PROLOGMEDIA – Ketika bencana banjir dan longsor mengguncang provinsi-provinsi di Sumatra — meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat — krisis tidak hanya menghadirkan air bah dan rusaknya infrastruktur. Di balik puing-puing dan tenda pengungsian yang bergelimpangan, ada kenyataan menyedihkan: ratusan dapur komunitas yang seharusnya menjadi penolong gizi bagi masyarakat terdampak kini “hilang kontak.”
Menurut penuturan Kepala BGN, Dadan Hindayana, jumlah dapur yang mendadak tidak dapat dihubungi ini cukup besar. Di Sumatera Utara tercatat ada sekitar 44 unit dapur — yang dalam program dikenal sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) — sementara di Aceh diperkirakan ada sekitar 180 unit yang hilang jejak. Namun, BGN belum bisa memastikan penyebab pastinya. Apakah dapur-dapur itu benar-benar rusak atau justru hanya terisolasi karena gangguan sinyal, masih menjadi pertanyaan.
Di tengah situasi darurat dan kebutuhan mendesak untuk menyiapkan makanan bergizi bagi korban bencana — terutama bagi anak-anak, ibu hamil, serta balita di pengungsian — hilangnya kontak ini tentu membuat banyak pihak khawatir. Sebagai upaya mitigasi, BGN telah mengalihkan ratusan dapur MBG yang masih aktif untuk melayani para pengungsi. Platform pengalihan ini diharapkan bisa menjangkau mereka yang paling rentan.
Sebelumnya, BGN telah menetapkan ratusan SPPG di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk menjadi dapur darurat tanggap bencana. Total sekitar 276 sampai 319 SPPG difungsikan pada saat-saat genting ini — dari 55 SPPG di Aceh, 173 di Sumatera Utara, hingga sekitar 66 di Sumatera Barat — dengan tujuan merawat dan menyuplai makanan bergizi untuk korban bencana di pengungsian.
Menurut Dadan, pengalihan fungsi ini memungkinkan SPPG yang semula menyuplai MBG reguler untuk pelajar digerakkan kembali sebagai dapur umum darurat. Karena sekolah diliburkan akibat bencana, fasilitas dapur yang sudah tersedia — lengkap dengan juru masak, peralatan memasak, serta rantai pasok makanan — dianggap paling siap untuk memenuhi kebutuhan mendesak.
Namun di balik upaya penyelamatan ini, ada kerentanan struktural yang tampak jelas. Fakta bahwa ratusan dapur tiba-tiba “hilang kontak” mengindikasikan bahwa kondisi di lapangan jauh dari ideal: apakah karena dampak langsung bencana — misalnya rusaknya bangunan dapur atau kerusakan infrastruktur komunikasi — atau karena minimnya dokumentasi dan pemetaan titik dapur MBG sebelumnya, hal ini belum bisa dipastikan dengan jelas.
Kejadian ini bukanlah yang pertama untuk program MBG. Beberapa waktu lalu, BGN sendiri melaporkan puluhan insiden keamanan pangan akibat MBG — sepanjang Januari hingga September 2025 tercatat 70 kasus, dengan total 5.914 penerima manfaat terdampak. Pandangan kritis pun mengemuka: apakah sistem pengawasan dan pemeliharaan kualitas di dapur-dapur MBG benar-benar memadai?
Dalam investigasi sebelumnya, ditemukan bahwa sejumlah dapur tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP): kontaminasi oleh bakteri berbahaya seperti E. coli, salmonella, dan lainnya terdeteksi pada makanan disalurkan. Akibatnya, beberapa dapur sampai ditutup sementara demi menyelamatkan penerima manfaat.
Dengan kondisi ini, hilangnya kontak ratusan dapur di Sumatra menambah deretan persoalan serius bagi keberlangsungan program MBG — terlebih di situasi darurat seperti sekarang, ketika masyarakat sangat bergantung pada bantuan gizi.
Baca Juga:
Waspada Banjir Pesisir Jakarta 1–10 Desember 2025: Ini Daerah Rawan Rob di Utara Ibu Kota
Bagi para pengungsi, terutama keluarga rentan, anak-anak dan ibu hamil, kehilangan akses ke dapur bergizi secara tiba-tiba bisa berakibat fatal. Di tengah duka, mereka tidak hanya kehilangan tempat tinggal dan harta benda — tetapi juga gizi penting untuk bertahan hidup dan menjaga kesehatan.
Di sisi lain, langkah pengalihan fungsi SPPG menjadi dapur darurat memang menunjukkan adanya respons cepat dari pemerintah — bahwa dalam kondisi krisis, program reguler bisa disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan darurat. Meski demikian, respons ini juga menegaskan bahwa perencanaan awal program MBG belum mempertimbangkan skenario terburuk: bencana besar yang mengganggu operasional dapur-dapur tersebut.
Kenyataan bahwa ratusan dapur bisa “hilang” dalam sekejap menunjukkan betapa rapuhnya sistem ketahanan pangan darurat di daerah rawan bencana. Ini bukan semata soal distribusi makanan darurat saja; ini juga soal bagaimana memastikan kelangsungan operasional, pemeliharaan fasilitas, dan keamanan pangan di tengah situasi paling rentan.
Lebih jauh, kejadian ini membuka pintu untuk pertanyaan mendalam: sejauh mana program MBG selama ini dibangun atas pemetaan titik dapur yang akurat? Apakah ada audit periodik dan mekanisme pemulihan bila terjadi bencana? Bukankah seharusnya dapur-dapur MBG — sebagai bagian dari program nasional — memiliki standar mitigasi risiko, termasuk proteksi terhadap bencana alam, agar tidak mudah hilang dan justru menjadi beban baru?
Yang terjadi sekarang: kritis. Ratusan dapur MBG hilang kontak, dan meskipun puluhan tetap beroperasi sebagai dapur darurat, kapasitas itu mungkin tidak cukup untuk menjangkau semua korban bencana yang tersebar luas.
Situasi ini menuntut evaluasi mendalam terhadap program MBG — tidak hanya pada aspek pelaksanaan, tapi pada perencanaan, pemetaan, mitigasi risiko, pemeliharaan, dan transparansi data titik dapur. Karena ketika bencana datang, yang disentuh bukan hanya aspek fisik infrastruktur — tetapi keberlangsungan gizi dan kesehatan masyarakat yang sangat rentan.
Dari sudut pandang kemanusiaan dan urgensi pelayanan darurat, kebutuhan untuk memperbaiki sistem pengelolaan dapur MBG kini mendesak. Waktu yang hilang rumah, tanah, harta benda — dan kini dapur makanan — tidak bisa dikembalikan. Tetapi ke depan, melalui perbaikan sistem dan komitmen nyata, diharapkan program seperti MBG bisa benar-benar menjadi penopang utama bagi masyarakat di saat krisis.
Sekarang, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dihadapkan pada tugas besar: menginventarisasi ulang semua dapur MBG, memastikan semuanya tercatat dan terlindungi dari risiko bencana, serta menetapkan protokol darurat agar ketika cuaca buruk atau bencana besar datang kembali, bantuan makanan bergizi tetap bisa disalurkan tanpa hambatan — dan tanpa ada lagi dapur yang “menghilang.”
Baca Juga:
Pengamanan Kilang dan Terminal Pertamina Diperkuat: TNI AD Mulai Bertugas Mulai Desember
Hanya dengan demikian program MBG bisa mempertahankan tujuan awalnya: menyediakan makanan bergizi bagi seluruh lapisan masyarakat, bahkan di saat terburuk sekalipun.
