PROLOGMEDIA – Wajah baru area depan Gedung Sate dalam beberapa minggu terakhir menjadi bahan perbincangan hangat warga Jawa Barat. Pagar lama yang selama puluhan tahun melekat sebagai identitas bangunan itu digantikan dengan sebuah gapura besar bergaya Candi Bentar berbahan bata terakota. Wujud baru ini menghadirkan nuansa tradisi Sunda yang lebih menonjol, namun bersamaan dengan itu, muncul pula berbagai respons—dari kekaguman, kebingungan, hingga kritik tajam soal urgensi dan anggarannya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa perubahan ini bukan sekadar renovasi kosmetik, melainkan langkah terencana untuk memperkuat identitas budaya daerah. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi, Mas Adi Komar, menjelaskan bahwa proyek tersebut sudah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2025. “Gedung Sate adalah ikon, simbol pemerintahan. Sudah seharusnya tampilannya mencerminkan Jawa Barat. Kami ingin ada nuansa lokal yang kuat di sini,” ujarnya.
Lebih jauh, ia membeberkan kondisi pagar lama yang sebenarnya sudah beberapa kali mengalami kerusakan akibat aksi demonstrasi. Menurutnya, perbaikan yang dilakukan selama ini hanya bersifat sementara. “Beberapa kali kemarin ada unjuk rasa yang berdampak pada pagar. Ada bagian yang patah, longgar, bahkan retak. Perbaikan sebelumnya masih tambal sulam, jadi perlu solusi permanen,” katanya. Karena itu, pembangunan gapura baru dianggap langkah untuk memperbaiki sekaligus memperkuat sisi estetika dan keamanan kawasan.
Sementara pemerintah memandang renovasi ini sebagai kebutuhan, tidak sedikit warga yang justru melihatnya sebagai langkah yang kurang tepat waktu. Kurniawan, warga Kabupaten Bandung, mengaku heran mengapa elemen yang dianggapnya sudah ikonik justru diganti. “Pagar lama itu kan sudah jadi ciri. Kalau diganti begini, rasanya kehilangan karakter. Saya takutnya nanti Gedung Sate berubah terus sesuai selera pejabat yang menjabat,” ungkapnya.
Keluhan lain datang dari mereka yang merasa masih banyak kebutuhan infrastruktur yang lebih mendesak ketimbang gapura monumental itu. Salah satunya adalah Mulyana, pengemudi ojek online yang setiap hari melintasi jalur dari Cimahi ke Sindangkerta. Ia menilai banyak ruas jalan dan lampu penerangan umum yang rusak atau tidak berfungsi. “Lampu jalan banyak mati, jalan berlubang di mana-mana. Kenapa tidak itu dulu yang diperbaiki? Untuk apa bangun gapura besar kalau masalah dasar warga belum dibereskan,” keluhnya.
Di tengah ramainya kritik di media sosial, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan tanggapan tegas. Ia meminta masyarakat tidak larut pada pendapat yang berseliweran di dunia maya. “Jangan ngikutin netizen. Kita ngikutin arsitek, bukan komentar-komentar yang belum tentu paham. Kalau mengikuti netizen, nanti ada banyak versinya,” ucapnya. Ia menekankan bahwa pembangunan ini bukan dilakukan sembarangan, melainkan hasil kajian arsitektural yang matang.
Selain itu, dari sudut pandang pelestarian budaya, seorang ahli cagar budaya, Tubagus Adhi, menilai pembangunan gapura tersebut masih sesuai aturan. Menurutnya, pagar Gedung Sate yang lama bukan bagian dari struktur asli bangunan era kolonial. “Pada masa Hindia Belanda, Gedung Sate tidak punya pagar seperti yang kita lihat sekarang. Jadi perubahan ini tidak mengurangi nilai sejarahnya,” jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa adaptasi arsitektur diperbolehkan selama tidak menurunkan nilai penting bangunan cagar budaya. “Ini masuk kategori adaptasi. Dalam regulasi cagar budaya, adaptasi boleh selama esensi bangunan utama tidak terganggu,” katanya.
