PROLOGMEDIA – Jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaannya di Provinsi Banten meningkat tajam sepanjang tahun 2025. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Septo Kalnadi, menyatakan bahwa per 31 Oktober saja tercatat sekitar 2.300 orang di Banten mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menurut Septo, angka ini terus bertambah karena PHK terjadi secara harian. Tak semuanya disebabkan krisis besar atau restrukturisasi besar-besaran — banyak kasus muncul ketika kontrak kerja habis, ketika pekerja dinilai tidak disiplin, atau karena kondisi operasional perusahaan. Namun, publik memang baru ramai menyoroti PHK ketika angkanya besar atau bersifat massal. Septo menjelaskan bahwa definisi PHK massal di sana bisa semudah lebih dari dua karyawan di-PHK dalam satu perusahaan. Untuk menghitung jumlah lebih tepat, ia mengandalkan laporan resmi dari kabupaten dan kota di bawah pemerintahan provinsi.
Sebelum keputusan PHK diambil, katanya, biasanya pihak perusahaan dan instansi terkait melakukan mediasi melalui Bidang Hubungan Industrial di kabupaten dan kota. Mediasi itu diharapkan bisa menjadi jembatan agar PHK bisa dihindari, tetapi jika jalan tengah tak bisa dicapai, maka PHK pun menjadi opsi terakhir. Menurutnya, langkah-langkah seperti ini penting karena dampak sosial dan ekonomi dari pemutusan kerja tidak ringan, terutama di era ketidakpastian industri saat ini.
Salah satu sektor yang paling rawan PHK massal di Banten adalah pabrik alas kaki. Industri ini terkenal padat karya—banyak pekerja di dalamnya—sehingga ketika pesanan menurun, jumlah karyawan yang harus dilepas bisa cukup besar. Septo menyoroti bahwa penurunan pesanan tidak selalu murni karena kondisi ekonomi global. Ada juga faktor internal: beberapa perusahaan gagal mematuhi prosedur operasional (SOP) yang telah ditetapkan, yang kemudian membuat klien atau pemesan mengurangi, bahkan menghentikan pesanan mereka.
Terkait spekulasi bahwa akan ada ribuan PHK lagi pada tahun 2026, Septo menegaskan bahwa itu belum bisa dipastikan. Menurutnya, kabar seperti itu masih sebatas rumor. Ia menyebutkan bahwa di Provinsi Banten saat ini ada sekitar 91.000 perusahaan yang beroperasi, dan setiap perusahaan memiliki kondisi tenaga kerja yang berbeda-beda. Maka dari itu, prediksi PHK massal harus didasarkan pada data konkret, bukan sekadar desas-desus.
Penyelesaian masalah PHK, menurut Septo, tidak bisa hanya dibebankan kepada Disnakertrans. Banyak institusi lain yang punya peran sama pentingnya: misalnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus memastikan bahwa sistem pendidikan menghasilkan lulusan yang siap kerja, sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Jika lulusan pendidikan bisa langsung diserap ke pekerjaan yang relevan, tekanan PHK bisa dikurangi karena ada aliran tenaga kerja yang lebih adaptif.
Salah satu upaya konkret pemerintah provinsi untuk merespons lonjakan PHK adalah dengan membangun program dapur MBG (Makan Bergizi Gratis). Rencananya, akan dibangun 20.000 dapur MBG di Banten, dan jika setiap dapur membutuhkan sekitar 50 pekerja, program tersebut bisa menyerap hingga satu juta tenaga kerja baru. Septo menyebut inisiatif ini sebagai salah satu cara proaktif untuk meredam dampak ekonomi dari PHK yang terus meningkat.
Keluhan akan PHK di Banten tidak lepas dari pengalaman dua perusahaan besar di sektor alas kaki yang sebelumnya merumahkan banyak karyawan. Pada Maret 2025, misalnya, dua pabrik sepatu — PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh — diberitakan mem-PHK sekitar 3.500 pekerja gabungan. Perusahaan-perusahaan tersebut memutuskan relokasi pabrik, yang kemudian diartikan sebagai salah satu pemicu PHK massal. Kepala Disnakertrans, Septo, mengatakan bahwa langkah relokasi tersebut bukan semata-mata karena masalah upah minimum kota (UMK), melainkan sebagai strategi efisiensi di tengah melemahnya permintaan global.
