PROLOGMEDIA – Provinsi Banten kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah yang mampu menunjukkan kinerja pemerintahan solid dan berdampak nyata bagi masyarakat. Pada awal Desember 2025, Gubernur Banten Andra Soni menerima penghargaan tingkat nasional dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berkat keberhasilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam menurunkan ketimpangan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa kerja-kerja pembangunan yang dilakukan selama ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga, terutama mereka yang tinggal di wilayah perdesaan dan daerah yang sebelumnya tertinggal dari pusat ekonomi.
Penghargaan diserahkan pada malam Penganugerahan Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 di Jakarta. Dalam acara yang dihadiri pejabat pusat hingga kepala daerah seluruh Indonesia itu, Gubernur Andra Soni menerima trofi secara langsung dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang turut didampingi tim dewan juri, termasuk peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro. Banten meraih penghargaan khusus pada kategori daerah dengan kapasitas fiskal tinggi, namun mampu menunjukkan efektivitas kinerja dalam memeratakan pembangunan.
Fokus pada Pemerataan Utara–Selatan yang Selama Ini Mengalami Kesenjangan
Dalam sambutannya usai menerima penghargaan, Andra Soni menyampaikan apresiasi atas penilaian objektif Kemendagri. Ia mengakui bahwa persoalan ketimpangan memang menjadi tantangan utama di Banten selama beberapa tahun terakhir. Banten sering kali disebut sebagai provinsi yang memiliki daerah perkotaan maju di bagian utara dan daerah perdesaan yang lebih tertinggal di wilayah selatan. Menurut Andra, kondisi ini membutuhkan kebijakan khusus yang benar-benar menyentuh akar persoalan.
“Sejak awal kami menjadikan penurunan ketimpangan sebagai prioritas utama. Pemerataan pembangunan tidak hanya soal fisik, tetapi juga soal akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan mobilitas ekonomi,” ungkapnya.
Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian nasional adalah program pemerataan pendidikan gratis untuk jenjang SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKh) swasta. Program ini berhasil membuka akses pendidikan yang lebih setara bagi masyarakat, terutama mereka yang sebelumnya mengalami kendala biaya. Sekitar 65.000 siswa kini mendapat manfaat dari kebijakan pembebasan biaya ini. Upaya tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka partisipasi sekolah, tetapi juga merupakan strategi jangka panjang untuk mengurangi ketimpangan kualitas sumber daya manusia.
Gubernur juga menekankan bahwa keberhasilan pemerataan pendidikan merupakan hasil kerja bersama antara Pemprov Banten dan DPRD Banten, yang sepakat menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas strategis.
Infrastruktur Perdesaan Menjadi Pendorong Mobilitas Ekonomi
Selain pendidikan, Pemprov Banten menempatkan perbaikan infrastruktur perdesaan sebagai pilar penting dalam menurunkan ketimpangan. Gubernur Andra Soni memaparkan bahwa banyak kabupaten dan kota di Banten memiliki keterbatasan fiskal yang membuat pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan desa, tidak dapat dilakukan secara optimal. Hal ini memicu munculnya program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau “Bang Andra”.
Program Bang Andra mampu membangun 60 ruas jalan desa di berbagai wilayah pada tahun 2025. Pembangunan ruas jalan tersebut bukan sekadar mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap perekonomian lokal. Jalan desa yang sebelumnya rusak dan sulit dilintasi kini telah menjadi akses lancar untuk aktivitas pertanian, distribusi barang, dan transportasi warga.
Baca Juga:
Patroli Humanis Den K-9 Warnai Car Free Day Depok, Warga Antusias Berinteraksi dengan Satwa Polisi
Menurut Andra Soni, pembangunan jalan desa secara langsung meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP). Banyak jalan yang dibangun merupakan akses pertanian, sehingga memudahkan petani dalam mengangkut hasil panen dengan biaya angkut lebih rendah dan waktu tempuh yang lebih singkat. Tidak hanya itu, akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi warga desa juga menjadi lebih mudah.
Pembangunan infrastruktur tersebut disusun berdasarkan roadmap yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan visi menjadikan Banten maju, adil merata, dan bebas dari korupsi.
Apresiasi Mendagri dan Dorongan untuk Kompetisi yang Sehat Antar Daerah
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada Banten yang termasuk dalam deretan daerah baru yang berhasil meraih penghargaan. Ia mengatakan bahwa program apresiasi kinerja daerah ini telah berjalan selama tiga tahun dan bertujuan mendorong adanya persaingan positif antar pemerintahan daerah. Dengan kompetisi seperti itu, diharapkan setiap kepala daerah makin termotivasi untuk menjalankan kebijakan yang inovatif dan berpihak pada masyarakat.
“Setiap tahun selalu ada daerah yang muncul dengan inovasi baru. Salah satunya adalah Banten,” ujar Tito.
Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat tengah mengkaji peningkatan alokasi dana insentif sebagai bentuk apresiasi nyata bagi daerah yang berprestasi. Apabila tidak ada perubahan kebijakan, pada tahun 2026 insentif untuk daerah yang masuk kategori terbaik diproyeksikan mencapai Rp1 triliun. Besarnya nilai itu diharapkan mampu memberi dorongan lebih besar bagi pemda untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Penilaian Ketat dan Komprehensif Melibatkan 546 Daerah
Proses penilaian kinerja pemerintahan daerah tahun 2025 berlangsung cukup ketat. Penilaian dilakukan terhadap 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di seluruh Indonesia. Sebanyak 19 finalis terpilih dari proses seleksi yang dilakukan sejak Oktober 2025.
Penilaian difokuskan pada dua kategori utama, yakni tata kelola pemerintahan daerah dan akselerasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN). Indikatornya mencakup berbagai aspek: penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, akses pendidikan dan kesehatan, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, hingga rasio Gini yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan. Daerah dinilai tidak hanya dari output anggaran, tetapi juga dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Baca Juga:
Penyebab Rasa Kantuk Setelah Makan dan Cara Efektif Mengatasinya
Banten berhasil menonjol karena mampu menyinergikan kebijakan pusat dan daerah secara efektif, sekaligus menunjukkan komitmen terhadap reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
