PROLOGMEDIA – Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, secara resmi menutup kegiatan Konsultasi Regional (Konreg) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) se-Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusa) 2025. Acara yang berlangsung di Tangerang Selatan pada Selasa, 18 November 2025, ini menjadi forum strategis untuk memperkuat penyusunan data dan merumuskan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Dalam sambutannya, Wagub Dimyati menekankan betapa krusialnya data PDRB sebagai landasan utama dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah. Menurutnya, PDRB bukan sekadar angka statistik, melainkan sebuah instrumen komprehensif yang mampu memotret kondisi perekonomian suatu daerah melalui berbagai pendekatan yang mendalam.
Pendekatan ini mencakup analisis sektor industri, pendapatan masyarakat, dinamika pembiayaan, hingga tingkat pendapatan per kapita.
Lebih lanjut, Dimyati menjelaskan bahwa PDRB juga mencakup sektor-sektor utama yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah, seperti sektor pariwisata yang menawarkan potensi besar, sektor perdagangan yang menghubungkan produsen dan konsumen, sektor industri yang menciptakan nilai tambah, sektor pertanian yang menyediakan pangan dan lapangan kerja, serta sektor jasa lainnya yang mendukung berbagai aktivitas ekonomi.
“Ini sangat penting sebagai penilaian Produk Domestik Regional Bruto. Dari data inilah kita dapat mengetahui sektor mana yang mengalami pertumbuhan yang menggembirakan, sektor mana yang stagnan dan memerlukan perhatian khusus, atau bahkan sektor mana yang mengalami penurunan yang mengkhawatirkan. Informasi ini menjadi pijakan yang sangat berharga agar kebijakan yang kita ambil tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ungkap Dimyati dengan penuh semangat.
Dimyati juga memberikan contoh konkret mengenai bagaimana data PDRB dapat digunakan dalam menyusun perencanaan pembangunan yang efektif. Ia menuturkan, jika Pemerintah Provinsi Banten memiliki visi untuk memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan, maka seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan pembangunan, hingga pengalokasian anggaran harus diarahkan secara konsisten dan terukur untuk mendukung visi tersebut.
“Anggaran yang kita miliki, meskipun jumlahnya terbatas, harus mampu memberikan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Inilah harapan utama dari penyusunan PDRB yang baik dan akurat,” tegasnya.
Wagub juga menyoroti bahwa PDRB yang digunakan oleh pemerintah saat ini berbasis pada data tetap yang teruji validitasnya. Hal ini memberikan tingkat ketepatan yang lebih tinggi dalam membaca dan memahami kondisi ekonomi daerah secara riil.
Baca Juga:
Sepatu Lari Impian 2025! 10 Pilihan Ringan & Nyaman: Tingkatkan Performa Larimu!
“Hanya saja, pendekatan yang digunakan perlu diperhatikan dengan seksama. Apakah kita menggunakan data berdasarkan kondisi terkini atau data dari tahun sebelumnya? Perbedaan pendekatan ini seringkali menimbulkan interpretasi yang berbeda pula. Namun, kita berharap data yang digunakan senantiasa menggambarkan kondisi riil yang terjadi saat ini, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar relevan dan efektif,” katanya.
Dimyati dengan tegas menekankan bahwa setiap perumusan kebijakan harus berlandaskan pada data yang akurat dan terpercaya, bukan sekadar asumsi atau perkiraan yang tidak memiliki dasar yang kuat. Menurutnya, keputusan yang diambil tanpa dasar data yang memadai cenderung tidak tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
“Semua keputusan harus by data. Jika hanya by kata atau by taksiran, hasilnya tidak akan akurat. Dengan data, kita dapat mendeteksi arah kebijakan yang benar dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan pembangunan yang kita inginkan,” jelasnya dengan lugas.
Terkait strategi pembangunan ekonomi daerah yang sedang dirancang oleh Pemerintah Provinsi Banten, Wagub mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan sistem penganggaran yang inovatif. Sistem ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai PDRB secara signifikan. Ia telah menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah terkait, seperti Bappeda, BPKAD, dan Biro Ekbang, untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan memiliki dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Anggaran tidak boleh habis begitu saja tanpa memberikan dampak yang terukur. Impact anggaran harus di atas 1 persen. Budget impact itu sangat penting untuk menghasilkan PDRB yang baik dan berkelanjutan,” tegasnya.
Di samping itu, Dimyati juga menyadari bahwa pembangunan sistem penganggaran yang efektif memerlukan tahapan yang terukur dan konsisten. Semua proses harus dilakukan secara bertahap agar pembangunan dapat berjalan berkesinambungan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
“Semua bertahap, step by step. Meskipun memerlukan waktu dan kesabaran, yang terpenting adalah Indonesia maju, adil, dan sejahtera. Kita harus terus berupaya untuk mencapai cita-cita luhur ini,” pungkasnya dengan optimisme.
Baca Juga:
Maggot, Si Kecil Pahlawan Sampah: Bogor Ubah Limbah Makanan Jadi Pakan Bernutrisi
Penutupan Konreg PDRB Jabalnusa 2025 ini diharapkan dapat menjadi momentum penting bagi seluruh pemerintah daerah di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara untuk semakin meningkatkan kualitas data PDRB dan menggunakannya sebagai pijakan strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif dan inklusif. Dengan demikian, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara signifikan dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