Baca Juga:
Polri Salurkan 2,1 Ton Bantuan Logistik untuk Pemulihan Masyarakat Aceh Tengah
Tubagus pun memandang penggunaan bentuk Candi Bentar bukan sesuatu yang keluar dari konteks arsitektur Gedung Sate yang dirancang J. Gerber. Ia menyebut bahwa gaya eklektik bangunan itu memang memadukan berbagai unsur, termasuk sentuhan art deco dan inspirasi budaya lokal. “Candi bentar itu simbol kuat arsitektur Nusantara. Dipadukan dengan Gedung Sate, menurut saya tidak bertentangan. Justru menguatkan narasi budaya yang lebih kaya,” ujarnya.
Meski begitu, ada pandangan berbeda dari kalangan legislatif. Ketua salah satu fraksi di DPRD Jawa Barat, Zaini Sofhari, mengkritik pemakaian istilah “Candi Bentar” yang disematkan pada gapura baru tersebut. “Candi bentar itu secara konsep tradisi memang terbelah dua sisi. Saya lihat di sini bentuknya tidak sepenuhnya seperti itu. Jadi istilahnya kurang tepat,” katanya. Kritiknya terutama ditujukan pada aspek konsistensi terminologi budaya agar tidak terjadi kekeliruan dalam pemahaman publik.
Tak berhenti di persoalan desain, sorotan terbesar publik justru tertuju pada anggaran pembangunan yang mencapai sekitar Rp 3,9 miliar. Bagi banyak warga, angka ini terlalu besar, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang digalakkan pemerintah provinsi. Salah satu komentar warganet yang menjadi sorotan berbunyi, “Katanya lagi puasa anggaran, tapi kok gapura bisa jalan?” Pertanyaan ini menggambarkan keresahan bahwa prioritas pembangunan dianggap tidak selaras dengan kondisi masyarakat yang masih membutuhkan perbaikan layanan dasar.
Sebaliknya, pihak pendukung pembangunan gapura melihat kehadirannya sebagai bentuk afirmasi budaya yang sudah lama dinantikan. Mereka menganggap bahwa bangunan pemerintahan seharusnya menampilkan karakter khas daerah agar tidak kehilangan jati diri. Beberapa warga yang menyukai desain baru itu menilai bahwa penggunaan bata terakota menciptakan kesan hangat, kuat, dan mencerminkan seni bangunan tradisional Sunda yang elegan. “Gedung Sate itu kebanggaan. Kalau bisa tampil lebih Sunda, kenapa tidak?” ujar seorang warga yang mengapresiasi perubahan tersebut.
Pada akhirnya, meski menuai pro dan kontra, proyek pembangunan gapura tersebut terus berjalan sesuai rencana pemerintah. Para pengkritik tetap mempertanyakan urgensinya, sementara pemerintah meyakini bahwa langkah ini akan memberikan nilai tambah jangka panjang. Pembangunan fisik di area cagar budaya memang selalu sensitif, terutama ketika menyangkut identitas visual yang sudah melekat di benak publik selama bertahun-tahun. Namun pemerintah menegaskan bahwa semua proses dilakukan melalui pertimbangan teknis para ahli.
Perdebatan mengenai gapura baru ini memperlihatkan betapa kuatnya ikatan emosional masyarakat terhadap Gedung Sate. Bagi sebagian warga, bangunan itu bukan sekadar kantor gubernur, tetapi simbol sejarah, kebanggaan, dan memori kolektif. Sementara bagi pemerintah, menjaga dan mengembangkan ikon tersebut adalah tanggung jawab penting, termasuk menyesuaikan tampilannya dengan perkembangan zaman.
Baca Juga:
Fosil 220 Ribu Tahun di China Ubah Pemahaman Evolusi Manusia
Waktu yang akan menjawab apakah gapura bergaya Candi Bentar itu benar-benar bisa menjadi pelengkap harmonis bagi Gedung Sate atau justru tetap menjadi perdebatan yang panjang. Namun satu hal pasti: proyek ini telah membuka ruang besar bagi masyarakat untuk kembali berdiskusi tentang makna identitas, prioritas pembangunan, dan pentingnya menjaga harmoni antara modernisasi dan pelestarian budaya.
