SERANG – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, menunjukkan komitmen kuatnya terhadap inklusivitas dengan menghadiri Pelatihan Pemandu Wisata bagi penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Banten. Acara ini menandai langkah signifikan dalam mewujudkan sektor pariwisata Banten yang ramah dan dapat diakses oleh semua kalangan, tanpa terkecuali.
Tinawati, yang hadir pada Selasa (11/11/2025), menyampaikan rasa haru dan apresiasinya atas terselenggaranya pelatihan ini. Ia menekankan bahwa inisiatif ini adalah bukti nyata perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terhadap kelompok difabel.
“Terima kasih atas undangannya. Ini kali pertama saya hadir dalam kegiatan seperti ini, dan saya sangat terharu bisa bertemu langsung dengan teman-teman penyandang disabilitas,” ungkap Tinawati dengan penuh semangat. “Saya berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi kegiatan awal, tetapi terus berlanjut dan berkembang,” tambahnya, memberikan harapan akan keberlanjutan program ini.
Tinawati menjelaskan bahwa pelatihan ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Banten untuk menciptakan Banten yang indah, kuat, dan ramah bagi semua pihak. Sebagai Ketua TP PKK sekaligus Bunda Literasi Provinsi Banten, ia juga menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan pariwisata yang ramah anak, ramah keluarga, dan ramah disabilitas.
“Sebagai Bunda Literasi, saya juga ingin belajar dan berkontribusi. Termasuk belajar bahasa isyarat agar dapat lebih memahami dan berkomunikasi dengan teman-teman disabilitas,” ujarnya. Ia menambahkan, “Saya berharap pelatihan ini menjadi langkah baik untuk bersama-sama menciptakan pariwisata yang benar-benar inklusif.”
Dalam sesi dialog yang hangat dengan para peserta, Tinawati menanggapi berbagai masukan dan aspirasi dari para peserta difabel. Salah satu masukan yang menarik perhatian adalah kebutuhan rambu visual bagi tuna rungu di lokasi wisata, serta pelatihan pertolongan pertama bagi para pemandu wisata. Tinawati menyambut baik aspirasi tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah untuk menindaklanjutinya.
“Beberapa hal sudah kami catat, seperti kebutuhan rambu visual di lokasi wisata dan pelatihan pertolongan pertama bagi pemandu. Insya Allah akan kami bahas bersama Dinas Pariwisata untuk bisa dianggarkan pada tahun 2026,” jelasnya, memberikan kepastian kepada para peserta.
Baca Juga:
Kepala BNN RI Lantik Pejabat Baru: Perkuat Garda Depan Lawan Narkoba!
Tinawati menekankan bahwa pelatihan ini adalah awal dari perhatian yang lebih besar dari Pemprov Banten terhadap penyandang disabilitas. Pemerintah berencana untuk terus melaksanakan pelatihan lanjutan, termasuk pelatihan bahasa asing dan penanganan kecelakaan di lapangan.
“Ke depan kami ingin agar teman-teman difabel memiliki hak yang sama, baik sebagai pelaku usaha pariwisata maupun sebagai pemandu wisata profesional,” tegasnya. “Kami juga akan menjalin kerja sama dengan asosiasi-asosiasi pariwisata untuk memberdayakan mereka,” tambahnya, menunjukkan visi yang lebih luas untuk inklusivitas di sektor pariwisata.
Kepala Dispar Provinsi Banten, Eli Susiyanti, menjelaskan bahwa pelatihan ini diikuti oleh 50 peserta yang berasal dari berbagai komunitas difabel. Peserta berasal dari berbagai organisasi, termasuk Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) (15 orang), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) (8 orang), Advokasi Inklusif Disabilitas (Audisi) (8 orang), Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) (8 orang), Yayasan Difabel Mandiri Indonesia (YDMI) (8 orang), dan Yayasan Pendidikan Kesehatan Mandiri (YPKM) (8 orang).
Eli Susiyanti menambahkan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan keterampilan teknis kepada para peserta, tetapi juga untuk membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk berperan aktif di sektor pariwisata Banten.
“Kami ingin mewujudkan wisata Banten yang aman dan dapat diakses oleh semua pihak, termasuk penyandang disabilitas,” ujarnya dengan penuh semangat.
Pelatihan ini menghadirkan berbagai narasumber ahli dari Balawista, Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, dan Pusat Studi Kepariwisataan. Materi yang disampaikan mencakup berbagai aspek penting, termasuk dasar-dasar pemanduan wisata, etika pelayanan, komunikasi efektif, serta public speaking.
Baca Juga:
Tunggakan BPJS Kesehatan Dihapus! Pemerintah Siapkan Rp20 Triliun, Ini Syaratnya!
Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan sektor pariwisata Banten semakin inklusif dan ramah bagi semua kalangan. Para penyandang disabilitas diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam mengembangkan pariwisata Banten yang lebih baik dan lebih maju.
