SERANG – Provinsi Banten menunjukkan daya tarik yang kuat bagi para investor. Hingga triwulan III tahun 2025, realisasi investasi di wilayah ini telah mencapai Rp 91 triliun atau setara dengan 75 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 119 triliun. Pertumbuhan ekonomi Banten pada triwulan II juga tercatat positif, mencapai 5,33 persen. Angka-angka ini mencerminkan optimisme dan kepercayaan investor terhadap potensi ekonomi Banten.
Gubernur Banten, Andra Soni, menekankan pentingnya menjaga kondusivitas wilayah untuk mendukung pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Ia menyerukan kepada seluruh pihak untuk berkomitmen menciptakan iklim yang aman, stabil, dan kondusif bagi para pelaku usaha.
Hal ini disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Bersama Tim Terpadu Nasional Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Rabu (5/11/2025).
Rapat koordinasi ini mengusung tema “Penguatan Sinergi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik dalam Menjaga Keamanan, Iklim Investasi, dan Stabilitas Ekonomi Nasional”.
Tema ini mencerminkan kesadaran akan peran strategis organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik dalam menjaga ketertiban, stabilitas, serta arah pembangunan bangsa.
“Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyambut baik penyelenggaraan rapat koordinasi pada hari ini sebagai ruang publik bagi seluruh stakeholder untuk membangun kesadaran bersama bahwa organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban, stabilitas, serta arah pembangunan bangsa,” ungkap Andra Soni.
Andra Soni juga menjelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan merupakan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa organisasi-organisasi ini berperan konstruktif, mendukung ketertiban umum, dan berkontribusi terhadap pembangunan bangsa.
“Kita ketahui bersama, stabilitas keamanan dan kepastian hukum merupakan prasyarat utama bagi tumbuhnya iklim investasi yang kondusif,” tambahnya.
Pemerintah daerah, lanjutnya, memiliki peran penting dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kebebasan berserikat dan berpendapat yang dijamin oleh undang-undang.
“Sinergi lintas sektor antara Pemerintah Daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, Intelijen, serta masyarakat perlu terus diperkuat agar langkah pengawasan ini tidak bersifat sektoral, tetapi terkoordinasi, terarah, dan berorientasi pada stabilitas nasional,” tegasnya.
Menurut Andra Soni, Banten memiliki daya tarik kuat sebagai daerah tujuan investasi karena letaknya yang strategis sebagai penyangga Daerah Khusus Jakarta dan penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatera.
Baca Juga:
Tragis! Wanita di Serang Disekap Gara-Gara Utang Suami: Ibu Sakit, Anak Jadi Korban
Selain itu, Banten juga memiliki potensi sumber daya alam dan infrastruktur yang memadai.
“Pemprov Banten senantiasa bersinergi dalam mewujudkan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat, serta stabilitas daerah untuk mendukung akselerasi pembangunan di berbagai bidang, khususnya sektor investasi,” lanjutnya.
Pada kesempatan itu, Andra Soni juga memaparkan capaian program prioritas Pemprov Banten. Di antaranya adalah Program Sekolah Gratis dengan lebih dari 65 ribu peserta didik di 814 SMA, SMK, dan SKh, Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) dengan 60 titik jalan desa dibangun di tahun 2025, dan peningkatan layanan kesehatan melalui pengoperasian RSUD Uwes Qorny Cilograng Kabupaten Lebak dan RSUD H. Muhammad Irsyad Djuwaeli Labuan Kabupaten Pandeglang.
Untuk mendukung pembangunan desa, Pemprov Banten juga memberikan bantuan keuangan kepada 1.238 desa masing-masing sebesar Rp 100 juta.
Pemprov Banten juga turut mendukung pelaksanaan program Presiden Prabowo Subianto. Pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), telah beroperasi 418 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan lebih dari 1,3 juta penerima manfaat. Pada Program Cek Kesehatan Gratis, sebanyak 2,5 juta lebih warga Banten telah memanfaatkannya.
Selain itu, tiga Sekolah Rakyat telah beroperasi di Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lebak, dan Kota Serang. “Pemerintah Provinsi Banten juga telah meresmikan 1.551 Koperasi Merah Putih,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, menyampaikan apresiasi atas pencapaian program prioritas Pemprov Banten serta dukungannya terhadap program prioritas nasional. Ia berpesan agar forum koordinasi pimpinan di semua tingkatan agar terus aktif.
Ia juga menekankan pentingnya kerukunan dan kekompakan untuk menyukseskan 12 program presiden, yang meliputi berbagai bidang seperti ketahanan pangan, gizi, perumahan, koperasi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penanganan sampah.
“Pertemuan hari ini untuk memastikan kerja-kerja menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh para kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi se-Indonesia, kepala Kesbangpol Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten, serta pengurus partai politik dan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Banten.
Baca Juga:
Sinergi Polri dan PT TPPI Hasilkan Skor Memuaskan dalam Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Banten, Arif Agus Rakhman, menyampaikan bahwa sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah, sehingga investasi dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Banten.
