PROLOGMEDIA – Hutan-hutan di Jawa Barat kini berada di persimpangan krisis yang tak bisa lagi diabaikan. Jika selama ini sebagian dari kita hanya melihat deretan angka statistik tentang luas hijau Jawa Barat, kini realitas di lapangan menunjukkan sesuatu yang jauh lebih mengkhawatirkan: banyak kawasan yang berstatus hutan secara administratif di peta tidak lagi menampilkan pepohonan rimbun yang seharusnya menjadi paru-paru pulau Jawa bagian barat.
Dalam pengamatan dan pernyataannya baru-baru ini, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi hutan di provinsi yang ia pimpin. Menurut Dedi, sebut saja panggilan akrabnya, jumlah area yang tercatat sebagai kawasan hutan di peta bukanlah ukuran yang cukup untuk menilai kesehatan lingkungan. Di lapangan, banyak dari areal tersebut justru tidak lagi ditumbuhi pohon yang hidup dan berdiri tegak, sesuatu yang membuatnya merasa perlu mengambil langkah berbeda dalam upaya konservasi.
Dedi menegaskan bahwa pola pengelolaan hutan selama ini sering berjalan hanya di atas kertas. “Tiga ratus ribu hektare di peta bisa saja disebut hutan, tetapi apakah pohon-pohon masih ada secara nyata? Itu yang kita harus jawab,” ujarnya dalam sebuah pernyataan yang mencerminkan kekhawatirannya terhadap kondisi nyata hutan di Jawa Barat. Untuk itulah ia memperkenalkan gagasan yang cukup radikal: konsep “pohon abadi”.
Konsep pohon abadi ini bukan sekadar istilah puitis atau slogan kampanye lingkungan. Menurut Dedi, pohon-pohon yang berada di kawasan hutan produksi akan diperlakukan sebagai aset yang tidak boleh ditebang lagi. Artinya, pemerintah akan memberikan label “abadi” pada batang-batang pohon yang masih berdiri di area tersebut, dan melindungi mereka secara hukum dan administratif dari ancaman penebangan. “Ini bukan semata-mata soal penanaman, tetapi soal melestarikan apa yang masih tersisa,” tegasnya.
Gagasan tersebut muncul sebagai respons terhadap kenyataan pahit bahwa lahan hutan yang rusak di Jawa Barat mencapai angka yang sangat besar. Data dari instansi terkait menunjukkan lebih dari 800 ribu hektare kawasan hutan telah mengalami kerusakan atau berada dalam kondisi kritis, tersebar di berbagai daerah seperti Cianjur, Sukabumi, Garut, hingga kawasan Puncak Bogor. Kondisi ini tak bisa dilepaskan dari praktik pembalakan liar dan alih fungsi lahan yang terus berlangsung selama bertahun-tahun.
Menyadari kompleksitas permasalahan, Dedi tak hanya memperkenalkan konsep pohon abadi. Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi akan menganggarkan biaya khusus untuk membeli pohon-pohon tersebut, sebagai alternatif dari reboisasi konvensional yang seringkali memakan biaya besar dan waktu lama. Kebijakan ini dilihat sebagai cara yang lebih rasional dalam memastikan bahwa pohon-pohon tua yang sudah tumbuh bertahun-tahun tetap dipertahankan, sementara tanaman pengganti juga disiapkan secara strategis untuk melengkapi kawasan hutan yang kritis.
Baca Juga:
Liburan Keluarga Anti Bosan: 8 Rekomendasi Wisata di Jakarta yang Wajib Dicoba!
Namun, upaya Dedi tidak berhenti di sana. Dia juga menekankan pentingnya perubahan pada tata ruang dan aturan pengelolaan kawasan hutan, yang rencananya akan diusulkan sebagai revisi pada awal tahun depan. Tujuan dari revisi ini adalah untuk memperkuat perlindungan kawasan hutan, mencegah alih fungsi lahan yang merusak, serta memastikan bahwa pemanfaatan area hutan benar-benar sejalan dengan prinsip keberlanjutan.
Lebih jauh lagi, pemerintah provinsi kini tengah mempersiapkan langkah lanjutan berupa moratorium penebangan hutan, terutama di kawasan yang berpotensi memicu bencana. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa melindungi pohon yang sudah ada jauh lebih penting daripada sekadar menanam kembali. Dedi menyampaikan filosofi sederhana namun mendalam: menanam seribu pohon belum tentu akan menghasilkan seratus pohon yang tumbuh kuat, tetapi menebang seribu pohon jelas akan menghilangkan manfaat besar bagi lingkungan.
Lebih dari sekadar kebijakan administratif, program yang digagas Dedi juga akan melibatkan peran serta masyarakat secara langsung. Pemerintah provinsi berencana memberikan insentif dan pembinaan bagi warga yang terlibat dalam program penanaman dan pemeliharaan pohon di wilayah yang rusak. Ini tidak hanya diharapkan dapat membantu pemulihan lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di komunitas lokal..
Respons terhadap kebijakan ini beragam. Di satu sisi, ada suara positif yang memandang langkah Dedi sebagai bentuk kepemimpinan pro-aktif yang benar-benar berpihak pada alam. Menurut pengamat, tindakan semacam ini adalah contoh bagaimana kepala daerah bisa menjadi inspirasi dalam hal perlindungan lingkungan dan pencegahan bencana. Di sisi lain, tentu saja akan ada tantangan implementasi di lapangan, terutama terkait koordinasi lintas sektor dan pengawasan terhadap praktik pembalakan liar yang selama ini masih sulit dibendung.
Meski demikian, Dedi tetap optimis. Baginya, pendidikan lingkungan dan kesadaran masyarakat adalah kunci utama keberhasilan upaya ini. “Bukan hanya soal aturan dari pemerintah, tetapi soal bagaimana kita semua, sebagai manusia yang hidup berdampingan dengan alam, merawat rumah kita sendiri,” ujarnya, menggambarkan visi yang lebih luas tentang hubungan manusia dan hutan.
Sebagai sebuah provinsi yang menjadi salah satu wilayah terpadat di Indonesia, Jawa Barat menghadapi tekanan besar terhadap ruang hijau di tengah berkembangnya penduduk dan kebutuhan lahan. Namun, kebijakan baru ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan kini tidak lagi dilihat sebagai sekadar idealisme, tetapi sebagai sesuatu yang mendesak dan strategis bagi masa depan. Dengan pohon-pohon yang sekarang dilabeli “abadi”, harapannya adalah mereka bisa menjadi saksi hidup dan penopang kehidupan bagi generasi yang masih akan datang.
Baca Juga:
Gubernur DKI Tetapkan UMP Jakarta 2026, Pertimbangkan Kesejahteraan Buruh dan Dunia Usaha
Dengan berbagai inisiatif yang mulai dijalankan, dari konsep pohon abadi hingga moratorium penebangan dan pemberdayaan masyarakat, Jawa Barat tampaknya sedang memetakan babak baru dalam upaya penyelamatan hutan. Babak yang bukan hanya bergantung pada penanaman kembali, tetapi pada perlindungan, pengelolaan, dan penghormatan terhadap pohon-pohon itu sendiri, sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan jutaan warganya.
