PROLOGMEDIA – Menteri Keuangan baru-baru ini menyampaikan bahwa harga keekonomian BBM bersubsidi jenis Pertalite jauh berbeda dari yang selama ini dibayar masyarakat. Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Purbaya menjelaskan bahwa jika tanpa subsidi, harga asli Pertalite seharusnya berada di angka Rp 11.700 per liter.
Harga jual eceran kepada masyarakat saat ini — Rp 10.000 per liter — bukanlah cerminan dari nilai keekonomian itu. Selisih sekitar Rp 1.700 per liter itu ditanggung oleh negara melalui subsidi agar beban harga bagi pengguna bisa tetap terjangkau.
Penjelasan ini sekaligus meluruskan berbagai klaim yang beredar belakangan ini di media sosial. Ada narasi yang menyebut bahwa harga asli Pertalite hanya Rp 5.400 per liter, atau bahkan Rp 4.000 per liter — klaim ini ternyata keliru dan telah diklarifikasi sebagai hoaks oleh berbagai pihak.
Menurut Purbaya, kebijakan subsidi ini adalah bagian dari upaya keberpihakan fiskal. Pemerintah, melalui anggaran negara, menyubsidi selisih sehingga masyarakat bisa mendapatkan BBM dengan harga terjangkau. Subsidi bukan hanya untuk BBM, tapi juga komoditas energi dan non-energi lainnya agar harga akhir yang dibayar konsumen tidak membebani secara berlebihan.
Baca Juga:
8 Spot Glamping di Sentul dengan Pemandangan Alam Estetik & Sejuk
Dengan demikian, harga “asli” hanyalah satu aspek dalam kalkulasi — realitas di lapangan adalah bahwa hingga hari ini, konsumen tetap mendapat subsidi. Purbaya menegaskan bahwa penting bagi publik untuk memahami perbedaan antara harga keekonomian (harga asli) dan harga jual (harga setelah subsidi), agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi.
Penjelasan ini juga memberi gambaran bagaimana beban subsidi dibagi antara negara dan masyarakat. Tanpa subsidi, tentu harga BBM seperti Pertalite akan jauh lebih tinggi — memperlihatkan bahwa skema subsidi menjadi instrumen penting agar BBM tetap terjangkau, terutama bagi pengguna kendaraan bermotor sehari-hari di Indonesia.
Lebih jauh, pengungkapan ini sekaligus menjadi bahan untuk mengevaluasi kebijakan subsidi: bagaimana subsidi dialokasikan, apakah tepat sasaran, dan bagaimana mekanisme pemerintah dalam menanggung selisih harga. Purbaya menyatakan bahwa subsidi dan kompensasi yang diberikan melalui APBN terus dievaluasi agar sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, informasi bahwa harga asli Pertalite hanya “sekitar Rp 5.000–Rp 4.000 per liter” dapat dianggap sebagai informasi palsu. Harga keekonomian yang benar — sebelum subsidi — sudah dijelaskan, dan subsidi lah yang membuat harga di SPBU tetap Rp 10.000 per liter.
Baca Juga:
Dedi Mulyadi Tegaskan Penutupan Tambang di Lereng Gunung untuk Lindungi Lingkungan dan Warga
Secara garis besar, pengungkapan harga asli ini memberikan dua hal penting: pertama, transparansi dari pemerintah soal beban subsidi dan harga keekonomian BBM; kedua, edukasi publik agar mampu membedakan antara harga asli dengan harga jual, terutama di tengah maraknya klaim hoaks di media sosial.
