PROLOGMEDIA – Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk memperluas akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam pertemuan di Istana Merdeka pada Kamis (27/11/2025), Presiden menyampaikan bahwa sekitar 88,7 juta rumah tangga di seluruh nusantara didorong untuk segera memiliki rekening bank. Tujuan utamanya adalah agar penyaluran bantuan sosial dan program-program pemerintah dapat berlangsung lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan bahwa langkah ini tidak hanya soal jumlah, tetapi juga soal memperkuat fondasi inklusi dan kesehatan finansial nasional. Menurutnya, keterhubungan masyarakat dengan sistem perbankan formal merupakan prasyarat penting agar layanan keuangan dapat diakses lebih merata oleh seluruh lapisan—termasuk mereka di daerah terpencil.
Lebih jauh, data terbaru menunjukkan bahwa Indonesia sudah mencapai tingkat inklusi keuangan sebesar 92,7 persen. Artinya, sebagian besar masyarakat — atau setidaknya banyak individu — sudah memiliki akses terhadap layanan perbankan. Namun kenyataan ini dibarengi dengan indikator literasi keuangan yang masih berada di angka 66,4 persen. Meski demikian, angka ini disebut sudah melampaui rata-rata literasi keuangan di negara-negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Pendekatan baru ini juga menjadi bagian dari rencana membentuk lembaga khusus yang akan menangani “kesejahteraan keuangan” masyarakat — semacam penguatan terhadap kerangka inklusi keuangan yang sudah ada. Pemerintah berencana mendirikan sebuah lembaga nasional baru, bernama Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (Financial Health Council), untuk melengkapi dan menyempurnakan peran Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Lewat dewan baru ini, diharapkan ada koordinasi lebih matang antara berbagai pemangku kepentingan, penyediaan data keuangan terbuka (open data), serta peningkatan literasi keuangan di seluruh lapisan masyarakat.
Dalam pertemuan bilateral dengan delegasi internasional — termasuk perwakilan global untuk kesehatan finansial — pemerintah menunjukkan komitmennya untuk membawa perubahan nyata dalam sistem keuangan nasional. Melalui akses yang lebih mudah dan inklusif, mereka berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan perbankan secara optimal, termasuk untuk menabung, mengakses kredit, atau menerima bantuan sosial dengan lebih aman dan transparan.
Baca Juga:
Generasi Z di Ambang Diabetes: Kemenkes Soroti Lingkungan ‘Obesogenik’ yang Membahayakan
Kebijakan ini terutama ditujukan kepada rumah tangga yang selama ini mungkin belum tersentuh layanan formal; misalnya masyarakat di daerah pedalaman, kawasan terpencil, maupun kelompok rentan yang belum memiliki rekening bank. Dengan memiliki rekening, selain penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, keluarga-keluarga tersebut diharapkan bisa mulai membiasakan diri dengan kebiasaan menabung, memanfaatkan layanan kredit, atau menggunakan layanan keuangan lainnya yang bisa mendukung peningkatan kesejahteraan mereka dalam jangka panjang.
Namun, pemerintah juga menekankan bahwa inklusi keuangan tidak cukup hanya dengan membuka rekening. Literasi — yaitu pemahaman masyarakat mengenai keuangan, produk bank, manajemen risiko, serta penggunaan layanan perbankan secara bijak — menjadi aspek penting yang harus terus ditingkatkan. Dengan angka literasi finansial saat ini, masih ada ruang besar untuk edukasi agar masyarakat bisa menggunakan layanan perbankan secara optimal dan tidak sekadar ikut-ikutan.
Pembentukan dewan nasional baru ini dirancang untuk memfasilitasi hal itu: memperkuat sistem data keuangan, mendukung transparansi, dan menyelenggarakan program literasi secara berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan integrasi identitas digital sebagai bagian dari upaya modernisasi layanan finansial — agar bank dan lembaga keuangan bisa lebih mudah menjangkau masyarakat luas, sekaligus menjamin keamanan dan ketepatan data.
Dengan demikian, dorongan agar 88,7 juta rumah tangga membuka rekening bank bukan semata target angka, tetapi bagian dari strategi besar untuk membangun ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Pemerintah berharap bahwa dengan langkah ini — ditopang literasi kuat dan kerangka kebijakan yang matang — akses keuangan formal tidak lagi menjadi privilese, melainkan hak bagi seluruh warga negara.
Sementara itu, tantangan tetap ada. Infrastruktur perbankan yang belum merata, tingkat literasi keuangan yang belum merata, dan kesenjangan akses di berbagai daerah membutuhkan perhatian serius dan kerja sama semua pihak — dari pemerintah, sektor perbankan, hingga masyarakat. Tetapi tekad untuk mendorong inklusi finansial dan memperkuat kesehatan keuangan nasional menunjukkan bahwa agenda perbankan dan akses keuangan kini menjadi bagian penting dari upaya membangun kesejahteraan yang lebih merata.
Baca Juga:
Kisah Keluarga Penghuni Gua di Jombang: Perpindahan Misterius dari Pedalaman Hutan Anggas Wesi
Di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan kemiskinan serta kesenjangan sosial, langkah memperluas akses perbankan ini muncul sebagai fondasi baru: agar bantuan sosial lebih tepat sasaran, masyarakat lebih terlindungi secara finansial, dan peluang ekonomi bisa dirasakan oleh banyak orang—tak hanya di pusat kota, tapi juga di pelosok negeri.
