PROLOGMEDIA – Gubernur Pramono Anung akhirnya secara resmi melantik Uus Kuswanto sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta — jabatan tertinggi di birokrasi Pemprov DKI — menggantikan Marullah Matali, yang pensiun setelah mengabdi selama 29 tahun di Balai Kota. Pelantikan dilakukan pada Senin, 1 Desember 2025 di ruang Balairung Balai Kota, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 184/TPA Tahun 2025 yang ditandatangani 21 November 2025.
Pramono menjelaskan bahwa faktor utama di balik penunjukan Uus adalah kebutuhan mendesak akan seorang administrator yang “ul ung” dan “kuat” — sosok yang mampu menggerakkan roda birokrasi Jakarta agar program-program pemerintah berjalan efektif. Pengalaman panjang Uus dalam pemerintahan dan pengalamannya sebagai Wali Kota Jakarta Barat dianggap memenuhi kriteria itu.
Meski pelantikan terasa tiba-tiba bagi sebagian pihak, Pramono menegaskan bahwa proses seleksi telah dijalankan secara cermat dan profesional: dari 10 nama calon, dilakukan penyaringan hingga tersisa tiga kandidat, melalui kombinasi seleksi terbuka dan manajemen talenta. Ia menolak keras tudingan pelantikan dilakukan karena lobi politik — bahkan ia mengaku baru bertemu langsung dengan Uus tepat saat pelantikan.
Bagi Pramono, tata kelola birokrasi di Jakarta harus dipimpin oleh sosok yang memiliki integritas dan kapasitas administratif tinggi. “Dengan pengalaman saya 25 tahun bekerja di Pemerintah Pusat, saya tahu apa yang saya butuhkan,” ujarnya, mengindikasikan bahwa dia mencari figur dengan pemahaman mendalam terhadap pemerintahan serta memiliki kemampuan mengimplementasikan kebijakan secara nyata.
Baca Juga:
Cara Efektif Membersihkan Kulkas agar Bebas Bau dan Sayuran Lebih Tahan Lama
Uus, usai dilantik, langsung mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Fokus utamanya: memastikan pembahasan RAPBD 2026 berjalan tepat waktu dan anggaran bisa dieksekusi sesuai rencana. Ia menyatakan komitmennya mendukung program prioritas Pramono dan Wakil Gubernur Rano Karno, dengan bekerja keras meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat kinerja Pemprov DKI.
Penunjukan Uus juga merupakan bagian dari upaya penataan birokrasi besar-besaran. Sebelumnya, Pemprov telah melantik sekitar 2.700 pejabat eselon 3 dan 4, dan pengisian lima hingga enam posisi lain yang kosong akan segera diumumkan — termasuk posisi Wali Kota Jakarta Barat yang ditinggalkan Uus.
Meski demikian, tidak sedikit pihak yang menyambut pelantikan ini dengan harapan besar. Bagi mereka, pergantian di pucuk birokrasi ini bisa menjadi momentum untuk mempercepat reformasi internal, memperbaiki koordinasi pemerintahan, dan mendorong Jakarta ke arah kota yang lebih efisien, responsif, serta siap bersaing secara global. Pramono sendiri menegaskan bahwa kepercayaan ini tidak ia ambil ringan — ketika dia memutuskan menominasikan Uus sebagai Sekda utama, itu berarti dia siap memikul tanggung jawab penuh atas hasilnya.
Dengan latar belakang panjang di pemerintahan, termasuk sebagai alumni dari institusi pelatihan pemerintahan dan berkarier di Pemprov DKI, Uus dipandang mampu menghadapi tantangan birokrasi ibu kota yang kompleks — mulai dari tata kelola keuangan, penganggaran, hingga pelayanan publik.
Baca Juga:
Mafia Solar Cilegon Beraksi, APH Terlena? Gudang Ilegal Merajalela!
Kini, harapan publik tertuju pada seberapa baik Uus mampu menerjemahkan visi Pramono–Rano ke dalam kebijakan konkret: apakah dia mampu mengawal RAPBD tepat waktu, memastikan program berjalan efektif, serta membawa Jakarta menjadi lebih bersih, tertata, dan ramah bagi masyarakat. Pelantikan ini — jika dijalankan dengan baik — bisa menjadi pijakan penting bagi langkah transformasi birokrasi Jakarta ke depan.