Baca Juga:
Hadiah Juara Karate Dijanjikan Rp 2 Juta, Atlet Hanya Terima Rp 300 Ribu: Orang Tua Protes, Publik Geram
Laporan lain memperlihatkan bahwa sejumlah pabrik alas kaki harus menghadapi tekanan kerja sama operasional dan pesanan global yang menurun. Ketidakpatuhan perusahaan terhadap SOP internal juga dianggap sebagai faktor pemicu karena bisa menurunkan kepercayaan pemesan, yang kemudian berdampak pada pemesanan ulang atau kontrak jangka panjang.
Dari perspektif ekonomi makro, lonjakan PHK di Banten ini menjadi bagian dari tren yang lebih luas. Data nasional menunjukkan bahwa PHK melonjak secara signifikan di semester pertama 2025. Pada periode Januari–Juni, misalnya, diperkirakan puluhan ribu pekerja di berbagai provinsi kehilangan pekerjaan, dan sebagian besar tekanan datang dari sektor manufaktur padat karya. Selain faktor global seperti perang tarif dan perlambatan ekonomi internasional, efisiensi operasional perusahaan dan relokasi pabrik menjadi alasan strategis yang kerap disebut dalam pemangkasan tenaga kerja.
Tantangannya kini ialah bagaimana memitigasi dampak sosial dari PHK sekaligus menciptakan pekerjaan baru yang berkelanjutan. Jika hanya mengandalkan mediasi saat PHK akan terjadi, itu mungkin menahan gelombang demi gelombang pemutusan kerja, tetapi tidak cukup untuk mengatasi akar masalah: yakni daya beli menurun, persaingan industri global, dan struktur industri lokal yang rapuh.
Gagasan seperti pembangunan dapur MBG adalah langkah kreatif dari pemerintah provinsi untuk menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menyediakan layanan sosial bagi masyarakat. Namun, keberhasilan program tersebut sangat tergantung pada dukungan anggaran, penyediaan lokasi strategis, dan manajemen dapur yang efisien. Jika dijalankan dengan baik, program ini bisa menjadi contoh model intervensi publik yang tidak hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga membantu menjaga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak.
Sementara itu, sistem mediasi melalui dinas hubungan industrial sebelum PHK tetap menjadi mekanisme penting. Negosiasi antara pekerja dan perusahaan bisa menghasilkan solusi alternatif, misalnya pengurangan jam kerja atau program pelatihan ulang agar pekerja tetap produktif dan tidak langsung kehilangan mata pencaharian. Namun mediasi hanya efektif jika semua pihak serius dan memiliki itikad baik: perusahaan perlu transparan soal kondisi keuangan, dan pemerintah lokal harus memberikan dukungan yang memadai agar proses mediasi bisa berjalan adil dan konstruktif.
Di sisi pendidikan, kolaborasi lintas dinas menjadi kunci. Lulusan dari sekolah menengah kejuruan (SMK) atau institut teknologi lokal harus diarahkan agar kompetensinya relevan dengan kebutuhan industri. Ini bisa mengurangi mismatch antara kualifikasi kerja dan kebutuhan pasar, serta memperkecil risiko pengangguran setelah lulus sekolah — apalagi di tengah gelombang PHK yang tinggi. Bila lulusan pendidikan dapat langsung terserap di industri lokal, maka tekanan sosial akibat pemutusan kerja dapat diredam secara struktural.
Dengan kondisi saat ini, Banten menghadapi pertarungan ekonomi yang kompleks. Lonjakan PHK tidak bisa diselesaikan hanya dengan permintaan pasar. Butuh sinergi antara pemerintah provinsi, dinas ketenagakerjaan, dunia pendidikan, dan juga sektor industri untuk merancang strategi jangka panjang: menyelamatkan pekerja yang terkena PHK, namun juga memperkuat struktur ekonomi lokal agar lebih tangguh menghadapi guncangan global.
Baca Juga:
Polri Verifikasi SMP di Menara Astra: Pastikan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kerja
Secara garis besar, angka 2.300 orang yang kehilangan pekerjaan dalam sepuluh bulan adalah alarm nyata bagi provinsi Banten. Jika dibiarkan, fenomena PHK ini bisa menjadi beban sosial yang melebar. Namun, dengan kebijakan yang tepat — seperti mediasi industrial, program penyerapan kerja alternatif, serta peningkatan kecocokan tenaga kerja melalui pendidikan — potensi krisis ketenagakerjaan ini bisa dikelola. Pemerintah provinsi Banten tampaknya menyadari hal itu dan mulai merumuskan formula inovatif untuk merespons sekaligus menyembuhkan luka ekonomi yang ditinggalkan oleh gelombang PHK.
