JAKARTA, 1 November 2025 – Di tengah era digital yang serba cepat dan ketergantungan masyarakat pada handphone (HP), Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-5 RI dan Ketua Umum PDIP, justru mengungkapkan alasan mengapa dirinya enggan memiliki telepon genggam. Pernyataan ini sontak menjadi perhatian, mengingat posisi Megawati sebagai tokoh publik yang selalu menjadi sorotan.
Dalam seminar internasional peringatan ke-70 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) di Perpustakaan Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, Sabtu (31/10/2025), Megawati mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kemelekatan manusia pada ponsel. Ia bahkan menyindir kebiasaan sebagian orang yang lebih fokus pada ponsel mereka, bahkan di momen-momen penting.
“Untuk apa kalian datang, hah? Kalau ininya nggak dipakai untuk mendengarkan sesuatu yang menurut saya sangat berarti. Hanya nampang?” ujarnya dengan nada bertanya.
Lebih lanjut, Megawati menjelaskan alasan utama mengapa dirinya tidak memiliki HP. Sebagai tokoh yang banyak dicari, ia merasa khawatir jika informasi pribadinya disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Saya selalu pikir, ada UU buat HP. I don’t have HP because, do you know why? Karena saya orang yang dicari. Everybody wants to know me, but not everybody is a good person. Do you understand? Jadi saya nggak punya HP, nggak. Kalau orang bilang ngintel, intel, or spying,” tegasnya.
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Megawati sangat berhati-hati dalam menjaga privasinya dan menghindari potensi penyadapan.
Namun, penolakan Megawati terhadap ponsel bukan berarti ia anti terhadap teknologi. Dalam kesempatan yang sama, ia justru menyerukan pentingnya pembangunan etika global baru di tengah revolusi teknologi dunia.
Megawati menilai bahwa dunia membutuhkan moralitas baru untuk mengendalikan kekuatan artificial intelligence (AI), algoritma, dan sistem digital yang berkembang pesat.
Baca Juga:
Pandeglang Berduka: Banjir Dadakan Rendam Desa, Upaya Penanganan Terus Dilakukan
“Dunia kini membutuhkan regulasi global baru, a new global ethics, untuk menata kembali hubungan kekuasaan dalam ranah teknologi, ekonomi, dan informasi,” ujarnya.
Megawati khawatir bahwa kemajuan teknologi tanpa dasar moral hanya akan melahirkan bentuk penindasan baru.
Menurutnya, AI, big data, dan sistem digital lintas batas memang membuka peluang besar, tetapi juga menghadirkan risiko dominasi baru bila tidak diimbangi dengan nilai-nilai kemanusiaan. “Kemajuan teknologi tanpa dasar moral hanya akan melahirkan bentuk penindasan baru,” tambahnya.
Sebagai solusi, Megawati menawarkan Pancasila sebagai kerangka etik universal yang dapat menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ia menyebut prinsip Pancasila mampu menuntun arah dunia digital agar tidak kehilangan sisi moralnya.
“Pancasila menyeimbangkan antara dunia materiil dan spiritual, antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Prinsip itu penting diterapkan dalam dunia digital yang cenderung menuhankan efisiensi,” ujarnya.
Megawati menegaskan bahwa kemajuan teknologi tidak boleh menjauhkan manusia dari tanggung jawab sosial. Menurutnya, dunia membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya visioner, tetapi juga berperikemanusiaan.
“Kita membutuhkan keberanian moral seperti yang pernah ditunjukkan Bung Karno. Dunia memerlukan kepemimpinan yang bukan hanya visioner, tetapi juga bermoral,” tegasnya.
Pernyataan Megawati ini menjadi refleksi penting di tengah era digital yang semakin kompleks. Di satu sisi, teknologi menawarkan berbagai kemudahan dan peluang, tetapi di sisi lain juga menghadirkan risiko dan tantangan baru.
Baca Juga:
Kolaborasi Kopi Unik: Rasa Enak, Bumi Selamat!
Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak hanya mengejar kemajuan teknologi, tetapi juga mengembangkan etika dan moralitas yang kuat agar teknologi dapat digunakan untuk kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Megawati telah memberikan contoh dengan berani mengambil sikap yang berbeda dan menyerukan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan di era digital ini. Sikapnya ini patut diapresiasi dan menjadi inspirasi bagi kita semua.
