Seiring arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti lauk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari telur ayam menjadi daging sapi dan telur puyuh, pemerintah menghadapi tantangan nyata di lapangan: lonjakan harga bahan pangan strategis yang semakin terasa di masyarakat. Data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) yang dikelola Bank Indonesia menunjukkan bahwa harga telur ayam ras berada di kisaran Rp 31.450 per kilogram pada pertengahan November 2025, sementara dalam beberapa hari tercatat berkisar antara Rp 31.000–32.050/kg.
Kenaikan harga ini tak lepas dari tren tekanan inflasi sektor pangan yang terus dipantau oleh pemerintah. Menurut laporan INDEF, sejumlah komoditas strategis seperti daging ayam, daging sapi, telur ayam, bawang merah, dan gula pasir mencatat kenaikan harga signifikan dalam kurun waktu 100 hari pemerintahan Prabowo.
Secara regional, dalam data yang dirilis oleh Bapanas (Badan Pangan Nasional), harga telur ayam di Yogyakarta misalnya tercatat turun dari Rp 28.750 menjadi Rp 28.625/kg pada pertengahan November. Meski demikian, harga secara nasional menurut PIHPS tetap berada di atas angka Rp 31 ribu, menunjukkan perbedaan kondisi antar wilayah dan fluktuasi pasar lokal.
Sementara itu, harga daging sapi juga mencerminkan tekanan pasar. Data PIHPS nasional menunjukkan daging sapi kualitas I mencapai Rp 140.650/kg, sedangkan daging sapi kualitas II sebesar Rp 132.600/kg. Situasi ini membuat keputusan Presiden Prabowo untuk memasukkan daging sapi dalam menu MBG bukan sekadar kebijakan gizi, tetapi juga langkah strategis untuk mengantisipasi lonjakan permintaan sekaligus stabilisasi pasokan.
Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada 20 November 2025, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyatakan bahwa Presiden ingin mengurangi porsi telur ayam dalam lauk MBG saat momen “peak demand” seperti Natal-Tahun Baru (Nataru) dan Lebaran. Nanik menjelaskan bahwa telur ayam selama ini banyak digunakan dalam pembuatan kue menjelang perayaan besar, sehingga permintaannya melonjak di pasar umum. Dengan mengalihkan sebagian pasokan untuk program MBG ke alternatif seperti telur puyuh dan daging sapi, pemerintah berharap dapat meringankan tekanan permintaan pada telur ayam dan menjaga ketersediaan bagi masyarakat umum.
Langkah substitusi tersebut juga bagian dari strategi yang lebih luas. BGN dan kementerian terkait merancang kolaborasi lintas instansi untuk memperkuat produksi lokal. Rencananya, pemerintah akan mengembangkan peternakan sapi secara masif agar pasokan daging sapi untuk MBG bisa lebih berkelanjutan. Selain itu, pemerintah akan memperkuat produksi kedelai dan sayuran agar sumber gizi non-hewani juga stabil, serta menurunkan ketergantungan impor.
Untuk mewujudkan ini, sejumlah pihak dilibatkan: TNI Angkatan Darat, lewat Komando Distrik Militer (Kodim), akan membantu budidaya ayam petelur dan pertanian sayur di lahan lokal; Kementerian Koperasi menyiapkan dana awal ratusan miliar rupiah kepada koperasi pangan lokal; sedangkan Kementerian Dalam Negeri mendorong pemanfaatan lahan kosong di tingkat RT/RW sebagai kawasan pertanian kecil atau peternakan lokal.
Baca Juga:
Audit SMP Obvitnas di PT Antam Pongkor: Korsabhara Polri Tingkatkan Standar Pengamanan
Menurut Nanik, skala kebutuhan MBG sangat besar. Selain lauk, program ini juga mensyaratkan pasokan susu, kedelai, buah, dan sayur dalam volume yang masif. Tanpa strategi pasokan yang matang, program sosial ini bisa menjadi beban tambahan bagi rantai pasok pangan nasional, terutama di saat permintaan masyarakat umum melonjak menjelang momen besar.
Pemerintah menilai kebijakan perubahan ini sebagai tindakan pragmatis sekaligus preventif. Prabowo dan jajarannya menyadari bahwa terus memasang porsi telur ayam tinggi pada menu MBG bisa justru memperparah ketidakseimbangan pasar saat permintaan meningkat tajam. Oleh karena itu, konsep substitusi menu bukan semata demi gizi anak dan ibu hamil, tetapi juga sebagai bagian dari manajemen risiko ekonomi dan pangan nasional.
Data harga saat ini memperkuat urgensi kebijakan tersebut. Jika harga telur ayam terus bergerak tinggi sebagaimana tercatat di PIHPS, beban biaya MBG bisa meningkat, atau lebih buruk, suplai bisa terganggu. Di sisi lain, daging sapi meski mahal, bisa menjadi alternatif strategis jika pemerintah berhasil meningkatkan produksi lokal jangka panjang.
Namun, tantangan tidak kecil. Meski di atas kertas kebijakan substitusi tampak logis, pembangunan peternakan sapi berskala besar tidak bisa terjadi seketika. Butuh investasi, infrastruktur peternakan, manajemen distribusi, hingga pelatihan peternak. Selain itu, pengembangan telur puyuh sebagai alternatif perlu dipertimbangkan dari segi produktivitas dan biaya produksi agar benar-benar feasible sebagai pengganti telur ayam dalam skema bantuan sosial.
Di sisi masyarakat penerima MBG, penyesuaian menu juga harus disosialisasikan dengan baik. Perubahan dari lauk telur ayam ke daging sapi atau telur puyuh bisa memengaruhi selera, logistik dapur MBG (SPPG), dan efisiensi distribusi. Jika tidak dikelola dengan matang, kebijakan ini berisiko menimbulkan pemborosan atau penolakan lokal.
Tetapi dari sudut ekonomi makro, kebijakan ini memiliki potensi ganda. Selain menjaga stabilitas harga pangan menjelang momen kritis, substitusi lauk juga bisa mendukung kemandirian pangan: memperkuat sektor peternakan sapi dan unggas kecil (seperti puyuh), serta memperluas basis produksi lokal. Jika berhasil, ini bisa mengurangi import pangan strategis, memperkuat rantai pasok lokal, dan memberikan dampak jangka panjang yang positif untuk ketahanan gizi nasional.
Baca Juga:
Jangan Salah Pilih! Kupas Tuntas Perbedaan Oat dan Gandum untuk Sarapan Sehatmu
Dengan semua itu, arahan Presiden Prabowo untuk mengganti lauk MBG bukan sekadar respons jangka pendek terhadap inflasi, tetapi bagian dari strategi sistemik: menjaga program sosial tetap berjalan, meredam tekanan harga, dan sekaligus membangun pondasi produksi pangan nasional yang lebih kuat. Kebijakan ini mencerminkan visi pemerintah dalam mengelola program gizi dan stabilitas ekonomi secara terintegrasi — mengawasi tidak hanya siapa yang menerima bantuan, tetapi juga bagaimana suplai bahan pokok strategis dijaga tanpa mengorbankan akses publik.
