PROLOGMEDIA – Menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026, seluruh perhatian kembali tertuju pada sektor penyeberangan yang setiap tahun menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat lintas Pulau Sumatera, Jawa, hingga Bali. Momen libur panjang yang biasanya disertai lonjakan pergerakan orang dan kendaraan membuat pemerintah bersama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan seluruh proses perjalanan berjalan tertib, aman, dan efisien. Tahun ini, persiapan dilakukan lebih awal dan lebih komprehensif, seiring dengan prediksi peningkatan jumlah pengguna jasa yang cukup signifikan dibanding periode sebelumnya.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, menjelaskan bahwa pergerakan kendaraan di periode Nataru selalu menjadi tantangan tersendiri. Antusiasme masyarakat yang ingin merayakan liburan bersama keluarga, ditambah meningkatnya mobilitas logistik dan pariwisata, membuat pengaturan lintas harus dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi. Ia menegaskan bahwa langkah antisipatif sangat penting agar tidak terjadi penumpukan yang dapat mengganggu jalannya operasional pelabuhan, terutama di Merak dan Bakauheni yang selalu menjadi poros utama arus kendaraan dari dan menuju Sumatera. Untuk itu, sejumlah pelabuhan pendukung disiapkan untuk memecah konsentrasi kendaraan dan memastikan aliran lalu lintas tetap stabil sepanjang puncak libur.
Pengaturan teknis tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama mengenai pengaturan lalu lintas jalan dan penyeberangan selama masa angkutan Nataru 2025/2026. Melalui regulasi ini, pemerintah mengatur secara detail pembagian layanan berdasarkan golongan kendaraan, titik keberangkatan, serta pelabuhan yang menjadi rute utama maupun alternatif. Dimulai pada 19 Desember 2025 pukul 15.00 hingga 4 Januari 2026 pukul 24.00, sejumlah penyesuaian diberlakukan untuk memaksimalkan kelancaran arus kendaraan. Pelabuhan Merak, misalnya, hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki, sepeda, serta kendaraan golongan IVa, IVb, Va, Vb, dan VIa. Sementara kendaraan golongan II, III, dan VIb dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan. Kendaraan besar seperti golongan VII hingga IX diarahkan ke BBJ Bojonegara sebagai upaya mengurangi beban Merak yang biasanya menjadi pusat antrean terpadat.
Penyesuaian serupa juga diterapkan pada arus balik dari Sumatera ke Jawa. Pelabuhan Bakauheni akan melayani pejalan kaki hingga kendaraan barang golongan VIb, sedangkan kendaraan golongan VII, VIII, dan IX dialihkan ke BBJ Muara Pilu. Pemerintah juga menyiapkan Pelabuhan Panjang dan BBJ Muara Pilu sebagai rute cadangan bila terjadi kepadatan. Di wilayah timur, tepatnya pada lintasan Ketapang–Gilimanuk, pemerintah memprioritaskan sepeda motor, mobil penumpang, dan bus, sementara kendaraan golongan besar dialihkan ke rute lain seperti Tanjung Wangi–Gilimas atau Jangkar–Lembar. Dalam kondisi cuaca ekstrem atau lonjakan penumpang, Dermaga Bulusan juga disiapkan sebagai pendukung agar pelayanan tidak terganggu.
Untuk menjaga kelancaran sejak kendaraan masih berada di jalan sebelum memasuki area pelabuhan, pemerintah menerapkan delaying system yang dilengkapi dengan pemeriksaan tiket dan penyiapan buffer zone. Di Merak dan Ciwandan, pengaturan dilakukan melalui rest area KM 43A dan KM 68A di ruas tol Tangerang–Merak, serta area non-tol seperti lahan PT Munic Line dan Pelabuhan Indah Kiat. Sementara itu, penyangga arus menuju Bakauheni ditempatkan di rest area KM 49B dan KM 20B, ditambah titik di luar tol seperti Terminal Agribisnis Gayam dan Rumah Makan Gunung Jati. Untuk wilayah Ketapang dan Gilimanuk, pemeriksaan tiket dan pengaturan antrean dilakukan di Terminal Kargo Gilimanuk, Grand Watudodol, Dermaga Bulusan, termasuk Terminal Bus Gilimanuk yang disiapkan khusus untuk sepeda motor. Seluruh skema ini dirancang untuk menghindari penumpukan di pintu masuk pelabuhan sehingga perjalanan pengguna jasa dapat berlangsung lebih nyaman.
