CILEGON – Di jantung Kota Cilegon, berdiri megah sebuah simbol kejayaan industri baja nasional: PT Krakatau Steel (KS). Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kekhawatiran mendalam dari masyarakat Cilegon terhadap masa depan perusahaan yang pernah menjadi kebanggaan mereka. Sorotan tajam kini tertuju pada proporsi SDM pejabat dan kebijakan finansial Krakatau Steel, yang dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh demi mengembalikan perusahaan ke jalur yang benar.
Adalah Husen Saidan, tokoh masyarakat Kecamatan Grogol sekaligus Ketua LSM Gapura Banten, yang lantang menyuarakan kegelisahan tersebut. Ia meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap proporsi dan komposisi sumber daya manusia (SDM) di tubuh PT Krakatau Steel (KS). Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan pelat merah itu sudah tidak lagi mengakomodasi keterlibatan dan profesional lokal asal Cilegon. Susunan petinggi KS saat ini pun dinilai perlu dievaluasi secara kinerja.
Husen Saidan menegaskan bahwa keberadaan Krakatau Steel tidak bisa dilepaskan dari sejarah dan kehidupan masyarakat Cilegon. Perusahaan baja nasional itu berdiri dan berkembang berkat kontribusi besar masyarakat setempat sejak 55 tahun yang lalu. Oleh karena itu, sudah saatnya dilakukan evaluasi mendalam terhadap struktur dan kebijakan SDM di lingkungan Krakatau Steel.
Penurunan kinerja bisnis dan menurunnya kepekaan sosial perusahaan menjadi indikator penting perlunya perubahan arah manajemen. Husen Saidan menyoroti minimnya keterwakilan masyarakat lokal dalam posisi strategis di Krakatau Steel.
“Proporsi pribumi juga tidak ada, maka jabatan SDM, General Affairs, dan Corporate Secretary termasuk juga Komisaris harus ada keterwakilan dari orang-orang yang lahir di Cilegon. Ini tidak boleh dinegosiasi, harga mutlak, supaya ada keterwakilan lokal,” ujarnya tegas.
Menurutnya, dominasi pihak luar dalam posisi strategis telah menyebabkan menurunnya nilai-nilai kebersamaan antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Padahal, Krakatau Steel seharusnya menjadi contoh BUMN yang berpihak pada daerah tempatnya beroperasi.
Husen Saidan juga menyampaikan keraguannya terhadap proses penempatan pejabat di tubuh Krakatau Steel, terutama di bidang bisnis dan sumber daya manusia. Menurutnya, mekanisme yang diterapkan perlu diaudit secara menyeluruh untuk memastikan bahwa setiap jabatan diisi oleh orang yang berkompeten dan bukan karena kepentingan tertentu.
“Seharusnya dilakukan audit investigasi sejak tahun 2017 sampai 2025 apakah sudah tepat menempatkan personel dengan asas kepentingan atau profesionalisme. Jika terbukti tidak benar, maka para pemegang jabatan di SDM harus diberikan sanksi, baik yang telah menjabat maupun yang masih menjabat saat ini,” ujarnya.
Dalam waktu dekat, Husen Saidan berencana mengusulkan perombakan total terhadap struktur Direktorat SDM dan Direktorat Pengembangan Usaha. Langkah tersebut dianggap penting agar Krakatau Steel bisa kembali pada semangat awal sebagai perusahaan yang sehat secara bisnis dan sosial.
Baca Juga:
Tanda-Tanda Kekurangan Vitamin D dan Dampak Seriusnya bagi Tubuh
Tak hanya menyoroti aspek SDM, Husen Saidan juga menyinggung soal kebijakan finansial Krakatau Steel, terutama terkait pinjaman pemegang saham ke Danantara sebesar USD 500 juta. Menurutnya, keputusan tersebut harus ditinjau ulang dengan mempertimbangkan kondisi keuangan KS yang masih belum stabil.
“Pinjaman uang itu bukan merupakan solusi yang tepat, tetapi hanya menjadi obat generik, bukan untuk penyembuhan KS secara menyeluruh. Perlu diingat, uang dari Danantara adalah uang rakyat. Sebelum hal ini dijalankan, maka memberikan bantuan ke KS seperti menebar garam di lautan,” tegasnya.
Husen Saidan menilai suntikan dana dalam bentuk pinjaman hanya akan menambah beban keuangan perusahaan. Ia khawatir, tanpa perbaikan manajemen dan efisiensi yang nyata, dana sebesar itu tidak akan membawa perubahan signifikan terhadap performa Krakatau Steel.
Ia mengingatkan bahwa sebelumnya Krakatau Steel sudah pernah mendapatkan suntikan dana dari pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) pada tahun 2016 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun 2020. Namun, bantuan itu tidak berhasil membawa perubahan berarti terhadap kinerja perusahaan.
“Pernah dibantu PMN dan PEN, masih juga minta tolong bantuan lagi,” katanya dengan nada kecewa.
Husen Saidan menilai, sebelum melanjutkan langkah restrukturisasi dengan penambahan utang baru, manajemen Krakatau Steel harus terlebih dahulu melakukan efisiensi di seluruh lini. Penghematan harus dilakukan tidak hanya di tingkat operasional, tetapi juga pada fasilitas mewah yang digunakan oleh jajaran direksi dan manajemen.
“Program efisiensi hanya slogan. Masih banyak ditemui mobil-mobil mewah yang digunakan jajaran manajemen. Setelah bisa komitmen terhadap hal ini, baru dapat dijalankan restrukturisasi,” pungkasnya.
Seruan Husen Saidan tersebut menjadi refleksi atas kekhawatiran masyarakat Cilegon terhadap masa depan Krakatau Steel. Perusahaan yang pernah menjadi kebanggaan nasional itu kini dituntut untuk kembali ke jalur profesionalisme, transparansi, dan keberpihakan pada masyarakat lokal agar tidak kehilangan legitimasi sosial yang telah terbangun selama puluhan tahun.
Baca Juga:
Kru Helikopter Polri Hadirkan Harapan di Aceh Tamiang, Tawa Anak-Anak Jadi Sumber Semangat
Krakatau Steel kini berada di persimpangan jalan. Akankah seruan Husen Saidan didengar dan menjadi momentum kebangkitan, ataukah perusahaan akan terus terjerumus dalam jurang kehancuran? Waktu akan menjawabnya.
