PROLOGMEDIA – Di antara kilau gedung pencakar langit dan hiruk-pikuk kawasan elite di pusat kota, ada kenyataan memprihatinkan yang terus membayang bagi sebagian warga ibu kota—jalan kampung mereka bertahun-tahun dibiarkan tanpa aspal. Kondisi ini terjadi di sejumlah kelurahan di Jakarta Pusat, seperti di wilayah Karet Tengsin (Tanah Abang) dan area permukiman padat di sekitar Senen dan Kebon Sirih.
Warga setempat mengatakan bahwa jalan-jalan itu — meskipun terletak di jantung Ibukota — nyaris tak pernah disentuh pembangunan. Selama puluhan tahun, jalan-jalan tersebut hanya berupa tanah padat, sering menjadi becek saat hujan, dan berdebu ketika musim kemarau. Lubang, genangan air, debu tebal: semua hal itu sudah biasa.
Beberapa di antara kampung terdampak adalah di jalur yang tembus ke ruas jalan utama — dekat sekolah, akses menuju fasilitas umum — namun tetap saja mendapatkan prioritas rendah. Warga telah berulang kali menyampaikan keluhan kepada pemerintah, mengharapkan perhatian lebih terhadap akses dasar: jalan yang bisa dilalui dengan layak, yang tidak menyulitkan mobilitas sehari-hari, bahkan sekadar untuk anak-anak sekolah.
Sayangnya, janji demi janji perbaikan datang silih berganti, namun realitas menunjukkan minimnya progres. Inspeksi sesekali — entah dari pejabat, petugas, maupun instansi terkait — seringkali berakhir tanpa tindakan nyata. Warga menuding bahwa mereka terabaikan di balik gemerlap kota.
Padahal, idealnya ibu kota seperti Jakarta seharusnya menjadi contoh keseimbangan pembangunan — tidak hanya gedung tinggi, jalan arteri dan fasilitas modern — tetapi juga peremajaan infrastruktur di permukiman padat maupun kampung tua. Kenyataan bahwa sebagian kampung tetap bertahan di jalan tanah bahkan setelah puluhan tahun pembangunan massif di sekitarnya terasa ironis dan mengecewakan.
Baca Juga:
Korsabhara Baharkam Polri Kerahkan 100 Personel untuk Pengamanan dan Evakuasi Longsor di Sibolga
Berbagai hambatan disebut sebagai penyebab: pertimbangan skala prioritas, anggaran yang terbatas, rumitnya status lahan, hingga regulasi penataan kawasan yang tak berpihak pada kampung. Warga berharap adanya transformasi kebijakan — yaitu bahwa pembangunan kota tak hanya ditujukan untuk kawasan elit, mall, dan gedung pencakar langit — tetapi juga untuk akses dasar bagi mereka yang telah lama mendirikan permukiman di jantung kota.
Keluhan demi keluhan, aspirasi demi aspirasi, kini mencapai titik kritis: warga mendesak agar pemerintah melakukan tindakan nyata, bukan sekadar simbolis. Mereka menginginkan solusi permanen — pengaspalan jalan, saluran drainase memadai, akses sekolah dan fasilitas umum yang bisa dilewati tanpa risiko saat hujan maupun kemarau.
Situasi ini seakan menjadi cermin dari dualitas ibu kota: di satu sisi, Jakarta berbenah dengan infrastruktur canggih, gedung-gedung modern, kawasan bisnis dan elite. Di sisi lain, banyak kampung di tengah kota tetap menyimpan wajah lama — jalan berbatu, debu, akses sulit — sering luput dari perhatian pembangunan.
Warga menyayangkan bahwa hal mendasar seperti jalan aspal, yang kerap dianggap wajar di banyak tempat, bagi mereka tetap menjadi mimpi yang tertunda. Padahal akses jalan bukan hanya soal kenyamanan: ia mendasari mobilitas, ekonomi, keamanan, akses pendidikan, serta martabat sebagai warga kota.
Kini harapan warga tertuju pada komitmen konkret dari pemerintah — untuk menyetarakan pembangunan, agar seluruh warga, tanpa memandang tingkat ekonomi atau lokasi permukiman, mendapatkan hak yang sama. Karena sebuah kota tidak bisa disebut maju jika hanya sebagian kecilnya saja menikmati fasilitas memadai.
Baca Juga:
KLH Apresiasi Polres Serang Tangani Pencurian Limbah Radioaktif Cesium-137 di PT PMT
Dalam ketidaknyamanan itulah, warga kampung di Jakarta Pusat terus bertahan, menunggu keadilan pembangunan — bukan hanya janji, tapi tindakan nyata yang bisa mereka rasakan saat melangkah keluar rumah.
