PROLOGMEDIA – Rencana pembangunan kereta gantung di kawasan Prambanan kembali menjadi sorotan — bukan semata karena janji kemudahan bagi wisatawan, tetapi juga karena potensi menyerap tenaga kerja lokal di lingkungan desa‑desa sekitar. Wahana ini dirancang tidak hanya sebagai atraksi baru, melainkan juga sebagai peluang ekonomi bagi warga.
Warga di Kalurahan Bokoharjo dan Sambirejo, yang berada di kawasan pengembangan, berharap agar proyek ini memberi manfaat langsung kepada mereka. “Kami berharap tenaga kerja sekitar bisa terserap,” ungkap Lurah Bokoharjo, Dody Heriyanto. Dalam sejumlah pertemuan antara pemangku desa dan investor, hal utama yang dibahas adalah bagaimana proyek ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat — bukan hanya melalui pekerjaan, tetapi juga dengan menyediakan ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. Dody bahkan menyebut bahwa BUMKal (Badan Usaha Milik Kalurahan) dapat dilibatkan, misalnya sebagai pengelola area parkir.
Dari sisi Sambirejo, harapan serupa muncul lewat Lurah Wahyu Nugroho yang meminta agar warga setempat mendapatkan prioritas besar dalam perekrutan pegawai. Ia meminta agar sekitar 70% pegawai kereta gantung berasal dari warga desa — sebagai bentuk keterlibatan komunitas lokal dalam proyek. Kesepakatan seperti ini dianggap penting, karena investasi seperti kereta gantung memerlukan banyak tenaga kerja. Jika dijalankan, hal ini bisa membantu memberi pekerjaan tetap bagi banyak warga, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di desa.
Selain soal tenaga kerja, kereta gantung juga diharapkan membawa suasana baru bagi wisata di Prambanan. Dengan lintasan yang bakal melewati perbukitan di sisi utara — dari Bokoharjo menuju Sambirejo — pengunjung akan punya alternatif baru menikmati pemandangan. Dari ketinggian, mereka bisa memandang panorama kawasan candi, termasuk pemandangan Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko. “Wisatawan bisa menikmati candi dengan cara berbeda,” kata Dody. Rute yang direncanakan bahkan melewati sejumlah titik menarik: dari Candi Candi Banyunibo, ke Candi Barong, lalu ke Candi Miri, sebelum mencapai kawasan Tebing Breksi, lalu kembali turun ke titik awal di Bokoharjo. Lewat jalur ini, atraksi-atraksi kecil seperti Candi Barong dan Candi Miri berpeluang mendapat perhatian lebih, sehingga manfaatnya tidak hanya untuk satu lokasi, melainkan bisa tersebar luas ke desa‑desa dan situs cagar budaya di sekitar.
Namun, dibalik optimisme itu, ada sejumlah hal teknis dan regulasi yang harus dijalani. Proyek ini termasuk investasi besar — disebut‑sebut senilai sekitar Rp 200 miliar. Lahan yang akan digunakan sebagian adalah Tanah Kas Desa (TKD) milik Bokoharjo dan Sambirejo, dengan luas sekitar 7,9 hektar untuk Bokoharjo dan 1 hektar untuk Sambirejo. Tapi hingga kini, izin resmi bagi pemanfaatan TKD belum terbit. “Kami masih menunggu izin penggunaan TKD,” ujar Dody.
Baca Juga:
Serang Gerak Cepat: Kapolres Pastikan Distribusi Makanan Bergizi Gratis Tepat Sasaran!
Sebelum pembangunan bisa dimulai, investor dan pengembang juga harus mengantongi persetujuan dari pihak yang berwenang menjaga kawasan cagar budaya. Karena kawasan Prambanan termasuk destinasi super prioritas dan cagar budaya nasional, rencana pembangunan harus mendapat izin dari Kementerian Kebudayaan (Kemenbud), selain izin usaha umum melalui sistem OSS. Sejumlah pihak sudah mengunjungi kantor pengawasan cagar budaya dan menyerahkan rencana awal, namun detail rencana wisata kereta gantung — terutama jalur pasti lintasan dan penerapan mitigasi dampak terhadap lingkungan budaya — belum diserahkan secara lengkap.
Karena itu, hingga kini belum bisa dipastikan kapan atau apakah proyek akan benar‑benar berjalan. Calon jalur lintasan harus dikaji dengan overlay spasial untuk memastikan tidak melintasi langsung di atas situs cagar budaya sehingga tidak merusak nilai historis dan estetika kawasan.
Bagi warga Desa Bokoharjo dan Sambirejo, harapan tumbuh kuat: mereka ingin proyek ini tidak hanya menjadi sumber wisata, tapi juga menjadi bagian dari kesejahteraan mereka sehari‑hari. Mereka ingin agar selama ini peluang pariwisata yang banyak dinikmati warga utara Sleman bisa pula dinikmati oleh warga selatan — sebagai bentuk keadilan dan pemerataan ekonomi. “Warga Sleman bagian utara sudah banyak yang berjualan di Prambanan. Sekarang ya gantian warga Sleman bagian selatan perlu juga ambil bagian,” ujar Dody.
Sementara itu, investor dan pemerintah daerah berada di persimpangan antara ambisi pengembangan — membuka jalur wisata baru, menarik minat turis, menggairahkan ekonomi lokal — dengan tuntutan pelestarian budaya dan kepatuhan regulasi. Jika semua berjalan sesuai rencana dan perizinan terpenuhi, proyek ini menawarkan masa depan yang menarik bagi kawasan Prambanan: bukan hanya sebagai situs cagar budaya, tetapi juga sebagai kawasan wisata terpadu yang mampu memberi manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat lokal.
Baca Juga:
5 Destinasi Wisata Ramah Anak di Jawa Timur untuk Akhir Pekan Keluarga
Masih banyak pekerjaan rumah: perizinan TKD, persetujuan Kemenbud, dan detail teknis jalur agar aman bagi cagar budaya — sekaligus layak dan menarik bagi wisatawan. Tapi harapan warga setempat sudah tergambar jelas: mereka ingin ikut menjemput peluang, agar proyek besar seperti ini ikut mengangkat kehidupan mereka.
