PROLOGMEDIA – Beberapa waktu belakangan, pihak Dinas Sosial Banten (Dinsos) mengonfirmasi bahwa sejumlah siswa yang mengikuti Sekolah Rakyat (SR) di berbagai daerah di Banten dilaporkan “kabur” atau memilih mengundurkan diri dari asrama.
Menurut Dinsos, angka siswa yang memilih keluar dari asrama tersebut tidak besar. Namun keputusan itu tetap menjadi perhatian karena mencerminkan tantangan nyata dalam pelaksanaan program: meskipun tujuan SR adalah memberi akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, adaptasi terhadap lingkungan asrama ternyata tidak mudah bagi sebagian siswa.
Salah satu contoh paling konkret datang dari SRMA 33 Tangerang Selatan (Tangsel), di mana sembilan siswa dilaporkan mengundurkan diri. Kepala sekolah di sana menjelaskan bahwa banyak dari mereka belum siap menghadapi sistem boarding school — dengan rutinitas ketat seperti bangun pagi, mandi, sekolah, serta jadwal yang jauh dari kebebasan seperti sebelumnya.
Bukan cuma sekadar “tidak kuat fisik,” beberapa siswa disebut merasa kesulitan secara emosional. Beberapa merasa homesick — rindu orangtua atau lingkungan rumah — dan dengan cepat memutuskan bahwa kehidupan asrama bukan untuk mereka. Oleh karena itu, meski awalnya optimisme tinggi terhadap program SR, realitas di lapangan menunjukkan bahwa adaptasi psikologis dan sosial menjadi faktor krusial dalam keberhasilan.
Baca Juga:
Lonjakan Permintaan Babi di Kaltara, Peternak Kewalahan Jelang Nataru
Menanggapi hal tersebut, pihak terkait — termasuk Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) — memastikan bahwa siswa yang mengundurkan diri atau kabur dari SR tak akan dipaksa kembali. Namun, kursi mereka akan segera digantikan oleh siswa baru yang masuk dalam daftar tunggu, melalui data terpadu bagi keluarga kurang mampu.
Pelarutuan antara idealisme dan realitas ini menunjukkan bahwa program Sekolah Rakyat, meskipun berniat mulia — memberi kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem untuk ‘naik kelas’ lewat pendidikan gratis dan berasrama — juga menghadapi dinamika kompleks. Mulai dari kesiapan mental siswa, kesiapan keluarga untuk melepaskan anaknya jauh dari rumah, hingga adaptasi dalam lingkungan yang benar-benar baru.
Kejadian siswa kabur atau mundur dari SR bukan semata soal infrastruktur atau fasilitas. Ia menunjukkan bahwa memahami anak sebagai individu — dengan kebutuhan psikologis, emosional, dan sosial — sama pentingnya dengan menyediakan fasilitas fisik. Dalam banyak kasus, anak-anak yang sebelumnya putus sekolah atau bahkan baru pertama kali merasakan pendidikan formal, harus disiapkan lebih dari sekadar papan tulis dan buku: mereka membutuhkan pendampingan ekstra — dari guru, wali asrama, keluarga — agar transisi ke dunia baru bisa berjalan.
Satu hal yang pasti: keberadaan Sekolah Rakyat tetap penting. Ia menjanjikan harapan baru — akses pendidikan bagi mereka yang sebelumnya terpinggirkan karena ekonomi. Tapi agar cita-cita itu bisa berhasil, yang dibutuhkan bukan hanya kuota dan bangunan, melainkan juga empati, perhatian, dan kesadaran bahwa setiap siswa punya batas toleransi dan kebutuhan berbeda.
Baca Juga:
Sejarah dan Misteri Desa Slangit: Pantangan Nasi dan Warisan Leluhur di Cirebon
Kalau kamu mau — saya bisa coba rangkum data terbaru (2025) tentang berapa banyak siswa yang mundur/‘kabur’ dari SR di seluruh Banten, dan berapa banyak yang tetap melanjutkan. Mau saya carikan sekarang?
