PROLOGMEDIA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi peringatan keras kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) agar segera memperbaiki kinerja dan citranya — atau menghadapi konsekuensi berat. Menurutnya, jika selama satu tahun ke depan perbaikan tak tampak dan ketidakpuasan masyarakat masih berlangsung, DJBC bisa dibekukan dan operasinya dialihkan ke perusahaan swasta asal Swiss, Société Générale de Surveillance (SGS), mengulang kebijakan pada era Orde Baru.
Purbaya menyampaikan ultimatum tersebut secara terbuka saat memberikan pernyataan di Gedung DPR, Jakarta. Dia mengaku telah meminta waktu kepada Presiden Prabowo Subianto selama satu tahun untuk memberikan kesempatan bagi DJBC berbenah. “Saya biarkan, beri waktu untuk memperbaiki Bea Cukai, karena ancamannya serius,” ungkapnya.
Satu hal yang disebut Purbaya sebagai indikator perbaikan adalah transformasi digital dan penerapan teknologi — di antaranya penerapan kecerdasan buatan (AI) pada stasiun-stasiun operasional Bea Cukai. Menurutnya, penggunaan AI diharapkan bisa mempercepat proses kepabeanan dan cukai, serta mendeteksi penyelewengan seperti under-invoicing. Bila gebrakan ini berjalan mulus, ia optimis tahun depan DJBC bisa bekerja dengan lebih profesional.
Namun, jika DJBC gagal menunjukkan perubahan, dampaknya bukan ringan: sekitar 16.000 pegawai bisa dirumahkan. Angka itu mencerminkan skala besar dari instansi bea cukai — serta bagaimana keputusan reformasi ini bisa menggoyang banyak pihak. Purbaya menekankan bahwa ancaman itu bukan sekadar retorika, melainkan titik tegas bagi seluruh jajaran DJBC.
Kekhawatiran terhadap integritas dan kinerja Bea Cukai telah lama muncul. Purbaya menyoroti citra negatif lembaga ini di mata publik, media, serta pimpinan tertinggi. Ia menyebut bahwa banyak keluhan masyarakat: dari praktik yang menyulitkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga aduan terhadap perilaku pegawai yang dianggap tidak pantas — misalnya nongkrong di kedai saat jam kerja. Semua itu dianggap mencoreng nama baik institusi.
Baca Juga:
Tol Serang–Panimbang: Akses Baru yang Mengerek Sport Tourism & Pariwisata Banten
Dalam rapat internal bersama jajaran DJBC, Purbaya secara blak-blakan menyatakan bahwa bea cukai tidak bisa terus seperti ini. Ia menyerukan perombakan dengan serius, internalisasi profesionalisme, dan transparansi yang lebih baik. “Image Bea Cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki dengan serius,” tegasnya.
Penerapan AI dan digitalisasi operasional bukan sekadar gimmick — tapi bagian dari strategi memperbaiki tata kelola dan membangun kepercayaan publik. AI diharapkan bisa membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan, mempercepat proses, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Jika berhasil, hal itu bisa menjadi pijakan baru bagi Bea Cukai untuk menjalankan tugas dengan efisien dan bersih.
Namun, beban yang harus dihadapi DJBC saat ini sangat besar. Pegawai, mulai dari level bawah sampai pimpinan, dihadapkan pada krisis kepercayaan dan ultimatum jelas: berbenah atau bubar. Dan selain reformasi internal, lembaga ini juga harus meyakinkan masyarakat dan pemangku kepentingan bahwa perubahan nyata terjadi.
Bagi banyak pegawai, ini mungkin momen penuh kecemasan. Mereka perlu menunjukkan profesionalisme, integritas, dan semangat baru. Tapi di sisi lain, publik dan dunia usaha berharap hal itu benar-benar jadi titik balik — di mana bea cukai berubah dari lembaga yang penuh stigma menjadi mitra strategis dalam perdagangan dan regulasi, dengan reputasi bersih dan layanan yang adil.
Peringatan Purbaya bukan cuma soal ancaman — tapi panggilan untuk perombakan menyeluruh. Bila DJBC merespons dengan langkah konkret dan transparan, reformasi bisa membawa angin segar. Tapi bila gagal, dampaknya bisa luas, tak hanya bagi pegawai, tapi juga bagi sistem regulasi dan kepercayaan publik terhadap institusi kepabeanan di Indonesia.
Baca Juga:
10 Kebiasaan Baik untuk Umur Panjang: Investasi Sehat untuk Masa Depan Anda
Meski demikian, satu hal jelas: batas waktu sudah ditetapkan. DJBC diberi satu tahun untuk memperbaiki citra dan kinerja — sebelum pemerintah mempertimbangkan opsi ekstrem. Waktu itu bisa jadi momentum bagi perubahan besar, yang diharapkan membawa bea cukai ke era baru: era profesionalisme, integritas, dan pelayanan publik yang layak.
