JAKARTA – Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuatnya dalam mengembangkan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui Kementerian Pariwisata, sebuah diskusi kelompok terarah (FGD) yang melibatkan perwakilan dari pemerintah pusat dan daerah telah diselenggarakan untuk menyelaraskan rencana kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional dan daerah.
Langkah ini merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa pembangunan pariwisata di seluruh pelosok negeri berjalan seirama, efektif, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, lingkungan, dan perekonomian.
Diskusi kelompok terarah bertajuk “Sinkronisasi Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional dan Daerah” yang dilaksanakan di Jakarta pada 28 Oktober 2025, menjadi wadah penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Acara ini bukan hanya sekadar forum diskusi, tetapi juga momentum krusial untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang selaras, sehingga pembangunan pariwisata dapat berjalan lebih efektif di lapangan.
“Ini memiliki makna strategis dalam menyelaraskan kebijakan nasional dengan potensi dan kebutuhan di daerah,” kata Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, Martini M. Paham, dalam keterangan pers kementerian yang dikonfirmasi pada Sabtu.
Pernyataan ini menekankan pentingnya pendekatan bottom-up dalam pembangunan pariwisata, di mana kebutuhan dan potensi lokal menjadi pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan.
Menurut Martini, diskusi kelompok terarah tersebut merupakan langkah penting dalam menyelaraskan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA). RIPPARNAS merupakan dokumen arah pembangunan kepariwisataan nasional yang berlaku hingga tahun 2045, berfungsi sebagai kompas dalam penetapan strategi, kebijakan, serta sasaran pembangunan pariwisata Indonesia.
Sementara itu, RIPPARDA merupakan penjabaran arah pembangunan kepariwisataan sesuai dengan karakter, potensi, dan dinamika di masing-masing daerah.
“Keberhasilan pelaksanaan RIPPARNAS tidak dapat dilepaskan dari peran aktif dan sinergi pemerintah daerah. Sinkronisasi dengan RIPPARDA menjadi kunci agar arah pembangunan pariwisata berjalan efektif di lapangan,” kata Martini.
Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan visi pembangunan pariwisata nasional. Tanpa partisipasi aktif dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, tujuan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif akan sulit tercapai.
Martini menyampaikan bahwa Jakarta menjadi salah satu fokus utama pembahasan dalam forum diskusi kelompok terarah. Sebagai pusat bisnis, budaya, dan politik, Jakarta dinilai memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang utama pariwisata Indonesia.
Oleh karena itu, pengembangan pariwisata di Jakarta memiliki dampak yang signifikan bagi citra dan daya saing pariwisata Indonesia secara keseluruhan.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029, Jakarta ditetapkan sebagai destinasi pariwisata regeneratif yang diharapkan dapat menjadi contoh penerapan pembangunan pariwisata berkelanjutan di daerah metropolitan.
Konsep pariwisata regeneratif menekankan pada upaya untuk memulihkan dan meningkatkan kualitas lingkungan, sosial, dan ekonomi di destinasi wisata.
“Melalui kolaborasi lintas sektor, arah pembangunan pariwisata ke depan diharapkan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi lingkungan, masyarakat, dan keberlanjutan kota,” kata Martini.
Pernyataan ini menegaskan bahwa pembangunan pariwisata harus seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Praktik pariwisata berkelanjutan ditujukan untuk memastikan bahwa aktivitas pariwisata berkontribusi pada upaya pemulihan ekosistem, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian budaya.
Baca Juga:
SDN Bojongloa Bebas Genangan: PUPR Temukan Solusi, Relokasi Sekolah Jadi Pertimbangan Utama
Dengan menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, Indonesia dapat mengembangkan sektor pariwisata yang berdaya saing, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakat.
Wiwik Satriani, selaku perwakilan dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, mengatakan bahwa pemerintah provinsi terus mengembangkan berbagai inisiatif pariwisata berkelanjutan, termasuk di antaranya di wilayah Kepulauan Seribu.
Kepulauan Seribu merupakan destinasi wisata bahari yang memiliki potensi yang besar, namun juga rentan terhadap kerusakan lingkungan.
Menurut Wiwik, praktik pariwisata berkelanjutan di Kepulauan Seribu mencakup pelaksanaan program pelestarian lingkungan bersama komunitas lokal, pelibatan wisatawan dalam aktivitas wisata berkelanjutan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Upaya-upaya ini bertujuan untuk menjaga kelestarian alam Kepulauan Seribu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, dan memberikan pengalaman wisata yang bermakna bagi para wisatawan.
“Upaya ini menjadi contoh nyata bagaimana destinasi pariwisata dapat memberikan dampak positif bagi alam dan masyarakat setempat,” kata Wiwik.
Kisah sukses pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kepulauan Seribu dapat menjadi inspirasi bagi destinasi wisata lainnya di Indonesia untuk menerapkan praktik-praktik yang serupa.
Penyelarasan kebijakan pembangunan pariwisata antara pemerintah pusat dan daerah merupakan langkah yang krusial untuk mewujudkan visi pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.
Dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat, Indonesia dapat mengembangkan sektor pariwisata yang berdaya saing, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.
Sektor pariwisata yang kuat akan menjadi mesin penggerak ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan melestarikan kekayaan alam dan budaya Indonesia.
Pemerintah terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan sektor pariwisata. Berbagai insentif dan kemudahan diberikan kepada para investor yang berminat untuk berinvestasi di sektor pariwisata, khususnya di destinasi-destinasi prioritas. Dengan semakin banyaknya investasi di sektor pariwisata, diharapkan akan semakin banyak infrastruktur dan fasilitas pariwisata yang berkualitas yang tersedia, sehingga dapat meningkatkan daya tarik dan daya saing pariwisata Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata. Berbagai pelatihan dan pendidikan diberikan kepada para pelaku pariwisata, mulai dari pemandu wisata, staf hotel, hingga pengelola destinasi wisata.
Dengan semakin berkualitasnya sumber daya manusia di sektor pariwisata, diharapkan pelayanan kepada wisatawan akan semakin baik, sehingga dapat meningkatkan kepuasan wisatawan dan mendorong mereka untuk kembali berkunjung ke Indonesia.
Pemerintah juga terus melakukan promosi pariwisata Indonesia di pasar internasional. Berbagai kampanye promosi dilakukan untuk memperkenalkan keindahan alam, kekayaan budaya, dan keramahan masyarakat Indonesia kepada dunia.
Dengan semakin gencar promosi pariwisata, diharapkan semakin banyak wisatawan mancanegara yang tertarik untuk berkunjung ke Indonesia.
Pariwisata berkelanjutan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Setiap orang dapat berkontribusi dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan dengan melakukan tindakan-tindakan kecil, seperti menjaga kebersihan lingkungan, menghormati budaya lokal, dan menggunakan produk-produk lokal.
Baca Juga:
Tiga Akar Masalah yang Bikin Jalan di Indonesia Mudah Rusak Menurut Ahli Teknik Sipil
Dengan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat, pariwisata Indonesia dapat menjadi sektor yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang dan mendatang.
