PROLOGMEDIA – Sejak akhir-akhir ini, muncul kegaduhan di kalangan penerima bantuan sosial lantaran kebijakan penempelan stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” di rumah penerima bantuan (KPM). Pemerintah daerah di berbagai wilayah mulai menandai rumah-rumah penerima bansos dengan stiker ini, dengan maksud untuk memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar disalurkan kepada mereka yang layak. Namun, di balik niat transparansi dan akuntabilitas itu, tindakan ini memunculkan konflik — terutama antara keinginan memperbaiki data penerima bansos dan martabat sosial penerima itu sendiri.
Menurut pejabat berwenang, langkah ini merupakan bagian dari upaya memperketat validasi data. Dalam proses verifikasi dan “ground check” yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) bersama pemerintah daerah dan lembaga terkait terungkap bahwa ada jutaan calon penerima yang tidak lagi layak menerima bansos. Sebanyak lebih dari dua juta data dinilai tidak tepat sasaran. Kebijakan stiker kemudian muncul sebagai salah satu alat untuk memperjelas — secara visual — siapa penerima manfaat, sebagai bentuk transparansi publik.
Namun di mata banyak warga, stiker “Keluarga Miskin” ini terasa seperti stigma — bukan sekadar label bantuan sosial, tetapi cap permanen yang melekat pada identitas sosial. Bagi sebagian penerima, stiker adalah pelabelan publik. Rumah mereka jadi mudah dikenali sebagai “orang miskin”, sesuatu yang mengusik harga diri dan reputasi. Beberapa bahkan memilih mundur dari program bansos semata-mata karena malu.
Bukan hanya soal rasa malu. Sebuah survei terhadap penerima bansos yang rumahnya ditempeli stiker menunjukkan dampak psikososial yang serius. Dari mereka yang dulu menerima bantuaan, hanya sebagian kecil yang menunjukkan perubahan positif seperti berupaya meningkatkan penghasilan atau mengelola keuangan dengan lebih baik. Sebaliknya, mayoritas — sekitar 63% — melaporkan sulit memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan gizi anak, bahkan setelah dianggap “bergradual” dari bantuan. Fakta ini menunjukkan bahwa labeling dengan stiker saja tidak secara otomatis mendorong penerima untuk keluar dari lingkar kemiskinan; bisa jadi malah memperparah beban emosional dan stigma sosial.
Di sisi pemerintah, arus besar penolakan pun terjadi. Sepanjang 2025, tercatat sekitar 50.000 keluarga secara sukarela mengundurkan diri sebagai penerima bantuan sosial. Mayoritas menyatakan bahwa kondisi ekonomi mereka sudah membaik, dan bantuan sebaiknya disalurkan kepada yang lebih membutuhkan. Pencabutan status penerima dilakukan lewat saluran resmi — termasuk fitur “usul-sanggah” dalam aplikasi resmi milik Kemensos.
Menurut Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (sering dipanggil Gus Ipul), fenomena ini — meskipun didorong oleh kebijakan daerah, bukan keputusan nasional — sebaiknya dipahami sebagai indikasi meningkatnya kesadaran sosial. Banyak keluarga yang memilih mundur bukan karena membantu “kecurangan”, melainkan karena ingin memastikan bantuan tepat sasaran.
Baca Juga:
Manfaat Jus Sirsak untuk Kesehatan Tubuh, Dari Pencernaan hingga Jantung
Tetapi kebijakan stiker ini tetap menuai kritik pedas dari berbagai pihak. Labeling seperti ini dianggap bisa memunculkan “patologi sosial”: rasa malu, tekanan sosial, diskriminasi terhadap penerima, bahkan trauma — terutama bagi anak-anak yang masih sekolah. Survei menunjukkan bahwa banyak keluarga tetap hidup dalam kondisi pra-sejahtera meski sudah “mengundurkan diri”, dan stiker tak serta merta membantu mereka keluar dari kemiskinan.
Kritikus kebijakan ini bahkan menyebut bahwa pelabelan publik semacam stiker “Keluarga Miskin” adalah bentuk bias sosial terhadap orang miskin — sesuatu yang dalam istilah akademis disebut “aporophobia”, yaitu ketakutan atau penolakan terhadap orang dengan kondisi kemiskinan.
Tentu, tujuan awal dari kebijakan ini — transparansi, akurasi data, dan penyelenggaraan bantuan tepat sasaran — sah dan penting. Pemerintah melalui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan berbagai regulasi menekankan bahwa data akurat adalah fondasi dalam mengentaskan kemiskinan secara efektif. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan berbasis “label publik” bisa berujung pada dampak sosial yang tak diinginkan.
Dalam wacana kebijakan sosial, kemiskinan tidak hanya soal angka atau kuota bantuan. Di dalamnya ada harkat manusia, harga diri, dan martabat. Ketika kesejahteraan disandingkan dengan stigma, banyak orang merasa dirugikan — mereka memilih menyerahkan hak bantuan karena malu atau takut dicap. Akhirnya, target keadilan sosial bisa jadi tidak tercapai, karena bantuan meleset ke kaum yang paling rentan: mereka yang enggan disebut “Keluarga Miskin” meskipun butuh.
Kini, tantangannya bagi pemerintah bukan hanya memperbaiki data — tapi juga membangun kepekaan sosial dan empati, serta merancang intervensi sosial yang menjaga martabat penerima. Apakah cukup dengan stiker dan verifikasi? Atau perlu mekanisme lain yang lebih manusiawi, menghormati rasa malu, dan melindungi identitas sosial — sambil tetap menjamin akuntabilitas dan transparansi?
Salah satu jalan keluar: edukasi bersama masyarakat bahwa bantuan sosial bukan aib, melainkan bentuk solidaritas negara kepada warganya. Pemeriksaan data perlu dilakukan tanpa publikasi stigmatisasi. Validasi dan verifikasi bisa dilakukan secara tertutup — melalui pendataan, kunjungan, dan proses administratif — tanpa membuat penerima merasa “diketahui publik sebagai miskin”. Dalam konteks ini, “keakuratan data” dan “harga diri sosial” tidak harus disajikan sebagai dua kutub yang saling berlawanan.
Baca Juga:
Cikande Bebas Radiasi! Warga Siap Pulang Pekan Depan
Karena pada akhirnya, tujuan dari bantuan sosial bukan sekadar tanda “siapa miskin siapa tidak” — melainkan memberi kesempatan bagi keluarga kurang beruntung untuk bangkit, mandiri, dan bermartabat. Dan kalau cara untuk menyalurkannya malah membuat penerima merasa terpinggirkan, maka semangat keadilan sosial itu perlu dipertanyakan kembali.
