PROLOGMEDIA – Di Kabupaten Lebak, sebuah bayangan suram menyelimuti masa depan pendidikan: ribuan anak berada di ambang putus sekolah. Data terkini mengungkap bahwa sekitar 22.563 anak di wilayah ini sama sekali tidak melanjutkan pendidikan formal. Angka yang mengejutkan tersebut bukan saja mencerminkan krisis akses, tetapi juga kegagalan sistem dalam menjangkau potensi generasi muda yang sangat membutuhkan perhatian.
Menurut catatan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan, dari total anak tidak bersekolah tersebut, sebanyak 8.462 anak mengalami drop out (DO). Rinciannya menunjukkan bahwa 1.677 anak berhenti di jenjang SD, 4.079 di SMP, dan 2.706 di SMA. Sementara itu, ada pula 14.101 anak yang sebenarnya lulus dari jenjang sebelumnya, tapi kemudian tidak melanjutkan ke tahapan pendidikan berikutnya — anak-anak yang lulus SD dan SMP tetapi memilih atau terpaksa berhenti.
Fenomena ini menempatkan Kabupaten Lebak sebagai salah satu wilayah dengan masalah putus sekolah paling parah di Provinsi Banten, menyoroti betapa besarnya tantangan pendidikan yang harus segera ditangani secara serius.
Salah satu penghambat utama adalah faktor ekonomi. Dalam sejumlah laporan, orang tua menyatakan bahwa keterbatasan pendapatan membuat pendidikan menjadi beban berat. Ada anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah karena harus membantu ekonomi keluarga, memilih bekerja alih-alih melanjutkan pendidikan.
Belum lagi kondisi fisik sekolah yang sangat memprihatinkan. Di beberapa daerah pedalaman Lebak, bangunan sekolah rusak parah: atap bocor, dinding retak, dan fasilitas pendukung sangat terbatas. Seorang guru dari Kecamatan Leuwidamar menceritakan betapa sulitnya suasana belajar ketika hujan tiba, karena air merembes masuk ke dalam kelas.
Krisis infrastruktur ini diperparah oleh kekurangan guru. Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan (AMPP) pernah mengkritik rendahnya kualitas pengajaran akibat defisit tenaga pendidik. Total kekurangan guru di Lebak pun dikabarkan sangat besar, sementara sebagian besar sekolah masih mengandalkan guru honorer yang kesejahteraannya jauh dari layak.
Dalam menghadapi tantangan ini, Pemerintah Kabupaten Lebak menyatakan komitmen kuat untuk mengubah arah. Salah satu langkah strategis yang dicanangkan adalah sosialisasi pendidikan dasar gratis. Sekretaris Dinas Pendidikan Lebak, Maman Suryaman, menyatakan bahwa pemerintah sedang gencar melakukan edukasi ke berbagai komunitas agar warganya menyadari bahwa pendidikan dasar kini tidak lagi dipungut biaya.
Kesadaran ini semakin diperkuat oleh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa pendidikan dasar wajib diselenggarakan tanpa biaya, sehingga tanggung jawab pembiayaannya berada di tangan negara dan pemerintah daerah. Menurut Maman, langkah ini sangat penting agar beban ekonomi bagi keluarga tidak mampu bisa dikurangi, dan anak-anak tidak putus sekolah karena alasan biaya.
Namun, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada kebijakan semata, melainkan butuh kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Maman menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat, orang tua, guru, hingga tokoh lokal sangat krusial agar pendidikan gratis benar-benar berdampak. Jika semua elemen bergerak bersama, harapannya, angka partisipasi sekolah (APK) dan angka melanjutkan (APM) akan naik signifikan.
Tak hanya itu, pemerintah lokal juga menggalang inovasi untuk menjangkau anak-anak yang telah terlepas dari sistem sekolah formal. Salah satu inisiatif adalah program “Gera Sekolah” (gerakan elaborasi), yang dirancang sebagai jalan keluar untuk anak-anak dari keluarga miskin agar bisa kembali bersekolah, baik secara formal maupun nonformal.
