PROLOGMEDIA – Indonesia tengah memasuki babak baru dalam pengelolaan sampah dan energi. Selama ini, persoalan sampah menjadi tantangan besar bagi kota‑kota besar di Tanah Air. Setiap tahunnya, volume sampah yang dihasilkan terus bertambah signifikan, menciptakan tekanan yang semakin berat bagi sistem pengelolaan limbah tradisional. Kondisi ini memaksa para pemangku kebijakan untuk mencari solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Dari sinilah muncul gagasan revolusioner yakni mengubah sampah menjadi energi listrik melalui teknologi ramah lingkungan yang dikenal dengan istilah waste to energy atau pengolahan sampah menjadi energi terbarukan.
Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 telah menetapkan landasan hukum yang kuat untuk menjadikan sampah sebagai sumber energi listrik. Perpres ini mengatur secara komprehensif bagaimana sampah perkotaan dikelola menjadi energi listrik dengan pendekatan teknologi bersih yang ramah lingkungan. Salah satu poin penting dalam peraturan ini adalah peran strategis yang diberikan kepada PT PLN (Persero), perusahaan listrik negara yang selama ini menjadi tumpuan utama dalam penyediaan tenaga listrik di seluruh negeri. Dalam kebijakan tersebut, PLN diberikan tugas khusus untuk membeli listrik yang dihasilkan dari proses pengolahan sampah menjadi energi listrik.
Skema ini membuka peluang baru bagi pengembang proyek pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan (PSEL). Setelah fasilitas PSEL dinyatakan mencapai tahap operasi komersial, PLN akan menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement atau PJBL) dengan badan usaha yang ditunjuk sebagai pengembang dan pengelola PSEL tersebut. PJBL ini akan berlaku selama 30 tahun, memberikan kepastian investasi jangka panjang bagi pengembang yang bersedia menanamkan modal dan teknologi dalam proyek transformasi limbah ini.
Besaran harga pembelian listrik dari sampah juga telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa harga listrik yang dibeli oleh PLN adalah sebesar 20 sen dolar Amerika Serikat per kilowatt‑hour (kWh) atau sekitar US$ 0,20/kWh untuk semua kapasitas. Harga ini bersifat tetap, tanpa negosiasi dan tanpa eskalasi harga sepanjang masa berlaku PJBL. Ketentuan harga yang jelas seperti ini diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi pengembang serta menarik minat investor untuk terlibat dalam pengembangan PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) di berbagai daerah di Indonesia.
Harga pembelian listrik tersebut belum termasuk biaya pengadaan infrastruktur ketenagalistrikan yang disediakan PLN pada area PSEL. Artinya, biaya fasilitas jaringan seperti gardu dan sambungan ke jaringan utama masih menjadi tanggung jawab PLN, tetapi harga yang dibayarkan untuk setiap kWh listrik dari sampah tetap mengacu pada angka yang telah ditetapkan tanpa perubahan. Ketentuan ini memberi ruang bagi pengembang untuk menghitung kepastian bisnis mereka tanpa khawatir adanya fluktuasi harga listrik yang bisa mengganggu arus kas proyek.
Perlu dicatat pula bahwa dalam pelaksanaannya, tidak ada pengenaan denda atau penalti jika kapasitas daya yang disepakati dalam PJBL tidak tercapai karena kendala teknis di luar kendali pengembang atau kurangnya pasokan sampah dari pemerintah daerah. Ini adalah salah satu bentuk fleksibilitas dalam perjanjian yang memperhitungkan dinamika operasional di lapangan yang terkadang tidak sepenuhnya bisa diprediksi.
Baca Juga:
Taman Casuarina: Hidden Gem Asri di Tengah Kota Jakarta yang Menenangkan
Di sisi lain, hasil listrik dari proyek PSEL ini akan menjadi prioritas untuk masuk ke jaringan listrik PLN sesuai dengan besaran energi yang disepakati setiap tahunnya. Ini berarti listrik yang dihasilkan dari sampah akan diperlakukan seperti sumber energi lain yang terinterkoneksi dengan grid nasional, sekaligus menjadi bagian dari bauran energi yang lebih bersih dan terbarukan.
Peluang ini pun mulai disambut antusias oleh sejumlah pihak, termasuk pelaku industri energi serta pengembang teknologi bersih. Mereka melihat proyek waste to energy sebagai peluang besar untuk tidak hanya mengatasi persoalan sampah yang menumpuk, tetapi juga membuka pasar baru dalam sektor energi terbarukan yang selama ini menjadi prioritas global maupun nasional. Dengan basis hukum yang kuat dan kepastian harga, proyek pengolahan sampah ini dipandang sebagai salah satu solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Namun, di balik potensi dan peluang yang cukup besar ini, ada sejumlah tantangan yang perlu dihadapi. Implementasi teknologi waste to energy membutuhkan investasi awal yang tidak kecil, serta kesiapan infrastruktur di berbagai daerah. Tidak semua kota memiliki pasokan sampah dalam jumlah besar setiap hari yang dapat mendukung operasi pembangkit skala besar. Kendala lain adalah tantangan logistik dan operasional, termasuk pengaturan pasokan bahan bakar (sampah), pengendalian emisi, serta manajemen limbah residu dari proses pembakaran. Semua faktor ini perlu direncanakan secara matang agar proyek dapat berjalan efektif dan efisien.
Meskipun demikian, pemerintah dan PLN tampaknya tidak mundur dari komitmen untuk mendorong transformasi ini. Langkah pemerintah menetapkan harga pembelian listrik yang relatif tinggi dibandingkan harga listrik konvensional merupakan sinyal kuat bahwa negara siap memberikan insentif untuk teknologi yang mendukung lingkungan. Di sisi lain, PLN juga tengah merancang strategi untuk memperluas porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional melalui berbagai program, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, angin, panas bumi, dan battery energy storage system untuk meningkatkan ketahanan pasokan listrik yang bersih dan berkelanjutan.
Rencana ini sejalan dengan komitmen nasional Indonesia untuk beralih ke energi terbarukan dan mencapai target net zero emission di masa depan. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2024–2034, misalnya, PLN menargetkan porsi energi terbarukan mencapai sekitar 76% dari total pembangkit yang akan dibangun, sebuah angka yang mencerminkan pergeseran signifikan dari era energi konvensional ke era energi bersih.
Lebih jauh lagi, perkembangan ini juga membuka ruang kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta mendorong inovasi di bidang teknologi pengolahan limbah yang lebih efisien. Jika dijalankan dengan baik, proyek waste to energy bukan hanya membantu mengurangi penumpukan sampah di TPA (Tempat Pembuangan Akhir), tetapi juga membantu menyediakan listrik yang ramah lingkungan, menciptakan lapangan kerja baru, serta menarik investasi dalam skala besar ke sektor energi hijau.
Baca Juga:
BPJS Kesehatan: Era Baru, Rujukan RS Kini Berbasis Kebutuhan Medis!
Secara keseluruhan, langkah pemerintah melalui Perpres 109 Tahun 2025 ini bisa menjadi salah satu tonggak sejarah dalam pergeseran paradigma pengelolaan limbah dan energi di Indonesia. Dengan dukungan semua pihak–pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, pengembang, hingga masyarakat luas–transformasi sampah menjadi listrik bisa menjadi cerita sukses yang tidak hanya berdampak pada lingkungan dan ekonomi, tetapi juga memberi harapan baru bagi masa depan energi nasional yang lebih berkelanjutan.
