PROLOGMEDIA – Kemacetan panjang yang terjadi di titik-titik penyeberangan kapal feri beberapa waktu terakhir menarik perhatian berbagai pihak, terutama para pelaku usaha di sektor transportasi laut. Bukan hanya sekadar antrean kendaraan yang mengular, kejadian ini sebenarnya merepresentasikan persoalan infrastruktur yang lebih dalam sekaligus tantangan operasional yang sudah berlangsung lama namun sering kali kurang mendapat perhatian serius dari semua pemangku kepentingan. Apa yang terjadi di lapangan pada masa puncak arus libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026 lalu sesungguhnya merupakan gambaran nyata dari berbagai kelemahan struktural yang menghantui sistem penyeberangan kapal feri di Indonesia.
Menurut pengusaha angkutan sungai, danau dan penyeberangan, kemacetan bukan semata-mata akibat kekurangan kapal seperti yang acap kali disangka banyak orang. Di lintasan penyeberangan Merak–Bakauheni yang menjadi salah satu rute tersibuk di Indonesia, gangguan operasional yang terjadi disebabkan oleh kombinasi faktor, mulai dari cuaca ekstrem hingga implementasi uji coba sistem baru, serta lonjakan volume kendaraan barang yang luar biasa menjelang libur panjang akhir tahun. Bahkan, antrean kendaraan bisa mencapai panjang hingga sekitar empat kilometer di pelabuhan Merak ketika cuaca buruk menerjang kawasan tersebut beberapa hari sebelum puncak libur tiba. Fenomena itu bukan hanya menyulitkan pengendara, tetapi juga memicu kekhawatiran tentang kapasitas dan kesiapan infrastruktur pelabuhan secara umum untuk menampung arus kendaraan besar.
Dalam pandangan para pengusaha, akar persoalan kemacetan yang hampir selalu terjadi pada masa-masa puncak angkutan seperti Natal–Tahun Baru atau Lebaran terletak pada keterbatasan infrastruktur pelabuhan penyeberangan. Dermaga yang tersedia, jumlahnya terbatas dan kualitasnya pun tidak cukup mampu mendukung optimalisasi operasional kapal-kapal feri yang siap berlayar. Ini berarti walaupun ratusan kapal telah terdaftar dan siap beroperasi, kapal-kapal tersebut sering kali tidak dapat secara efektif memuat dan menurunkan kendaraan karena keterbatasan fasilitas sandar di dermaga. Dalam banyak situasi, kapal yang telah siap harus menunggu giliran lebih lama karena dermaga tidak mampu menampung aktivitas yang berjalan sekaligus.
Secara spesifik, di lintasan Merak–Bakauheni sendiri terdapat puluhan kapal Ro-Ro (roll-on/roll-off) yang tersedia, namun saat periode peak season, tidak semua kapal itu dapat beroperasi secara efektif. Beberapa kapal bahkan tidak mendapatkan jadwal sandar yang memadai karena hanya sebagian kecil dermaga yang beroperasi secara penuh. Akibatnya, kapasitas operasional harian kapal yang bisa melayani penyeberangan hanya sebagian kecil dari jumlah kapal yang tersedia. Ketergantungan pada dermaga yang terbatas ini menciptakan bottleneck atau titik terhambat yang kemudian berimbas pada antrean kendaraan yang menumpuk di kawasan pelabuhan.
Selain masalah infrastruktur dermaga, cuaca ekstrem juga turut memperparah situasi. Gelombang tinggi dan angin kencang di Perairan Selat Sunda sering kali mengakibatkan kapal mengalami kesulitan untuk bersandar dengan aman di dermaga. Kondisi seperti ini menyebabkan gangguan besar terhadap proses bongkar muat kendaraan di kapal feri dan akhirnya memicu antrean panjang kendaraan yang mengular di luar area dermaga serta menghambat arus lalu lintas di jalur darat menuju pelabuhan. Situasi ini menjadi semakin kompleks ketika musim libur panjang tiba, sebab volume kendaraan yang hendak menyeberang meningkat drastis, termasuk truk barang yang membawa logistik dan kebutuhan pokok untuk berbagai daerah.
Baca Juga:
5 Pilihan Rekreasi Seru untuk Weekend di Bandung, Dari Alam hingga Kota
Dampak dari keterbatasan tersebut juga dirasakan ketika dilakukan perubahan pengaturan sistem baru, misalnya uji coba sistem SPB online melalui Inaportnet. Implementasi sistem digital yang mungkin dimaksudkan untuk memperlancar proses bongkar muat justru menimbulkan tantangan tersendiri ketika dilakukan tanpa kesiapan optimal di lapangan. Perubahan pengaturan arus kendaraan dan prosedur baru ini memicu sejumlah kebingungan dan memerlukan masa adaptasi yang ternyata berkontribusi pada gangguan operasional di tengah lonjakan volume kendaraan.
Untuk mengatasi persoalan ini, para pelaku usaha dan asosiasi mengingatkan bahwa solusi jangka panjang harus mencakup pembangunan dan pengembangan infrastruktur pelabuhan penyeberangan yang jauh lebih baik dan komprehensif. Salah satu usulan yang disampaikan adalah pembangunan kolam pelabuhan dan breakwater (pembatas gelombang) di pelabuhan-pelabuhan strategis agar kapal tetap bisa sandar dengan aman meskipun cuaca tidak bersahabat. Kolam pelabuhan yang terlindungi dapat memberikan ruang yang lebih aman bagi kapal untuk beroperasi, sehingga proses bongkar muat kendaraan tidak terhenti hanya karena gelombang besar atau angin kencang.
Selain itu, disarankan pula agar daerah prioritas seperti lintasan Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk dijadikan bagian dari Proyek Strategis Nasional agar pembangunan dermaga, kolam pelabuhan, dan breakwater dapat dipercepat dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Dengan posisi strategis kedua lintasan ini sebagai penghubung utama antara jaringan tol nasional di Pulau Jawa–Sumatra dan Jawa–Bali, pembangunan infrastruktur di sektor ini memiliki dampak yang sangat besar bagi kelancaran arus logistik dan mobilitas masyarakat secara nasional.
Para pengusaha menekankan juga bahwa penanganan kemacetan tidak bisa hanya mengandalkan penambahan jumlah kapal saja. Penambahan kapal tanpa adanya peningkatan kapasitas dermaga justru hanya akan menumpuk kapal-kapal tersebut tanpa bisa dioperasikan secara efektif. Oleh karena itu, solusi yang holistik mencakup pembenahan infrastruktur, penataan kembali proses operasional di dermaga, serta pembaruan sistem teknologi yang mampu mendukung kelancaran proses penyeberangan secara efisien.
Baca Juga:
Lari Sambil Nikmati Pemandangan: Inilah 11 Destinasi Maraton Terindah di Dunia!
Permasalahan ini memperlihatkan bahwa tantangan terbesar dalam sistem penyeberangan kapal feri di Indonesia bukan sekadar aspek kuantitas kapal, melainkan lebih kepada kerangka struktural dan kesiapan infrastruktur yang harus dihadapi bersama oleh pemerintah, badan usaha, dan pelaku industri terkait. Pentingnya kolaborasi semua pihak dalam merumuskan solusi jangka panjang yang efektif kini menjadi sorotan utama bagi mereka yang selama ini bergelut dengan dinamika sektor transportasi laut. Hasilnya diharapkan tidak hanya menuntaskan kemacetan yang sering terjadi pada periode libur panjang, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan dan daya saing jaringan penyeberangan di Indonesia secara keseluruhan.
