga manajemen gizi di berbagai konteks—mulai dari individu hingga masyarakat. Semua itu dirancang untuk memastikan mereka mampu memberikan layanan yang akurat, aman, dan efektif dalam menangani masalah gizi.
Perbandingan dengan negara-negara lain juga menunjukkan betapa jauh Indonesia berada dalam hal profesionalisasi bidang gizi. Di banyak negara, proses membangun ekosistem tenaga ahli gizi berjalan selama dekade-dekade. Namun, Indonesia baru mulai menaruh ahli gizi di panggung utama tahun ini—dan panggungnya langsung seukuran stadion dengan peluncuran proyek MBG yang meliputi seluruh negeri. Ini seperti mencoba membangun rumah raksasa dengan bahan dan pekerja yang belum sepenuhnya siap.
Bayangkan saja: suatu hari nanti, di dapur umum di Cirebon, Bantaeng, atau Lampung Barat, seorang pengawas gizi akan berdiri di depan talenan, menakar potongan singkong, menghitung kandungan protein ikan tongkol, dan memastikan ribuan siswa yang datang dari latar belakang berbeda mendapatkan makanan yang layak dan sesuai kebutuhan gizi mereka. Pertanyaannya bukan hanya siapa yang layak berdiri di dapur itu—apakah yang lulusan empat tahun atau tiga bulan—namun juga apakah negara kita benar-benar siap membangun sistem gizi publik yang sungguh-sungguh bersandar pada keahlian, bukan sekadar improvisasi yang dibuat secara tergesa-gesa.
Polemik MBG yang selama ini dengan judul “Bisakah Tenaga Nonprofesional Menggantikan Ahli Gizi MBG” dan “Jumlah dan Persebaran Ahli Gizi di Indonesia”, juga menyoroti pentingnya menangani masalah ini dengan cermat. Menurutnya, proyek MBG adalah upaya berharga untuk mengatasi masalah gizi di Indonesia, tetapi keberhasilannya sangat tergantung pada kualitas tenaga yang menanganinya. Tanpa dukungan dari profesional yang berkwalifikasi, risiko terjadinya kesalahan dalam penyusunan menu, distribusi, atau pengawasan akan semakin besar—yang pada akhirnya akan merusak tujuan proyek yang seharusnya memberikan manfaat bagi jutaan orang.
Baca Juga:
Persiapan Matang! Banten Siap Sukseskan Kick Off HPN 2026, Kapolri Dijadwalkan Hadir!
Di tengah semua perdebatan ini, satu hal yang jelas: masalah gizi di Indonesia tidak bisa diselesaikan dengan cara yang sembarangan. Proyek MBG memiliki potensi besar untuk mengubah nasib jutaan orang, tetapi itu membutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh dari pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil didasarkan pada keahlian, bukti ilmiah, dan kepentingan terbaik penerima manfaat. Tanpa itu, proyek raksasa ini berisiko hanya menjadi sekadar show-off tanpa dampak nyata bagi perbaikan status gizi nasional.
