PROLOGMEDIA – Badan Pusat Statistik (BPS) bersiap menggelar Sensus Ekonomi 2026 dengan langkah besar yang cukup menonjol: mereka akan merekrut hingga 190 ribu petugas lapangan untuk mendata pelaku usaha di seluruh Indonesia. Ini bukan sekadar pekerjaan administratif, melainkan upaya sistematis dan ambisius untuk menggambarkan peta ekonomi nasional dengan lebih akurat.
Rekrutmen petugas ini akan dimulai pada awal tahun depan. Proses pendaftaran dibuka sekitar Februari 2026, setelah pengumuman resmi diluncurkan pada Januari. Menurut Wakil Kepala BPS, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, calon petugas bisa berasal dari berbagai latar belakang: mahasiswa, dosen, hingga akademisi di berbagai daerah di Indonesia. Bagi mereka, ini merupakan kesempatan berharga untuk berkontribusi secara langsung pada pemetaan ekonomi negara sekaligus mendapatkan kompensasi yang menjanjikan—diperkirakan antara Rp 3 hingga 5 juta per bulan, tergantung jumlah responden yang berhasil dikumpulkan.
Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sendiri bukanlah kegiatan sembarangan. Dilakukan setiap sepuluh tahun sekali, sensus ini menyasar seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha mikro dan rumahan hingga perusahaan besar, kecuali sektor pertanian. Dalam rakor dan persiapan teknis, BPS menegaskan bahwa data yang dikumpulkan akan mencakup struktur usaha menurut wilayah, skala, hingga klasifikasi ekonomi yang kini semakin kompleks dengan munculnya ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Pentingnya proyek sensus ini mendapat perhatian serius dari pimpinan BPS. Dalam rapat koordinasi teknis nasional, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan bahwa SE2026 adalah momen krusial untuk “membaca ulang” lanskap usaha di Indonesia — bukan hanya sebagai catatan statistik, tetapi sebagai fondasi kebijakan jangka panjang. Data yang kaya dan akurat dianggap sebagai tulang punggung pengambilan keputusan pemerintah dan pelaku usaha, karena dapat menjadi acuan dalam merumuskan strategi ekonomi, investasi, dan reformasi struktural.
Untuk menjamin kualitas dan efisiensi pengumpulan data, BPS menghadirkan sejumlah inovasi teknologi. Petugas lapangan akan dibekali tablet, menggantikan kuesioner kertas tradisional. Sistem digital ini terhubung langsung ke server pusat, memungkinkan validasi data secara real-time dan memperkecil risiko kesalahan input. Selain itu, bagi usaha berskala besar, BPS menyediakan opsi self-enumeration melalui website — memungkinkan para pemilik usaha mengisi data online kapan saja setelah menerima tautan dari BPS. Inovasi ini dirancang agar sensus lebih fleksibel dan presisi.
Teknologi lain yang juga diimplementasikan adalah penggunaan Generative AI (Gen-AI) di beberapa bagian sistem SE2026. Gen-AI akan digunakan sebagai chatbot di laman web resmi sensus untuk menjawab pertanyaan responden, sekaligus membantu dalam identifikasi jenis usaha melalui klasifikasi KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). Dengan otomatisasi klasifikasi ini, BPS berharap data lapangan menjadi lebih tepat dan representatif.
Persiapan sensus juga melibatkan koordinasi intensif antar lembaga. BPS menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi dan asosiasi pelaku usaha agar data yang dikumpulkan bisa valid dan terjangkau ke seluruh penjuru negeri. Dukungan pemerintah daerah sangat vital, terutama di wilayah dengan ekonomi padat dan beragam seperti provinsi-provinsi besar. Untuk menjaga tingkat partisipasi, BPS juga melakukan sosialisasi lewat berbagai kanal, termasuk rapat koordinasi, diskusi panel, dan kampanye publik agar para pelaku usaha memahami manfaat dan urgensi sensus ini.
Baca Juga:
Bobo Nyenyak Gak Pake Mantra! Warna Cat Kamar Ini Bikin Auto Rileks!
Dari segi kebijakan, dukungan anggaran untuk SE2026 juga sudah diatur. Dilaporkan bahwa BPS mengusulkan tambahan dana untuk menyukseskan sensus besar ini, salah satu tujuannya adalah membiayai operasional petugas serta teknologi yang akan digunakan.
Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menghasilkan gambaran menyeluruh soal struktur usaha di Indonesia dalam dekade mendatang. Dengan data lengkap dari usaha mikro sampai besar, pemerintah dan pelaku usaha dapat merumuskan strategi pembangunan ekonomi lebih cermat, termasuk mengantisipasi perubahan struktural di tengah era digital dan transformasi ekonomi global.
Selain itu, data yang dikumpulkan juga bisa dipakai untuk analisis sektor tertentu, misalnya karakter usaha, kendala pendanaan, daya saing, dan tren investasi. Hasil sensus ini akan menjadi landasan penting bagi perumusan kebijakan ekonomi, pengembangan usaha kreatif, serta program pembangunan ekonomi wilayah. Bahkan, data ini diharapkan bisa menjadi rujukan jangka panjang bagi perumusan kebijakan nasional dan daerah.
Keterlibatan 190 ribu petugas dari berbagai latar, baik mahasiswa, akademisi, ataupun tenaga kerja lokal, juga mencerminkan pendekatan inklusif BPS. Petugas ini nantinya akan memberikan wajah manusia pada pengumpulan data, menyambangi usaha kecil di pelosok dan kota besar, mencatat setiap detail usaha agar tidak satu pun pelaku usaha luput dari jangkauan statistika nasional.
Namun, tantangan tetap ada. Menyusun dan melatih sebanyak itu petugas, menjalankan validasi data secara real time, serta memastikan tingkat respons tinggi dari pelaku usaha adalah pekerjaan berat. Belum lagi memastikan integritas data dan menjaga kepercayaan responden agar bersedia membuka aktivitas usahanya untuk didata.
Tetapi BPS optimistis. Dengan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, kolaborasi dengan asosiasi usaha, serta penggunaan teknologi mutakhir, Sensus Ekonomi 2026 diproyeksikan menjadi sukses besar. SE2026 bukan hanya misi statistik, melainkan upaya strategis untuk menyusun fondasi pembangunan ekonomi Indonesia ke depan berdasarkan data yang valid, lengkap, dan berkelanjutan.
Baca Juga:
Kereta Khusus Petani dan Pedagang Mulai Beroperasi 1 Desember 2025 dengan Tarif Rp3.000
Di tengah arus transformasi ekonomi global, data sensus ini akan menjadi peta penunjuk arah: bagaimana struktur usaha di Indonesia berkembang, bagaimana interaksi sektor lokal dengan nilai ekonomi global, dan langkah apa yang perlu diambil agar pertumbuhan ekonomi lebih inklusif dan berkelanjutan. Bagi penduduk dan pelaku usaha Indonesia, sensus ini adalah momentum untuk “diketahui” secara sah oleh negara — sebuah rekaman ekonomi nasional yang mencerminkan realitas usaha di tanah air.
