PROLOGMEDIA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Kali ini, capaian gemilang tersebut diraih dalam ajang Forum Penyuluh Antikorupsi Ahli Pembangunan Integritas (FORPAK API) yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Pemprov Banten berhasil meraih predikat Terbaik I kategori Pemerintah Daerah, sebuah penghargaan yang menegaskan komitmen kuat provinsi ini dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi.
Penghargaan prestisius ini diterima langsung oleh Gubernur Banten, Andra Soni, pada puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang berlangsung meriah di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (9/12/2025). Momen tersebut menjadi bukti nyata bahwa upaya sistematis Pemprov Banten dalam membangun integritas di semua lini pemerintahan tidak hanya mendapat pengakuan, tetapi juga mampu bersaing di level nasional.
Gubernur Andra Soni yang juga menjabat sebagai Pembina FORPAK API Provinsi Banten, menyampaikan rasa bangganya atas penghargaan ini. Ia menekankan bahwa prestasi ini bukan semata-mata pencapaian pribadi, melainkan buah kerja keras dan dedikasi seluruh penyuluh antikorupsi di Banten. “Selamat atas kerja keras Forum Penyuluh Antikorupsi Banten yang telah menerima penghargaan di Hari Antikorupsi 2025 ini,” ujar Andra usai menerima penghargaan tersebut.
Lebih jauh, Andra menegaskan bahwa keberhasilan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat langkah bersama dalam memperkokoh tata kelola pemerintahan yang bersih. Ia menegaskan bahwa seluruh pihak di Pemprov Banten harus terus bersinergi agar provinsi ini menjadi daerah terdepan dalam aksi pemberantasan korupsi. “Kita sama-sama berupaya agar Provinsi Banten menjadi daerah terdepan dalam aksi pemberantasan korupsi. Ini bukan sekadar penghargaan, tapi amanah untuk terus memperkuat integritas di setiap aspek pemerintahan,” tegasnya.
Penghargaan ini sejalan dengan visi Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah, yakni “Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi.” Visi tersebut menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan dan program yang dijalankan Pemprov Banten, termasuk pembinaan dan pemberdayaan penyuluh antikorupsi yang menjadi garda terdepan dalam menanamkan nilai-nilai integritas di masyarakat.
Puncak peringatan Hakordia 2025 sendiri diisi dengan berbagai kegiatan yang menarik dan edukatif. Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, dalam sambutannya mengapresiasi penyelenggaraan acara yang berlangsung dari 6 hingga 9 Desember 2025 ini. Menurut Setyo, kegiatan yang mencakup pameran, ekspo, hiburan budaya, karnaval, workshop, hingga gelar wicara (talk show) tersebut diikuti oleh seluruh FORPAK API se-Indonesia, kementerian/lembaga, BUMN, instansi penegak hukum, pemerintah daerah, hingga masyarakat umum.
Setyo Budiyanto menekankan bahwa Hakordia bukan sekadar perayaan, tetapi momentum strategis untuk meneguhkan kembali komitmen global dalam memerangi korupsi. Ia mengingatkan kembali penandatanganan Konvensi Antikorupsi oleh 137 negara di Meksiko pada 2003 yang menetapkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Menurut Setyo, upaya pemberantasan korupsi tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan seluruh penyelenggara negara, sehingga kerja sama dan sinergi menjadi kunci keberhasilan. “Masih banyak hal yang harus kita sikapi untuk bisa melakukan pemberantasan korupsi. Kerja sama dan integritas semua pihak menjadi fondasi utama,” ujarnya.
Baca Juga:
4 Destinasi Wisata Hits di Kabupaten Bekasi untuk Liburan Akhir Tahun Anti-Mainstream
Selain Pemprov Banten, prestasi juga diraih oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang yang berhasil menempati peringkat ketiga kategori kota dengan tata kelola pencegahan korupsi terbaik. Keberhasilan ini sekaligus mengharumkan nama Banten di tingkat nasional dan menunjukkan bahwa upaya membangun integritas tidak hanya berjalan di level provinsi, tetapi juga merata di tingkat kota.
Peringatan Hakordia 2025 di Yogyakarta dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, antara lain Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, serta Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Kehadiran para pejabat tinggi negara ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah pusat dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di seluruh wilayah Indonesia.
Tidak hanya itu, hadir pula Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, serta Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta Rano Karno. Kehadiran tokoh-tokoh nasional dan daerah ini memberikan energi positif dan dorongan moral bagi seluruh penyuluh antikorupsi, aparat pemerintahan, dan masyarakat untuk semakin giat melakukan penguatan integritas.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Andra Soni mendorong agar seluruh elemen pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, terus memperkuat peran penyuluh antikorupsi. Ia menekankan bahwa penghargaan ini seharusnya menjadi motivasi, bukan sekadar simbol kemenangan. Dengan konsistensi dan dedikasi, setiap langkah yang diambil Pemprov Banten diharapkan mampu memperkuat budaya antikorupsi di semua lini pemerintahan dan masyarakat.
Capaian ini juga menjadi bukti nyata bahwa pembangunan integritas bukanlah sekadar slogan, tetapi harus dibuktikan melalui aksi nyata yang konsisten. Dari pelatihan, workshop, hingga kampanye kesadaran antikorupsi, semua langkah strategis Pemprov Banten telah menunjukkan hasil positif, baik dalam hal penguatan kapasitas penyuluh, transparansi proses pemerintahan, maupun penguatan budaya integritas di kalangan pegawai negeri dan masyarakat luas.
Melalui penghargaan ini, Banten membuktikan bahwa komitmen terhadap pemberantasan korupsi dapat diterjemahkan menjadi prestasi yang nyata. Pemprov Banten berharap capaian ini akan menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lain di seluruh Indonesia untuk terus memperkuat upaya pencegahan korupsi dan membangun pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
Baca Juga:
Anggota DPR Desak Menteri Kehutanan Mundur di Tengah Sorotan Kerusakan Hutan Sumatera
Dengan semangat Hari Antikorupsi Sedunia 2025, Pemprov Banten menegaskan tekadnya untuk tidak hanya meraih penghargaan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Integritas, transparansi, dan akuntabilitas akan terus menjadi pijakan utama dalam setiap langkah pembangunan, sehingga Banten dapat benar-benar menjadi provinsi yang maju, adil, merata, dan bebas dari praktik korupsi.
