PROLOGMEDIA – Sebanyak 365.730 orang dewasa dan lansia di DKI Jakarta telah mengikuti skrining kesehatan jiwa dalam Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), sebuah inisiatif yang digalakkan oleh pemerintah untuk mendeteksi masalah kesehatan mental sedini mungkin. Dari jumlah itu, 10.973 orang—atau sekitar 3 persen—menunjukkan kemungkinan gejala depresi berdasarkan hasil skrining. Temuan ini disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Deteksi Dini dan Pencegahan Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA, Yunita Arihandayani, dalam sebuah seminar daring bertajuk “Merawat Kesehatan Mental Ibu sebagai Pilar Ketahanan Keluarga”.
Yunita mengingatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam skrining jiwa. Ia secara khusus mengajak warga Jakarta, terutama mereka berusia di atas 15 tahun, untuk memanfaatkan fasilitas CKG dan mengisi tes kesehatan mental. Menurutnya, deteksi dini melalui skrining bukanlah alat diagnosis definitif, tetapi lebih sebagai langkah awal untuk memahami dan mengenali potensi masalah. “Dengan melakukan deteksi dini melalui skrining kesehatan jiwa,” ungkapnya, masyarakat bisa lebih waspada terhadap tanda-tanda yang mungkin muncul dan segera mengambil tindakan.
Angka 3 persen ini ternyata lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Yunita mencatat bahwa prevalensi gangguan depresi di Jakarta berada di 1,5 persen, sedangkan rata-rata secara nasional hanya 1,4 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental di ibu kota membutuhkan perhatian ekstra.
Tak hanya depresi, skrining juga menunjukkan gejala kecemasan pada sebagian warga. Ada 9.090 orang dewasa dan lansia, atau sekitar 2,49 persen, yang dinilai memiliki tanda-tanda kecemasan. Menurut Yunita, kecemasan pada kelompok usia di atas 15 tahun ini menjadi salah satu dari 10 masalah kesehatan jiwa yang paling umum di ibu kota.
Di sisi lain, bangsa masih diwarnai perbedaan antar provinsi. Sebagai perbandingan, Provinsi Jawa Barat mencatat prevalensi masalah kesehatan jiwa lebih tinggi, yakni 4,4 persen, melebihi rata-rata nasional 2 persen. Yunita menyebut bahwa data Jakarta mengacu pada Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, di mana rata-rata nasional masalah kecemasan berada di kisaran 2 persen, sedangkan Jakarta sedikit lebih tinggi yaitu 2,2 persen.
Baca Juga:
Puncak Arus Mudik Natal di Pelabuhan Bakauheni Diprediksi H-2
Menyadari urgensi isu ini, Pemprov DKI Jakarta telah memperkuat kemampuan puskesmas setempat dengan menambahkan psikolog klinis hampir di setiap fasilitas. Dengan begitu, mereka yang terindikasi melalui skrining bisa diarahkan untuk mendapat konseling awal di Puskesmas. Langkah ini mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD DKI, Rany Mauliani, yang menyatakan bahwa pemerataan akses konseling adalah strategi penting untuk mencegah eskalasi masalah kesehatan mental di masyarakat.
Layanan kesehatan mental tak berhenti di fasilitas fisik saja. Pemerintah DKI juga menghadirkan telekonsultasi JakCare, sebagai pertolongan pertama dan sarana deteksi dini bagi mereka yang mungkin belum siap atau sulit mengakses Puskesmas. JakCare bisa diakses melalui aplikasi JAKI (Jakarta Kini) atau melalui telepon bebas pulsa di nomor 0800-1500-119, layanan yang diluncurkan sejak Mei 2025.
Meski angka depresi di ibu kota cukup mencolok, Wakil Gubernur Rano Karno justru memberi sudut pandang berbeda. Ia menyatakan bahwa meski prevalensi gangguan mental tampak lebih tinggi, Jakarta tetaplah “kota bahagia.” Bagi Rano, kebahagiaan warganya tidak semata ditentukan oleh angka kesehatan mental, tetapi juga dari kemajuan fasilitas publik dan ruang interaksi sosial. Menurutnya, untuk memahami kondisi depresi di kota, perlu survei lebih mendalam di setiap wilayah, karena “depresi itu wilayah — beberapa wilayah mungkin iya, tapi nggak bisa semuanya seperti itu.”
Ambiguitas pandangan semacam ini mencerminkan tantangan dalam menanggapi isu kesehatan jiwa: di satu sisi, data menunjukkan ada ribuan warga dengan potensi depresi; di sisi lain, pejabat publik menyoroti pentingnya konteks sosial dan geografis dalam memahami angka-angka tersebut. Seruan untuk survei lokal menegaskan bahwa penanganan kesehatan mental tak bisa dilakukan dengan satu ukuran untuk seluruh kota.
Sementara itu, pemerintah terus mendorong masyarakat agar tidak ragu menggunakan layanan skrining mental. Yunita menekankan bahwa skrining di Puskesmas bukan hanya untuk mereka yang merasa berat secara emosional, tetapi juga sebagai upaya preventif. Skrining merupakan langkah awal bukan untuk mendiagnosis secara klinis, melainkan untuk memberi signal awal agar individu lebih memahami kondisi dirinya dan peka terhadap risiko psikologis.
Baca Juga:
5 Kebiasaan Pagi yang Efektif Mengontrol Asam Urat Secara Alami
Dengan munculnya hasil CKG ini, tercermin bahwa pemerintah DKI Jakarta semakin serius menangani isu kesehatan mental di tengah warganya. Kolaborasi antara pemerintah pusat (melalui Kemenkes), Pemprov DKI Jakarta, Puskesmas lokal, dan layanan digital seperti JakCare merupakan upaya terpadu agar masalah yang selama ini tabu dapat diangkat dan ditangani dengan lebih aksesibel. Kesadaran masyarakat diharapkan tumbuh, stigma mulai terkikis, dan deteksi dini menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat kota.
