PROLOGMEDIA – Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) setiap 9 Desember menjadi momentum strategis bagi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk menegaskan kembali komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan publik yang bersih, terpercaya, dan berlandaskan integritas. Bagi ASDP, prinsip integritas bukan sekadar jargon formal atau slogan perusahaan, melainkan pedoman fundamental yang menuntun seluruh proses layanan agar berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.
Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menekankan bahwa integritas merupakan bagian esensial dari tugas perusahaan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memikul amanah publik. “Sebagai perusahaan yang melayani kepentingan masyarakat luas, kami memastikan setiap proses operasional dan layanan berjalan tanpa korupsi serta berpijak pada nilai transparansi dan akuntabilitas. Integritas harus tercermin dalam tindakan nyata, bukan sekadar tertulis dalam dokumen,” ujarnya. Menurut Heru, integritas baru dapat diwujudkan apabila nilai tersebut diterapkan secara konsisten dan menjadi budaya yang hidup di seluruh lini perusahaan.
Pada tahun buku 2024, ASDP telah memperkuat fondasi tata kelola perusahaan melalui penerapan Good Corporate Governance (GCG) dengan parameter ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). Standar regional ini menekankan keterbukaan informasi, pengelolaan risiko yang sistematis, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, serta perlindungan hak-hak pemangku kepentingan. Implementasi ACGS merupakan langkah strategis ASDP dalam meningkatkan kredibilitas perusahaan sekaligus menegakkan pengawasan internal yang ketat, sehingga pengambilan keputusan senantiasa berorientasi pada kepentingan publik. Dengan langkah ini, ASDP menunjukkan keseriusannya bergerak menuju tata kelola yang modern, adaptif, dan berkelas internasional.
Tidak hanya itu, komitmen tata kelola ASDP diperkuat melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2025 di seluruh unit kerja. Standar internasional ini memastikan setiap proses—mulai dari pelayanan publik, operasi kapal, hingga pengadaan barang dan jasa—dilaksanakan secara disiplin, menghindari konflik kepentingan, serta sesuai dengan prinsip kehati-hatian. ISO 37001 juga berperan sebagai instrumen pencegahan dan deteksi dini terhadap risiko penyuapan, sekaligus memperkuat kredibilitas perusahaan dalam menjalankan mandat BUMN secara bersih dan bertanggung jawab.
Kolaborasi Strategis dengan KPK
Dalam upaya memperkuat budaya integritas, ASDP melakukan kolaborasi strategis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada Oktober 2025, ASDP menjadi BUMN pertama yang mengikuti Sosialisasi Pencegahan Korupsi bagi Badan Usaha yang diselenggarakan KPK. Plt. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menekankan pentingnya langkah ASDP dalam memperkuat tata kelola perusahaan sebagai upaya pencegahan korupsi yang berkelanjutan.
“Kegiatan ini bertujuan memperkuat pelaksanaan perbaikan sistem yang tengah dijalankan ASDP, agar tidak ada kendala dalam penerapannya. Di akhir tahun, akan dilakukan evaluasi untuk menilai apakah langkah yang ditempuh sudah cukup efektif atau perlu ditingkatkan,” kata Aminudin. Ia menambahkan, keberhasilan ASDP dalam memperkuat sistem tata kelola dapat menjadi rujukan bagi BUMN lain dalam meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi, khususnya pada sektor-sektor yang berisiko tinggi.
Baca Juga:
Resep Martabak Manis Teflon ala Rumahan: Lebih Sehat, Lebih Hemat, Lebih Nikmat!
Aminudin juga menekankan bahwa pencegahan korupsi hanya dapat dicapai melalui sistem yang kokoh, pengawasan konsisten, dan keterlibatan semua pihak. “Kami fokus pada sektor prioritas dan lembaga dengan risiko tinggi, tujuannya jelas: memastikan tidak ada lagi tindak pidana korupsi yang berulang. Kolaborasi dengan ASDP sangat penting agar setiap kebijakan tepat sasaran dan mampu menutup celah penyimpangan,” ujarnya.
Budaya Integritas di Internal ASDP
Di tingkat internal, ASDP menegakkan budaya integritas melalui prinsip kerja yang tegas, termasuk larangan pemberian dan penerimaan suap, penolakan gratifikasi yang berpotensi memengaruhi objektivitas, serta pencegahan praktik komisi atau imbalan tidak sah. Nilai-nilai ini diterapkan secara disiplin dalam pekerjaan sehari-hari dan membentuk karakter profesional seluruh insan perusahaan.
Selain itu, transformasi digital menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat akuntabilitas layanan. Digitalisasi mencakup pengadaan armada kapal, manajemen kapal, hingga proses manifest kapal. Sistem digital ini bertujuan menciptakan jejak audit yang jelas, mengurangi intervensi manual, dan mempersempit ruang terjadinya penyimpangan. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, ASDP mampu meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus memperkuat transparansi layanan kepada publik.
Heru menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan secara parsial. Keberhasilan program integritas perusahaan sangat tergantung pada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun mitra eksternal. “Tema Satukan Aksi, Basmi Korupsi hanya dapat diwujudkan apabila seluruh lini perusahaan bergerak bersama. Kami berharap upaya ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya ekosistem layanan publik yang bersih dan terpercaya,” ujar Heru.
Dengan komitmen yang konsisten terhadap integritas dan tata kelola yang baik, ASDP bertekad untuk terus meningkatkan kualitas layanan, menjaga kepercayaan publik, dan memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan nasional. Melalui langkah nyata ini, ASDP ingin membuktikan bahwa BUMN dapat menjadi motor penggerak transparansi dan akuntabilitas, sekaligus teladan dalam tata kelola bersih di Indonesia.
Baca Juga:
Peredaran Narkoba Golongan G Marak di Tangsel, APH Dinilai Lalai
ASDP menutup peringatan Hakordia 2025 dengan menyampaikan pesan kuat: integritas bukanlah pilihan, tetapi kewajiban setiap insan perusahaan. Langkah-langkah strategis yang telah dijalankan diharapkan menjadi fondasi kuat bagi layanan publik yang lebih profesional, efektif, dan terpercaya, seiring dengan visi ASDP untuk menghadirkan layanan transportasi laut yang aman, nyaman, dan bebas dari praktik korupsi.