Baca Juga:
Keramas Setiap Hari, Rambut Jadi Sehat atau Sebaliknya ?
Melalui Gera Sekolah, pemerintah bekerja sama dengan berbagai stakeholder — mulai dari tokoh agama, pemerhati pendidikan, hingga komunitas masyarakat — untuk membangun kesadaran akan pentingnya pendidikan. Selain pendekatan formal, anak-anak yang tidak lagi sekolah dapat diarahkan ke jalur nonformal, seperti PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi setiap individu.
Pemerintah juga memberikan dukungan finansial bagi siswa nonformal. Pada beberapa kasus, anak-anak putus sekolah yang mendaftar di PKBM menerima bantuan bulanan sebesar Rp 400 ribu untuk ongkos transportasi, perlengkapan sekolah, hingga kebutuhan harian. Dukungan ini berlanjut sampai mereka menyelesaikan paket setara SD (Paket A) atau SMP (Paket B).
Selain intervensi kebijakan dan finansial, pemerintah Lebak juga memperhatikan pembangunan karakter melalui program Sekolah Rakyat. Bupati Lebak, Mochamad Hasbi Asyidiki, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada akreditasi akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, kemandirian, dan semangat kebangsaan generasi muda.
Dalam peresmian Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 36 di Lebak, Bupati Hasbi kembali menegaskan komitmennya terhadap masa depan pendidikan. Ia menyatakan bahwa sekolah ini adalah bagian dari upaya konkret menghapus kemiskinan ekstrem di daerah, dengan menghadirkan asrama, fasilitas kelas layak, dan lingkungan belajar yang kondusif.
Pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sekolah rakyat tersebut, terlibat 100 siswa baru: 25 dari tingkat SD dan 75 dari SMP. Tema MPLS kali ini adalah “Cerdas Bersama, Tumbuh Setara”, mencerminkan semangat kesetaraan dan solidaritas dalam pendidikan.
Di tengah usaha-usaha tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak juga mengajak peran aktif masyarakat. Kepala Dinas Pendidikan, Hari Setiono, mendorong warga melaporkan kasus anak tidak sekolah di lingkungan mereka. Dengan begitu, pemerintah bisa mengidentifikasi anak-anak yang terlepas dari sistem pendidikan secara lebih akurat dan menindaklanjuti dengan program pemulihan.
Namun, berbagai kalangan menilai bahwa langkah-langkah tersebut masih belum cukup. Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan menyoroti perlunya perbaikan yang lebih mendasar, terutama terkait infrastruktur sekolah dan kesejahteraan guru honorer. Dalam unjuk rasa, mereka mendesak agar sekolah yang rusak segera direnovasi, guru honorer mendapatkan gaji lebih layak, dan program beasiswa dijalankan secara transparan.
Isu teknologi juga menjadi sorotan. Sebagian besar sekolah di wilayah terpencil Lebak berada di “blank spot” internet, sehingga sulit menerapkan pembelajaran berbasis digital. Tanpa konektivitas yang memadai, program e-learning dan pelatihan guru pun sulit dijangkau, terutama di era di mana teknologi menjadi sangat penting dalam proses pembelajaran.
Meski menghadapi tantangan berat, upaya kolaboratif terus dijalankan. Pemerintah daerah, aktivis masyarakat, dan institusi pendidikan menyatukan langkah: pendidikan dasar gratis, dukungan finansial untuk siswa putus sekolah, pembangunan Sekolah Rakyat, dan perbaikan infrastruktur sekolah. Semua diarahkan untuk menciptakan sistem yang inklusif, agar tak ada satu pun anak di Lebak yang kehilangan haknya untuk bersekolah.
Ada kesadaran bahwa upaya ini bukan sekadar program jangka pendek, melainkan sebuah investasi jangka panjang bagi generasi penerus Kabupaten Lebak. Dengan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas, diharapkan angka putus sekolah bisa ditekan, sumber daya manusia semakin berkembang, dan masa dep
Baca Juga:
Shake Out Run: Ritual Wajib Pelari Jelang Jakarta Running Festival 2025
an Lebak berubah menjadi lebih cerah.