Baca Juga:
Gubernur Andra Soni Tekankan Soliditas ASN dan Transformasi Digital pada Peringatan HUT ke-54 Korpri Banten
Tahun ini, pemerintah juga menerapkan inovasi yang menjadi sorotan, yaitu pembatasan radius pembelian tiket untuk menekan ruang gerak para calo. Teknologi geofencing diterapkan untuk membatasi transaksi tiket di area tertentu yang selama ini sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Sistem akan otomatis menolak transaksi yang dilakukan terlalu dekat area pelabuhan jika terindikasi dilakukan bukan oleh pengguna sebenarnya. Radius pembatasan ditetapkan bervariasi, yaitu 4,71 km dari Pelabuhan Merak, 4,24 km dari Bakauheni, 2,65 km dari Ketapang, dan 2 km dari Gilimanuk. Kebijakan ini diharapkan dapat meminimalkan praktik percaloan yang selama ini merugikan masyarakat dan mengganggu ketertiban operasional.
Dari sisi kesiapan di lapangan, ASDP telah menurunkan ribuan personel yang disebar di pelabuhan-pelabuhan utama. Di Merak, lebih dari 1.100 personel disiagakan dengan kapasitas area mencapai hampir 5.000 kendaraan campuran, sementara di Bakauheni terdapat lebih dari 700 personel yang siap mengatur pergerakan hingga 7.000 kendaraan. Di Ketapang dan Gilimanuk, ratusan petugas juga bersiaga untuk memastikan area yang daya tampungnya lebih kecil tetap berjalan optimal, terutama saat puncak arus libur.
Direktur Operasi dan Transformasi ASDP, Rio Lasse, menegaskan bahwa seluruh persiapan SDM, armada, hingga infrastruktur telah dipersiapkan secara matang. Baginya, periode Nataru selalu menjadi momen yang membutuhkan kesiapan ekstra, sebab jumlah pengguna jasa meningkat tajam dan risiko kepadatan juga semakin besar. Ia memastikan seluruh unit operasional telah memahami skenario-skenario yang mungkin terjadi agar pelayanan tetap berjalan baik meskipun berada dalam tekanan arus kendaraan yang tinggi.
Dari sisi layanan tiket, ASDP kembali mengimbau masyarakat untuk melakukan pembelian sejak jauh hari melalui aplikasi Ferizy, yang kini sudah membuka akses hingga H–60. Pengguna jasa diharapkan tidak menunda pembelian hingga mendekati hari keberangkatan agar terhindar dari antrean panjang dan potensi kehabisan kuota. Sistem Ferizy juga telah dilengkapi pendeteksi GPS sehingga transaksi yang dilakukan terlalu dekat area pelabuhan oleh pihak tak berwenang akan otomatis diblok.
Selain itu, antisipasi terhadap faktor cuaca juga menjadi perhatian utama. Berdasarkan rekomendasi BMKG, penundaan keberangkatan kapal dapat diberlakukan sewaktu-waktu bila kondisi dinilai membahayakan keselamatan armada maupun penumpang. Pemerintah dan operator memastikan setiap perubahan jadwal akan disampaikan melalui kanal resmi agar masyarakat dapat menyesuaikan rencana perjalanan tanpa kebingungan.
Baca Juga:
Malaysia Rencanakan Pembangunan Jembatan Strategis ke Indonesia, Tingkatkan Konektivitas Regional
Dengan koordinasi erat antara Kementerian Perhubungan, ASDP, Korlantas Polri, Kementerian PUPR, serta seluruh pemangku kepentingan, seluruh upaya ini diharapkan mampu memberikan perjalanan yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat yang melintasi jalur penyeberangan selama libur panjang Nataru 2025/2026. Setiap langkah yang dilakukan menjadi bukti komitmen pemerintah dan operator untuk menghadirkan layanan terbaik di salah satu momentum perjalanan terbesar dalam setahun.
