PROLOGMEDIA – Banyak orang di Eropa dengan rajinnya mengurus sampah sesuai cara masing-masing — memilah, membuang ke tempat yang tepat, atau bahkan mendaur ulang. Namun, di balik kesadaran itu tersembunyi kenyataan yang mengkhawatirkan: sampah mereka telah menjadi ladang bisnis yang menggiurkan bagi geng kriminal. Di banyak negara Eropa, perdagangan sampah ilegal bukan lagi masalah kecil, melainkan ancaman yang semakin meningkat dan canggih, seperti yang diperingatkan oleh Badan penegak hukum Uni Eropa, Europol, dalam laporan Serious and Organised Crime Threat Assessment 2025. Meskipun begitu, ketika ditanya oleh DW tentang isu ini, Europol menolak menjawab dengan alasan ada prioritas lain yang lebih mendesak.
Lonjakan aktivitas perdagangan sampah ilegal ini banyak didorong oleh kelompok kriminal yang terus mencari cara untuk menghindari kontrak pembuangan sampah domestik maupun komersial yang mahal. Mereka dengan cerdik memanfaatkan celah korupsi di setiap tahap pengelolaan sampah — mulai dari pengumpulan, pengangkutan, hingga pembuangan akhir. Tidak hanya itu, mereka juga sering memalsukan dokumen dan membawa limbah melintasi perbatasan negara-negara Eropa untuk memanfaatkan lemahnya penegakan hukum di beberapa wilayah. Europol menggambarkan pasar gelap ini sebagai bisnis “berisiko rendah, berkeuntungan tinggi” — sebuah kombinasi yang terlalu menarik bagi mereka yang hanya melihat keuntungan finansial.
Pelaku perdagangan sampah ilegal tidak hanya terbatas pada jaringan kejahatan terorganisir yang sudah lama ada. Di antara mereka juga terdapat perusahaan legal yang oportunis, yang dengan sengaja memanfaatkan celah dan inefisiensi sistem pengelolaan sampah. Situasi ini menciptakan tantangan besar bagi lembaga-lembaga Uni Eropa yang bertugas menangani kejahatan lingkungan, karena mereka harus berjuang melawan kombinasi antara kejahatan tradisional dan pelanggaran yang disembunyikan di balik wajah bisnis yang sah.
Masalah ini kembali mencuat di muka publik setelah ditemukannya gunungan sampah raksasa dekat Sungai Thames di Oxfordshire, Inggris. Pada Rabu (19/11) lalu, laporan menyebutkan bahwa tumpukan sampah yang setinggi enam meter itu berisi limbah dari sekolah dan otoritas lokal. Hal ini mengindikasikan adanya penyalahgunaan kontrak pengelolaan sampah milik lembaga pemerintah yang dikerjakan oleh perusahaan subkontraktor resmi — bukti bahwa masalah ini tidak hanya terjadi di pinggiran masyarakat, tetapi juga menyentuh institusi yang seharusnya menjaga aturan.
Namun, Inggris bukan satu-satunya negara yang menghadapi masalah ini. Meskipun data akurat sulit diperoleh karena sifat yang tersembunyi dari perdagangan ini, kantor anti-penipuan Uni Eropa, OLAF, memperkirakan bahwa antara 15 hingga 30 persen pengiriman sampah di kawasan UE bisa jadi ilegal. Nilai perdagangannya bahkan mencapai €9,5 miliar (sekitar Rp183 triliun) per tahun — angka yang luar biasa besar jika dibandingkan dengan jumlah sampah legal yang dikirim di dalam UE (sekitar 67 juta ton per tahun) dan diekspor ke luar kawasan melalui perjanjian resmi (35,1 juta ton per tahun).
“Limba berbahaya atau sampah yang dikelola sembarangan dapat mencemari tanah, air, dan udara secara parah,” kata perwakilan OLAF kepada DW.
Lebih dari itu, pergerakan sampah ilegal lintas negara juga merusak upaya UE untuk menuju ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan. “Aktivitas ini juga memberi keuntungan tidak adil bagi jaringan kriminal dibandingkan dengan pelaku usaha yang taat aturan, yang harus membayar biaya pengelolaan sampah yang mahal secara legal,” tambahnya.
Pengelolaan sampah di Uni Eropa sebenarnya diatur oleh Waste Framework Directive, yang mewajibkan produsen menanggung biaya pembuangan dan negara anggota melapor secara berkala tentang kondisi pengelolaan sampah. Namun, penegakan aturan ini seringkali terkendala karena bergantung pada banyak lembaga di tingkat nasional dan kawasan, yang membuat koordinasi menjadi sulit.
