SURABAYA – Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh oleh Presiden Prabowo di Istana Negara pada momen Hari Pahlawan Nasional, Senin (10/11/2025), menuai pro dan kontra di berbagai kalangan. Salah satu tokoh yang menjadi sorotan adalah Soeharto, Presiden ke-2 Republik Indonesia.
Keputusan memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dinilai kontroversial karena rekam jejaknya yang dianggap memiliki catatan kelam terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) selama masa pemerintahannya. Gelar ini memicu perdebatan sengit di antara para akademisi, aktivis HAM, dan masyarakat luas.
Dosen sejarah Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Pradipto Niwandhono, menjadi salah satu suara kritis yang menentang pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Menurutnya, gelar tersebut belum layak disematkan pada seorang yang dianggap bertanggung jawab atas berbagai kasus pelanggaran HAM di masa lalu.
“Ya, saya kira belum layak untuk diberi gelar pahlawan karena bagaimanapun menurut standar hukum internasional Soeharto adalah pelaku pelanggaran hak kemanusiaan,” kata Pradipto kepada Kompas.com, Senin (10/11/2025).
Pradipto menyoroti banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi saat masa kepemimpinan Presiden Soeharto, terutama pada puncak kekuasaan Orde Baru hingga akhirnya dilengserkan oleh masyarakat pada Mei 1998. Kasus-kasus tersebut meliputi tragedi Trisakti, Semanggi I dan II, penghilangan paksa aktivis, dan berbagai kasus kekerasan lainnya.
Menurut Pradipto, penobatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional mencederai nilai-nilai demokrasi dan keadilan yang diperjuangkan sejak era reformasi. Gelar tersebut dianggap sebagai bentuk impunitas atau kekebalan hukum bagi para pelaku pelanggaran HAM di masa lalu.
“Selain itu, penganugerahan gelar pahlawan akan mencederai cita-cita demokrasi di Indonesia,” imbuh akademisi lulusan The University of Sydney tersebut.
Lebih lanjut, Pradipto juga mengatakan bahwa dengan Soeharto yang sekarang menyandang gelar Pahlawan Nasional menunjukkan bahwa negara Indonesia memberikan impunitas di bawah pimpinan Presiden Prabowo. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pemerintah saat ini cenderung memberikan perlindungan kepada orang-orang tertentu yang memiliki catatan kelam di masa lalu.
“Dengan gelar itu, artinya pemerintah Prabowo sekarang membawa Indonesia untuk menjadi negara yang memberikan impunitas (kekebalan hukum) pada orang-orang tertentu,” bebernya.
Pradipto juga menilai, keterpilihan Soeharto sebagai pahlawan menunjukkan bahwa bagi sebagian besar orang Indonesia, demokrasi bukan idealisme yang utama. Masyarakat cenderung menginginkan kehidupan negara yang kuat dan stabil, meskipun harus mengorbankan nilai-nilai demokrasi dan keadilan.
“Mereka menginginkan kehidupan negara yang kuat dan stabil, atau jika tidak maka mereka akan mencari kepastian pada hal yang lain, misalnya agama,” ungkapnya.
Baca Juga:
Resmi Meluncur! Jaecoo J5 EV: SUV Listrik Desain Sangar, Performa Unggul, Harga Bersaing!
Dosen yang juga lulusan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tersebut menjelaskan bahwa terjadi pergeseran sistem sosial di kalangan masyarakat yang menjadi over-religius usai reformasi.
Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat cenderung mencari Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat cenderung mencari kepastian dan solusi atas masalah-masalah kehidupan pada agama, daripada mengandalkan sistem demokrasi yang dianggap belum mampu memberikan kesejahteraan dan keadilan.
“Kenyataan bahwa ada sejumlah orang yang menganggap Indonesia pascareformasi telah menjadi over-religius ikut mendorong kembalinya otoritarianisme,” tuturnya.
Di tengah kontroversi gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Pradipto justru mengusulkan nama lain yang dinilai lebih layak untuk menyandang gelar tersebut, yaitu Munir Said Thalib.
Munir adalah seorang aktivis HAM yang gigih memperjuangkan keadilan dan membela para korban pelanggaran HAM. Ia dikenal sebagai sosok yang berani dan tidak takut untuk mengkritik kekuasaan.
“Munir saya kira lebih pas, salah satunya,” pungkasnya.
Munir menjadi simbol perjuangan melawan impunitas dan penegakan HAM di Indonesia. Ia meninggal dunia pada tahun 2004 akibat diracun dalam penerbangan menuju Amsterdam. Kasus pembunuhan Munir hingga kini masih menjadi misteri dan belum terungkap secara tuntas.
Pradipto menilai bahwa Munir lebih layak menyandang gelar Pahlawan Nasional atas jasanya memperjuangkan kasus-kasus pelanggaran HAM dan membela para korban. Munir adalah sosok yang berani melawan ketidakadilan dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan.
Gelar Pahlawan Nasional seharusnya diberikan kepada orang-orang yang memiliki kontribusi besar bagi bangsa dan negara, serta memiliki rekam jejak yang bersih dari pelanggaran hukum dan moral. Pahlawan adalah mereka yang berjuang untuk kepentingan rakyat dan negara, bukan mereka yang justru melakukan pelanggaran HAM dan merugikan masyarakat.
Kontroversi gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto ini menjadi momentum bagi kita untuk merefleksikan kembali makna kepahlawanan dan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam sebuah negara demokrasi. Kita harus memastikan bahwa gelar Pahlawan Nasional diberikan kepada orang-orang yang benar-benar layak dan memiliki integritas yang tinggi.
Selain itu, kita juga harus terus mendorong penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu dan memastikan bahwa para pelaku diadili secara adil. Impunitas tidak boleh dibiarkan terus berlanjut di negara ini.
Baca Juga:
Moramo: Pesona Bertingkat yang Bikin Jatuh Hati di Konawe Selatan
Pemerintah dan masyarakat harus bersatu padu untuk mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis, adil, dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Dengan begitu, kita dapat menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan dan kemajuan bangsa.
