PROLOGMEDIA – Warga di sebuah kampung kecil di Kabupaten Lebak, Banten, benar‑benar menunjukkan bahwa kepedulian dan gotong‑royong masih hidup dengan kuat. Di Kampung Turus Elor, Desa Sukadaya, Kecamatan Cikulur, warga bahu‑membahu memperbaiki rumah milik seorang ibu bernama Kanapiah (52) — sebuah rumah yang telah nyaris roboh dan jauh dari kata layak huni.
Rumah itu sudah lama dibiarkan, dindingnya berlubang, atap bocor, dan kayu‑kayu penyangga sudah lapuk dimakan usia. Sehingga dikhawatirkan sewaktu-waktu rumah itu bisa ambruk dan menjadi petaka bagi penghuninya. Merasa prihatin, warga setempat, dipimpin oleh seorang pria bernama Saen, menggalang bantuan secara swadaya: mereka mengumpulkan kayu, bambu, bahkan uang tunai sebagai modal untuk renovasi. Hingga Minggu (7/12/2025), sudah terkumpul lebih dari Rp 6 juta dari donasi warga.
“Ini bukan sekadar soal rumah, tapi soal kemanusiaan dan solidaritas antar tetangga,” ujar Saen. Bagi warga, menyelamatkan tetangga dari penderitaan bukanlah kewajiban formal; melainkan tanggung jawab moral sebagai sesama manusia di satu lingkungan. Terhitung, bantuan itu muncul dari kesadaran kolektif — siapa saja yang mampu menyisihkan sedikit, memberi kayu, bambu, atau rupiah sebagai wujud kepedulian.
Bagi Kanapiah, tindakan tersebut berarti harapan baru. Ia telah tinggal dalam kondisi memprihatinkan selama lebih dari dua dekade — bersama enam anaknya — setelah suaminya meninggal beberapa tahun lalu. Tanpa pekerjaan tetap, ia hanya bisa memperoleh penghasilan sebagai buruh tani musiman, sekitar Rp 20.000 sehari, dan hanya kala musim tanam padi. Bila musim tidak tanam, maka ia dan keluarganya bahkan tak jarang harus pasrah tanpa makanan. Pernah di masa kelam mereka sampai tak punya cukup uang membeli beras.
Sungguh miris, meskipun kondisi itu telah dilaporkan ke pihak desa beberapa waktu lalu — bahkan rumah sudah sempat difoto sebagai bukti bahwa butuh renovasi — tetapi sampai saat ini tidak ada bantuan nyata yang datang dari pemerintah. Bagi Kanapiah dan keluarga, bantuan tersebut hanya berhenti sebagai janji kosong. “Dulu pernah difoto‑foto dari desa, tapi sampai sekarang tidak ada bantuan,” ujarnya.
Baca Juga:
Jalan Kaki vs Bersepeda: Mana Yang Lebih Efektif Turunkan Berat Badan dan Apa Saja Manfaatnya
Menyadari keterbatasan kemampuan mereka sendiri, warga pun berharap agar pemerintah yang duduk di pemerintahan tingkat desa maupun kabupaten bisa ikut turun tangan. Karena renovasi melalui iuran warga saja dianggap belum akan cukup untuk memastikan rumah tersebut benar‑benar layak dan aman untuk dihuni.
Situasi di Lebak, khususnya di Desa Sukadaya, juga menjadi cermin lebih besar tentang kondisi hunian yang belum memadai di banyak daerah. Di Kabupaten Lebak sendiri, jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) tetap tinggi, dan pemerintah telah menjalankan program untuk memperbaikinya — melalui skema seperti Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pada 2025, pemerintah daerah menargetkan membangun 50 unit rumah layak huni bagi warga berpenghasilan rendah.
Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa program pemerintah saja belum mampu menjangkau semua orang yang membutuhkan. Banyak rumah—seperti milik Kanapiah—tidak termasuk dalam hitungan, atau bantuan tak kunjung tiba. Maka dari itulah, gotong‑royong warga muncul sebagai jalan keluar sementara: solidaritas komunitas menjadi kekuatan utama untuk membantu warga yang tertinggal.
Momentum ini memberi pelajaran berharga bagi kita semua: ketika pemerintah belum hadir, masyarakat bisa bergerak bersama. Ketika anggaran terbatas, hati besar dan semangat kebersamaan bisa menjadi batu pijakan untuk membantu saudara sebangsa. Kisah warga Kampung Turus Elor bukan hanya tentang perbaikan fisik sebuah rumah, tetapi tentang harapan — bahwa di tengah keterbatasan, manusia tetap bisa menunjukkan kemanusiaannya, saling bantu dan peduli.
Meski demikian, masyarakat setempat tetap menaruh harapan pada kehadiran pemerintah. Bukan untuk menggantikan peran kepedulian warga, melainkan untuk memberikan dukungan yang lebih permanen dan menyeluruh supaya tak hanya satu atau dua rumah yang tersentuh, melainkan seluruh masyarakat rentan mendapat akses hunian layak.
Baca Juga:
Roti Panggang Alpukat Selai Kacang: Kombinasi Unik, Sehat Maksimal!
Karena pada akhirnya, layak huni bukan hanya hak individu — tapi hak asasi manusia untuk tinggal dengan aman, sehat, dan bermartabat. Semoga cerita ini menjadi cermin bagi kita semua, dan mendorong lebih banyak aksi nyata — baik dari warga, pemerintah, maupun pihak lain — untuk memastikan rumah layak bukan sekadar impian, tapi kenyataan bagi setiap warga yang membutuhkan.
