JAKARTA – Dewan Kehormatan DPR RI (MKD) tengah menjadi sorotan publik setelah menerima pengaduan terhadap lima anggota DPR nonaktif. Nama-nama yang tak asing lagi di telinga masyarakat, seperti Nafa Urbach, Uya Kuya, dan Eko Patrio, turut terseret dalam pusaran kasus dugaan pelanggaran kode etik. Ketua MKD DPR, Nazaruddin Dek Gam, membuka secara resmi sidang terkait kasus ini pada Senin (3/11/2025) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, dan membeberkan sejumlah alasan yang mendasari pengaduan tersebut.
Kelima anggota DPR nonaktif yang dimaksud adalah Adies Kadir, Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Surya Utama (Uya Kuya), dan Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio). Laporan terhadap mereka diajukan pada tanggal 4, 9, dan 30 September 2025. Menurut Nazaruddin Dek Gam, pengaduan tersebut didasarkan pada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh masing-masing anggota DPR tersebut.
Kasus pertama yang disoroti adalah terkait Adies Kadir. Politisi ini diadukan ke MKD atas pernyataannya yang dianggap keliru mengenai tunjangan anggota DPR RI. Pernyataan tersebut memicu reaksi luas dan kritik dari masyarakat. MKD menilai bahwa pernyataan Adies Kadir berpotensi merusak citra dan kepercayaan publik terhadap lembaga DPR.
Selanjutnya, giliran Nafa Urbach yang menjadi perhatian. Artis yang kini terjun ke dunia politik ini dilaporkan karena dianggap hedon dan tamak. MKD menyoroti pernyataan Nafa Urbach yang dinilai memberikan kesan bahwa kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR adalah sesuatu yang pantas dan wajar. Pernyataan ini dianggap tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat dan mencerminkan gaya hidup yang mewah.
Dua nama selanjutnya yang ikut terseret adalah Uya Kuya dan Eko Patrio. Kedua komedian yang kini duduk di kursi parlemen ini dilaporkan atas tindakan yang dianggap merendahkan lembaga DPR.
Mereka berdua diduga melakukan gerakan berjoget saat sidang tahunan MPR RI 2025 dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI pada tanggal 15 Agustus 2025. MKD menilai bahwa tindakan tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang anggota DPR dan dapat merusak citra lembaga legislatif.
Terakhir, Ahmad Sahroni juga dilaporkan ke MKD atas penggunaan diksi yang tidak pantas di hadapan publik. MKD menilai bahwa seorang anggota DPR seharusnya menjaga tutur kata dan menggunakan bahasa yang sopan serta santun saat berbicara di depan umum. Penggunaan diksi yang tidak pantas dapat mencerminkan perilaku yang tidak beretika dan merusak citra lembaga DPR.
Sidang MKD ini menjadi sorotan publik karena melibatkan sejumlah nama terkenal dan menyangkut isu-isu penting terkait etika dan perilaku anggota DPR. Masyarakat berharap agar MKD dapat bertindak secara objektif, transparan, dan adil dalam menangani kasus ini. Keputusan yang diambil oleh MKD akan menjadi preseden penting dalam menegakkan kode etik dan menjaga integritas lembaga DPR.
Kasus ini juga menjadi momentum bagi DPR untuk melakukan introspeksi diri dan memperbaiki citra di mata publik. DPR harus berbenah diri dan memastikan bahwa seluruh anggotanya menjunjung tinggi etika, moralitas, dan integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. DPR harus menjadi lembaga yang kredibel, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewakili kepentingan rakyat dengan sebaik-baiknya.
Baca Juga:
Efek Lari Saat Panas Terik: Benarkah Bikin Cepat Kurus?
Publik menantikan perkembangan selanjutnya dari sidang MKD ini. Masyarakat berharap agar para anggota DPR yang terbukti melanggar kode etik dapat diberikan sanksi yang tegas dan memberikan efek jera. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga DPR dan memastikan bahwa para wakil rakyat benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
Sidang MKD ini juga menjadi pengingat bagi seluruh anggota DPR untuk senantiasa menjaga perilaku dan tutur kata, serta menjunjung tinggi etika dan moralitas dalam menjalankan tugasnya. DPR harus menjadi lembaga yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.
Kasus ini juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi kinerja DPR. Masyarakat memiliki hak untuk memberikan kritik dan saran kepada DPR, serta melaporkan jika menemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi lembaga DPR.
MKD memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga kehormatan dan integritas lembaga DPR. MKD harus bertindak secara independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau tekanan dari pihak manapun. Keputusan yang diambil oleh MKD harus didasarkan pada fakta dan bukti yang ada, serta sesuai dengan ketentuan kode etik yang berlaku.
Sidang MKD ini juga menjadi ajang bagi para anggota DPR yang diadukan untuk memberikan klarifikasi dan membela diri. Mereka memiliki hak untuk memberikan penjelasan mengenai tindakan atau pernyataan yang dipermasalahkan. MKD harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan bukti-bukti yang relevan.
Kasus ini juga menjadi pelajaran bagi para artis dan tokoh publik yang terjun ke dunia politik. Mereka harus menyadari bahwa sebagai anggota DPR, mereka memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat. Mereka harus menjaga perilaku dan tutur kata, serta menjunjung tinggi etika dan moralitas dalam menjalankan tugasnya.
DPR adalah lembaga yang penting dalam sistem demokrasi Indonesia. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Oleh karena itu, DPR harus diisi oleh orang-orang yang berkualitas, berintegritas, dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap kepentingan rakyat.
Kasus ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi DPR untuk melakukan reformasi internal dan meningkatkan kualitas kinerja. DPR harus menjadi lembaga yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan bangsa dan negara.
Masyarakat berharap agar DPR dapat menjadi lembaga yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan sebaik-baiknya. DPR harus menjadi lembaga yang bersih dari korupsi dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Baca Juga:
Kolesterol Naik Saat Hamil: Obat Aman? Tips Ampuh Turunkan Tanpa Resep Dokter
Kasus ini adalah ujian bagi MKD dan DPR. Masyarakat menantikan hasil dari sidang MKD ini dan berharap agar keputusan yang diambil dapat memberikan keadilan bagi semua pihak dan memberikan efek jera bagi para pelanggar kode etik. DPR harus membuktikan bahwa mereka mampu menjaga kehormatan dan integritas lembaga, serta bekerja untuk kepentingan rakyat.