Masalahnya semakin rumit karena beberapa jenis sampah membutuhkan biaya tinggi untuk diolah secara legal — seperti elektronik, kendaraan bekas, gas berfluorinasi, tekstil, dan plastik berkualitas rendah. Kondisi ini menjadi kesempatan emas bagi kelompok kriminal, yang bahkan mempekerjakan ahli industri untuk mengambil bagian dari sampah yang bisa dijual dan membuang sisanya secara ilegal, terkadang sampai ke Eropa Timur, Asia, atau Afrika.
Baca Juga:
Benjolan di Langit-Langit Mulut: Penyebab, Gejala, dan Cara Mengatasinya
Limbah berbahaya seperti sampah konstruksi atau medis juga sering dicampur dengan material lain agar terlihat layak dijual atau diserahkan ke fasilitas yang bersedia membuangnya tanpa memedulikan dampak kesehatan dan lingkungan. Kasus yang menonjol terjadi pada Februari lalu, ketika 13 orang ditangkap di Kroasia karena mengimpor 35.000 ton limbah berbahaya dari Italia, Slovenia, dan Jerman.
Europol menyebutkan bahwa limbah itu tidak diolah sebagaimana mestinya, melainkan hanya dikubur atau dibuang begitu saja di sedikitnya tiga lokasi. Geng terorganisir tersebut diperkirakan meraup keuntungan sebesar €4 juta (sekitar Rp77 miliar) dengan memanfaatkan jaringan perusahaan legal untuk memindahkan limbah dan menghindari biaya pengelolaan limbah beracun.
“Jaringan ini bekerja dengan cara yang sangat canggih: mereka memalsukan dokumen, mengatur rute pengangkutan yang rumit, menggunakan perusahaan cangkang, dan mencampur aliran limbah legal dan ilegal agar tidak terdeteksi,” ujar Alexandra Ghenea dari organisasi nirlaba Rumania, ECOTECA, kepada DW.
Ia menambahkan bahwa Rumania kerap menjadi tujuan limbah dari Italia, Jerman, Inggris, dan Belgia, yang seringkali diklaim sebagai material daur ulang padahal tidak. Namun, dalam beberapa kasus, praktiknya jauh lebih sederhana. Di Oxfordshire, pelaku hanya membuang limbah di lokasi yang mereka anggap aman dari pengawasan. Hal serupa terjadi di Sintesti, pinggiran Bucharest, pada Juli lalu, ketika pembakaran ilegal material daur ulang memicu kebakaran hutan yang hampir mencapai area permukiman.
“Wilayah ini menunjukkan pola berulang: kebakaran yang menghasilkan asap beracun, polusi udara parah, dan lemahnya pemantauan serta penegakan hukum,” kata Ghenea.
Menurutnya, masalahnya bukanlah ketiadaan aturan, karena kerangka hukum Rumania sudah sesuai standar UE. Kelemahannya terletak pada penegakan, baik dari sisi kapasitas sumber daya maupun konsistensi dalam menindak pelanggaran.
Meski semua negara anggota Uni Eropa memiliki aturan dan standar yang seragam, kasus di Rumania menunjukkan bahwa tantangan di lapangan bisa sangat berbeda di setiap tempat. Penegakan juga menjadi lebih rumit karena pergerakan lintas batas di Eropa sangat mudah, sehingga limbah bisa dengan cepat dipindahkan dari negara yang penegakannya ketat ke negara yang lebih lemah.
“Penegak hukum hanya berinvestasi cukup di beberapa negara anggota,” kata Europol dalam laporan 2022. Lebih lagi, karena banyak aktivitas kejahatan lingkungan dilakukan oleh perusahaan legal, kasus-kasus ini sering dilabeli sebagai kejahatan korporasi atau kejahatan kerah putih, yang membuat pelanggaran ini kurang terlihat dan lebih sulit ditangkap.
Di tengah upaya Eropa untuk menuju ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan, kawasan ini masih harus berhadapan dengan segelintir kelompok yang hanya berfokus pada keuntungan finansial, mengorbankan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Baca Juga:
Pesawat CN 295 Bawa Bantuan Besar dan Tim SAR ke Aceh–Sumbar
Tanpa peningkatan kapasitas penegakan hukum, koordinasi antar negara, dan penutupan celah yang dimanfaatkan kriminal, masalah pembuangan sampah ilegal akan terus tumbuh dan mengganggu tujuan keberlanjutan yang telah ditetapkan.
