JAKARTA, 16 November 2025 – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas mafia tanah hingga ke akar-akarnya. Namun, kali ini, ia memberikan penekanan khusus pada peran penting integritas aparatur Kementerian ATR/BPN sebagai benteng utama dalam melawan praktik kejahatan tersebut.
Dalam pernyataan yang disampaikan pada Minggu (16/11/2025), Menteri Nusron Wahid menegaskan bahwa kunci utama perang melawan mafia tanah bukan hanya terletak pada penegakan hukum yang tegas, melainkan juga pada keteguhan moral setiap aparatur untuk tidak tergoda dan tidak mau diajak kongkalikong dengan para pelaku kejahatan tersebut.
“Seluruh upaya digitalisasi yang telah kita lakukan, perbaikan tata kelola yang terus kita tingkatkan, hingga penguatan regulasi yang kita susun, akan menjadi sia-sia belaka jika masih ada celah kompromi di internal Kementerian ATR/BPN,” ujar Menteri Nusron Wahid dengan nada serius.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa mafia tanah hanya bisa bergerak dan melancarkan aksinya jika ada pintu yang dibukakan dari dalam. Jika seluruh jajaran BPN mampu menutup rapat celah tersebut, maka para mafia tanah akan buyar dengan sendirinya.
“Selama jajaran BPN tidak mau diajak kongkalikong, mafia tanah pasti kabur. Mereka hanya bisa bergerak kalau ada pintu yang dibukakan dari dalam. Kalau kita menutup rapat celah itu, mereka buyar dengan sendirinya,” tegas Menteri Nusron Wahid.
Menanggapi berbagai interpretasi terkait pernyataannya mengenai “sampai kiamat kurang dua hari mafia tetap ada”, Menteri Nusron Wahid meluruskan bahwa pernyataan tersebut semata-mata merupakan penegasan bahwa praktik kejahatan akan selalu mencari celah dalam berbagai bentuk, di mana pun dan dalam zaman apa pun.
Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukanlah bentuk pesimisme, melainkan kesadaran filosofis bahwa setiap negara modern selalu berhadapan dengan dua kekuatan yang saling bertentangan, yakni mereka yang berdedikasi untuk menjaga ketertiban dan mereka yang selalu mencoba untuk merusaknya.
Baca Juga:
Spot Healing Terbaik di Banten – Pilihan Pantai & Alam untuk Liburan Akhir Tahun
Oleh karena itu, strategi utama yang harus dilakukan bukan hanya mengejar dan menangkap para pelaku mafia tanah, tetapi juga memperkuat benteng utama negara, yaitu integritas aparatur Kementerian ATR/BPN.
“Kita berantas, mereka akan muncul lagi dalam bentuk berbeda. Yang berubah hanya modelnya, bukan niat jahatnya. Cara paling efektif menghadapi mafia tanah adalah memastikan orang BPN kuat, proper, dan tegas menegakkan aturan,” ungkap Menteri Nusron Wahid.
Ia menambahkan bahwa profesionalisme aparatur, kedisiplinan administrasi, dan kepatuhan penuh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan fondasi yang kokoh untuk menutup seluruh ruang gerak dan permainan mafia tanah. Tidak boleh ada kompromi, sekecil apa pun.
“Selama pejabat dan pegawai tidak mau diajak kongkalikong, mafia tidak akan bisa masuk. Mau sekeras apa pun mereka bergerak, kalau kita tidak tergoda, mereka (mafia tanah) pasti gagal,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.
Menteri Nusron Wahid menegaskan bahwa negara akan selalu hadir dalam setiap persoalan pertanahan yang dihadapi masyarakat dan memastikan seluruh proses penyelesaian kasus berjalan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Untuk itulah, Menteri Nusron Wahid menyampaikan pesan yang sangat jelas dan tegas bahwa membersihkan pertanahan Indonesia harus dimulai dari keteguhan integritas internal ATR/BPN.
Baca Juga:
BNN, BRIN, dan BPS Bersatu Ungkap Fakta Prevalensi Narkoba 2025: Apa Temuan Terbarunya?
Dengan integritas yang kokoh, profesionalisme yang tinggi, dan komitmen yang kuat, jajaran Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam memberantas mafia tanah dan mewujudkan kepastian hukum pertanahan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
