PROLOGMEDIA – Di tengah perairan yang tenang di sekitar Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ketegangan mulai terasa. Sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan sejumlah nelayan yang berang melayangkan protes kepada anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL). Di balik layar, terdapat sebuah isu yang lebih besar, yaitu kehadiran perusahaan minyak yang melakukan survei seismik di wilayah tersebut.
Video tersebut memicu berbagai spekulasi dan tudingan. Salah satu tudingan yang paling santer adalah bahwa TNI AL telah menjadi “beking” atau pelindung bagi perusahaan minyak tersebut. Tudingan ini tentu saja membuat pihak TNI AL gerah.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama Tunggul dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa kehadiran prajurit TNI AL di lokasi tersebut adalah untuk memediasi perdebatan yang terjadi antara nelayan dan pihak perusahaan minyak, yaitu PT KEI (Kangean Energi Indonesia) yang berada di bawah pengawasan SKK Migas (institusi pemerintah).
“Personel TNI AL di lokasi itu guna menengahi atau mediasi aksi protes sejumlah nelayan terhadap Survei Seismik yang dilaksanakan oleh Kapal SK Carina dari PT KEI di wilayah Perairan Pulau Kangean,” ucap Tunggul saat dikonfirmasi.
Tunggul juga menyayangkan bahwa video yang beredar di media sosial tersebut adalah potongan video yang tidak lengkap. Menurutnya, video tersebut hanya memperlihatkan momen saat personel TNI AL menengahi protes nelayan, tanpa menjelaskan konteks permasalahan yang sebenarnya.
“Video tersebut hanya pada saat personel TNI AL menengahi protes sejumlah nelayan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Tunggul mengungkapkan bahwa permasalahan antara nelayan dan pelaksanaan survei Seismik oleh Kapal SK Carina sebenarnya telah menemui titik tengah dan diselesaikan secara damai. Namun, video yang terlanjur viral telah menciptakan opini publik yang negatif terhadap TNI AL.
Dalam video tersebut, terlihat beberapa nelayan yang berada di atas kapal berukuran kecil melayangkan protes kepada anggota TNI yang berada di atas kapal yang sama. Di belakang mereka, tampak sebuah kapal yang lebih besar dengan tulisan SK Carina.
“Sampean itu pengaman negara!” teriak seorang nelayan sambil menunjuk anggota TNI.
Seorang prajurit TNI kemudian mencoba menjelaskan situasi kepada para nelayan.
Baca Juga:
Wagub Banten Pimpin Upacara Hari Bela Negara Ke-77, ASN Didorong Perkuat Dedikasi dan Integritas
“Kemarin kita sudah minta waktu, bertemu warga Kolokolo, dari warga Kolokolo oke juga,” jelasnya.
Namun, penjelasan tersebut tampaknya tidak memuaskan para nelayan. Dalam video tersebut, seorang narator kemudian menuding anggota TNI melindungi perusahaan migas.
“Tapi anehnya begitu mereka datang, aparat berseragam langsung menyertai, seolah-olah ada operasi khusus menjaga kepentingan korporasi,” ujar narator dari video tersebut.
“Nelayan yang mau cari makan diusir, dipaksa mundur dari laut mereka sendiri,” tambahnya.
Tudingan-tudingan ini tentu saja sangat sensitif, mengingat masyarakat Indonesia masih trauma dengan kasus-kasus korupsi dan kolusi yang melibatkan oknum aparat dan perusahaan swasta.
Namun, pihak TNI AL menegaskan bahwa mereka tidak terlibat dalam praktik-praktik tersebut. Mereka hanya menjalankan tugas negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Indonesia, serta memediasi konflik yang terjadi antara berbagai pihak.
Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut harus lebih memperhatikan kepentingan masyarakat lokal dan melakukan sosialisasi yang memadai sebelum melakukan kegiatan operasional.
Selain itu, pemerintah juga harus lebih aktif dalam memfasilitasi dialog antara perusahaan dan masyarakat lokal, serta memastikan bahwa hak-hak masyarakat lokal tidak dilanggar.
TNI AL sendiri harus lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya. Mereka harus mampu menjelaskan kepada publik secara jelas dan terbuka mengenai setiap kegiatan yang mereka lakukan, serta memastikan bahwa tindakan mereka tidak merugikan masyarakat.
Baca Juga:
Air Laut Lebih Tinggi dari Daratan, Jakarta Utara Terancam Rob
Dengan kerja sama dan komunikasi yang baik antara semua pihak, diharapkan kasus serupa tidak terulang kembali di masa depan. Masyarakat lokal dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka, dan TNI AL dapat terus menjalankan tugasnya dengan baik tanpa dicurigai atau dituding yang tidak-tidak.
